Liputan6.com, Jakarta Kelompok kriminal bersenjata (KKB) kembali berulah di Papua pada Selasa 7 Februari 2023. Mereka membakar maskapai Susi Air usai mendarat di Bandara Paro, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Operasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) pimpinan Bridgen Egianus Kogoya mengklaim bertanggung jawab membakar pesawat Pilatus Porter PC 6/PK-BVY.
Advertisement
Juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom menyebut, kelompoknya menyandera pilot pesawat yang bernama Philips Max Marthin, warga negara Selandia Baru.
"Penumpang aman, pilot yang kami sandera," klaim dia saat dikutip Rabu (8/2/2023).
Namun, menurut Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, memastikan pilot Maskapai Susi Air tak disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.
Menurut Yudo, sang pilot menyelamatkan diri usai pesawat dibakar di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan.
"Enggak ada penyanderaan, enggak ada penyanderaan, dia kan ini menyelamatkan diri," ujar Yudo saat rapat pimpinan TNI-Polri di Hotel Sultan, Rabu (8/2/2023).
Yudo menuturkan, Distrik Paro, Nduga, Papua yang menjadi lokasi pembakaran pesawat Susi Air merupakan daerah yang aman.
"Nah kalau yang di Distrik Paro ini sebenarnya itu selama ini aman-aman saja daerah situ, sehingga kemarin mungkin Susi Air melaksanakan penerbangan di situ, dirasa aman, ternyata ada gangguan keamanan seperti itu," kata dia.
Meski aman, Yudo menyebut daerah tersebut dilarang untuk dilakukan penerbangan. Pasalnya, pasukan gabungan TNI-Polri yang ditempatkan di sana hanya sedikit.
"Sebenarnya dari awal sudah kita larang waktu itu untuk melaksanakan terbang, ternyata mereka memaksakan, ternyata daerah situ banyak rawannya, karena memang aparat TNI-Polri di situ sangat kecil, sehingga sedikit daerahnya dirasa aman," kata Yudo.
Menurut Yudo, lapangan terbang di Distrik Paro memang tak pernah dijadikan landasan terbang.
"Ya ini bandara yang sepi lah, istilahnya enggak pernah kita gunakan untuk laksana penerbangan di daerah situ. Saya enggak tahu di situ rutenya Susi Air yang dipiloti oleh yang dari Selandia Baru itu, ya, dan mungkin itu sudah rute penerbangan mereka," kata dia.
Yudo menuturkan, sang pilot hingga kini belum ditemukan, namun sudah terdeteksi keberadaannya.
"Belum, tapi sudah terdeteksi," ujar Yudo di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (8/2/2023).
Yudo tak bisa menjelaskan posisi tepatnya sang pilot. Namun menurut Yudo, keberadaan sang pilot diketahui dari sinyal GPS.
"Lintang bujurnya kan susah, kan dia masih memunculkan sinyal," kata dia.
Sementara terkait penumpang, Yudo menyebut sudah ditemukan dan dievakuasi. Menurut Yudo, para penumpang sempat diselmatkan oleh warga sekitar. "(Dievakuasi) dari Distrik Paro ke Timika. Dia kan diancam, akhirnya diselamatkanlah oleh mungkin salah satu masyarakat di situ," kata Yudo.
Senada, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut seluruh penumpang maskapai Susi Air sudah berhasil diamankan dan dievakuasi.
"Untuk penumpang saat ini semuanya sudah bisa diamankan sudah dievakuasi," ujar Listyo di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).
Tak hanya para penumpang Susi Air, Listyo menyebut 15 pekerja yang membangun Puskesmas di sana juga berhasol dievakuasi.
"Sudah berhasil dievakuasi," kata Listyo.
Sementara sang pilot, Listyo menyebut hingga kini masih dalam proses pencarian.
"Serahkan kepada kami, kami akan ambil langkah-langkah penyelamatan pilot dari Susi Air yang hingga kini masih dalam pencarian," kata dia.
Komandan Satgas Damai Cartenz Kombes Faizal Rahmadani, Rabu (8/2/2023) mengatakan, saat ini tiga regu sudah disiapkan untuk diturunkan ke Paro, Kabupaten Nduga dalam operasi pembebasan 16 orang yang disandera KKB pimpinan Egianus Kogoya.
