Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta TNI-Polri selalu waspada potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di daerah. Dia menyinggung soal perjanjian tujuh tahun lalu, terkait penanggungjawab karhutla adalah Pangdam, Kapolda, dan Danrem masih tetap berlaku hingga sekarang.
"Janji saya 7 tahun masih berlaku sampai sekarang. Kalau ada kebakaran besar di provinsi, yang tanggung jawab Pangdam, Kapolda, Danrem, hati-hati. Saya ngomong hati-hati, janji masih berlaku," kata Jokowi usai Rapat Pimpinan TNI-Polri 2023 di Hotel Sultan, Senin (8/2/2023).
Advertisement
Jokowi mengingatkan akhir Februari ini, cuaca mulai memanas akibat El Nino, oleh karena itu TNI Polri harus waspada Karhutla.
"Karhutla ini kan El Nino, hati-hati tadi saya memberikan warning untuk provinsi-provinsi Riau, Sumut, Kalimantan hati-hati, karena nanti di akhir Februari atau Maret itu sudah panasnya sudah naik," kata Jokowi.
Dalam beberapa kesempatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengancam akan mencopot aparat dari Kapolda hingga Pangdam di daerah yang abai atau lalai dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Seperti disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan tentang upaya mencegah peningkatan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis 6 Februari 2020. Dia menuturkan bahwa pencopotan itu merupakan aturan darinya yang berlaku sejak 2016.
"Tegas saya sampaikan, pasti saya telepon, ke Panglima, ke Kapolri, kalau ada kebakaran di wilayah kecil agak membesar, saya tanya Dandim-nya sudah dicopot belum. Kalau sudah membesar pasti saya tanyakan, Panglima sama Kapolda sudah diganti belum," jelas dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa hal tersebut memang telah berkali-kali disampaikannya. Khususnya menjelang musim kemarau.
Jokowi Perintahkan TNI - Polri Tindak Tegas Tambang Ilegal
Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga menyinggung soal kasus tambang ilegal. Dia menyatakan apabila masih banyak kasus ekspor dan tambang ilegal, maka hal tersebut akan sangat menghambat hilirisasi dan industrilisasi.
"Kalau yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan, ya proses hilirisasi, proses industrialisasi itu menjadi terganggu," kata Jokowi usai Rapim TNI-Polri di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).
Jokowi menegaskan, tugas TNI-Polri untuk menjaga agar tidak ada lagi tambang ilegal, sebab hal itu sangat merugikan pendapatan negara.
"Dan tugas TNI-Polri ada di situ, kalau ekspor ilegal misalnya timah masih berjalan, bauksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang. Sehingga tugas TNI Polri," tegasnya.
Menurut Jokowi, ia tak perlu menyampaikan detail arahan apa saja yang harus dilakukan TNI-Polri terkait tambang ilegal, sebab seharusnya aparat telah paham tugas.
"Kalau di laut ya polisi air, Bakamla, TNI AL misalnya. Dan saya kira sudah ngerti apa yang dilakukan tak perlu saya jelaskan," pungkas Jokowi.
Advertisement