"Proses sudah berjalan dan saat ini saya sedang memberikan brifing, " kata Kombes Faizal yang mengaku saat ini sudah berada di Timika.
Diakui, Egianus Kogoya bersama kelompoknya termonitor sudah sekitar enam bulan berada di Paro. KKB pimpinan Egianus Kogoya, Selasa (7/2/2023) dilaporkan membakar pesawat milik Susi Air yang dipiloti Philip Merthens berkebangsaan Selandia Baru.
Bandara Ditutup
Usai pembakaran pesawat Susi Air, Kemenhub langsung menutup sementara Lapangan Terbang (Lapter) Distrik Paro di Kabupaten Nduga Papua.
"Lapter Paro masih ditutup sementara, mengingat posisi pesawat yang rusak berada di tengah-tengah lapangan terbang sehingga tidak memungkinkan operasional penerbangan ke atau dari Paro," ucap Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (8/2/2023).
"Hingga saat ini, belum diketahui pasti keberadaan pilot dan penumpang pesawat," kata Adita.
Menyikapi kejadian tersebut, lanjut dia, Ditjen Perhubungan Udara melakukan langkah-langkah imbauan untuk lebih meningkatkan keamanan.
Pertama, ia mengatakan penyelenggara bandar udara agar selalu berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat dan lebih waspada dengan memeriksa seperti izin masuk terhadap orang sebelum masuk ke daerah keamanan terbatas bandar udara.
"Kedua, penyelenggara angkutan udara agar melakukan pemeriksaan yang lebih intensif terhadap penumpang dengan memeriksa 'boarding pass' dan mencocokkan identitas diri serta memeriksa barang-barang bawaan guna keamanan penerbangan," ujar Adita.
Ketiga, seluruh lapangan terbang yang berada di Kabupaten Nduga yang selama ini dikelola oleh pemda agar selektif dan selalu berkoordinasi dengan pihak keamanan dalam hal pemberian izin terbang.
Pemilik Susi Air, Susi Pudjiastuti memohon doa untuk keselamatan awak pesawat Susi Air yang dibakar Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga, Papua.
"Mohon doakan dan dukungannya. Dengan segala kerendahan hati dan atas nama kemanusiaan. Kami mohon keselamatan pilot & penumpang PK BVY," ujar Susi seperti dikutip dari akun @susipudjiastuti, Rabu (8/2/2023).
Harapan itu terus dipupuk Susi. Ia berharap agar pilot dan penumpang bisa dijemput dalam kondisi sehat walafiat.
"Mohon dukungan & doa semoga pilot kami di Nduga Paro diberikan lindungan Alloh SWT, bisa kami jemput selamat." sambungnya.
Perlu Evaluasi Menyeluruh
Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, objek vital di Papua memang rentan, dan aksi ini bukan kali pertama, sehingga ini perlu dievaluasi.
"Bandara ini ada yang dikelola Kemenhub, ada yang dikelola Pemda. Ini harus sama standar keamanannya, prosedurnya, baik yang menyangkut keamanan area bandara maupun aspek keamanan penerbangan itu sendiri," kata dia kepada Liputan6.com, Rabu (8/2/2023).
Menurut dia, dengan kasus Susi Air ini sulit untuk memetakan apakah pelakunya diantara penumpang atau menyusup dari luar bandara sehingga dengan mudah melakukan aksi pembakaran.
"Terkait aksinya sendiri, menurut saya prioritasnya keselamatan dan mengupayakan pembebasan sandera ino sesegera mungkin. Operasinya harus digelar khusus. Ini penting untuk menunjukkan keseriuan pemerintah, baik melindungi warga negara sendiri, juga menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kita sungguh-sungguh memerhatikan keselamatan warga negara asing," jelas Khairul.
Dia pun menegaskan, kejadian ini juga menegaskan pemerintah perlu memperbaiki pendekatannya. Apakah menerapkan kombinasi pendekatan lunak dan keras, atau ada cara lain.
"Kalau saya sepakat TNI-Polri fokus pada pendekatan keras. Karena mereka memukul kan sebenarnya. Penegak keamanan, kedaulatan dan hukum, sehingga pendekatan lunak tidak dibebankan speenuhnya kepada TNI-Polri. Ada kolaborasi keterlibatan kementerian, lemabaga lain untuk fokus pada upaya pendekatan kesejahteraan atau lunak," kata Khairul.
"Bagaimana pun kasus semacam ini kan bentuk teror. teror itu sendiri kan salah satu sarana penyampaian pesan, baik terkait eksistensi terkait dengan tujuan dari kelompok yang melakukan teror ith sendiri, sehingga ini perlu perbaikan pendekatan," jelas Khairul.
Senada, Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid pun mendesak agar sandera segera dibebaskan.
“Kami mengecam keras serangan terhadap warga dan obyek sipil di Papua. Kami mendesak agar pilot dan sejumlah orang lainnya yang disandera segera dibebaskan dalam keadaan selamat," kata Usman dalam siaran tertulis Amnesty Internasional Indonesia.
Dia meminta pihak yang berkonflik untuk menghormati hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional. Dia pun berharap pemerintah mengutakan jalan nonkekerasan demi menyelamatkan warga sipil.
Menurut dia, pembakaran pesawat dan penyanderaan ini merupakan bukti berulangnya kekerasan di Papua. Warga sipil pun kembali menjadi korbannya. Oleh karena itu, Amnesty Internasional Indonesia meminta pemerintah meninjau ulang pendekatan keamanan di wilayah tersebut.
"Insiden pembakaran pesawat dan penyanderaan ini sekali lagi menjadi bukti berulangnya kekerasan di wilayah Papua, dan warga sipil kembali menjadi korbannya. Kami menyerukan adanya peninjauan ulang atas pendekatan keamanan yang selama ini dipilih oleh negara," ujar Usman.
Dia mengingatkan soal kewajiban negara wajib untuk menjamin keselamatan setiap orang dari segala bentuk kekerasan, termasuk negara asing. Negara juga wajib mengusut dan menegakkan keadilan serta akuntabilitas.
"Negara terikat kewajiban internasional hak asasi manusia untuk menjamin keselamatan setiap orang, termasuk warga negara asing, dari segala bentuk kekerasan. Jika terjadi kekerasan, maka negara wajib untuk mengusut dan memastikan tegaknya keadilan dan akuntabilitas, bukan terus melanggengkan pendekatan lama yang selama puluhan tahun ini menimbulkan banyak korban," tutur Usman.
Advertisement
Lebih Tegas
Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta TNI-Polri lebih tegas pada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang menyandera pilot maskapai Susi Air.
"Pemerintah melalui TNI-Polri harus bersikap tegas walaupun terukur, perbuatan kejam dan brutal ini tidak dapat ditolerir lagi," kata Dave saat dikonfirmasi, Rabu (8/2/2023).
Dia mengingatkan tindakan TPNPB-OPM itu telah menginjak hak asasi manusia (HAM). "Kita memiliki aturan hukum yang jelas. Perbuatan mereka bukan hanya melawan hukum, akan tetapi menginjak-nginjak hak asasi para korban, masyarakat umum," ucapnya.
Selain itu, Politikus Golkar ifu menyebut KKB telah merusak pembangunan kesejahteraan Indonesia. Khususnya, warga Papua yang tengah membangun tanah kelahirannya.
"Dan merusak pembangunan kesejahteraan rakyat Indonesia secara umum dan warga papua khususnya," kata dia.
Sementara itu, Anggota Komisi I Bobby Rizaldi juga menyatakan mengecam keras tindakan KKB tersebut.
“Mengecam, mengutuk keras tindakan KKB itu. Sekaligus meminta pemerintah mengevaluasi protokol keamanan bandara yang seharusnya merupakan obyek dengan pengamanan penuh,” kata dia.
Bobby meminta TNI meninjau kembali tim yang diterjunkan di Papua dengan yang benar-benar siap tempur.
“Juga dipertimbangkan untuk review ulang tim taktis di lapangan, walopun aksi polisionil, tapi spt nya diperlukan tim yg memiliki kemampuan tempur karena yang dihadapi adalah kriminal yang memiliki arsenal persenjataan militer,” kata dia.
Menurut Bobby, saat ini saat tepat untuk meluncurkan kekutan penuh untuk hadapi KKB. “Dengan kejadian terakhir, aksi polisionil tanpa kemampuan militer penuh, sulit untuk menumpas KKB ini,” pungkasnya.
