Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di era kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono menunjuk sejumlah purnawirawan TNI-Polri mengisi jabatan strategis di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.
Tercatat setidaknya ada empat purnawirawan TNI-Polri yang duduk di kursi komisaris dan satu lainnya menjabat Ketua Dewan Pengawas. Sehingga, total pada 2023 ini ada lima pensiunan TNI-Polri di BUMD DKI Jakarta.
Advertisement
Pada 25 Oktober 2022, Heru Budi merombak direksi PT Moda Raya Terpadu (MRT). Heru mengangkat Letjen TNI (Purn) Dodik Widjanarko sebagai Komisaris Utama PT MRT Jakarta. Sementara itu, Irjen Pol (Purn) Bambang Kristiyono diangkat menjadi Komisaris.
Hasil itu, merujuk pada hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di luar rapat umum pemegang saham.
Selanjutnya, pada 27 Januari 2023 Heru Budi juga merombak jajaran direksi Perusahan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya. Mayjen TNI (Purn) Suko Pranoto ditunjuk jadi Ketua Dewan Pengawas Perumda Pasar Jaya.
Kemudian, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Rabu 1 Januari 2023. PT Pembangunan Jaya Ancol juga melakukan penyegaran di badan usahanya. Heru menunjuk Komjen (Purn) Suhardi Alius menjadi Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol.
Terakhir, direksi PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) juga melakukan perombakan per Rabu 11 Januari 2023. Dimana Purnawirawan Polri Luky Arliansyah ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Komisaris Utama (Komut) PT Transjakarta usai Sudirman Said mundur dari posisinya.
Luky resmi menjabat Plt Komut Transjakarta melalui Keputusan Para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Penyegaran Pengurus
Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta, Fitria Rahadiani menjelaskan bahwa diangkatnya sejumlah purnawirawan TNI-Polri itu merupakan bentuk penyegaran pengurus di BUMD DKI Jakarta.
"Hal pertama itu pasti penyegaran pengurus gitu ya. Jadi kenapa ada beberapa di sana ya memang tujuan komisaris atau dewan pengawas adalah untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat," kata Fitria, dikutip Rabu (8/2/2023).
Lebih lanjut, Fitria menyebut para purnawirawan yang ditunjuk itu dinilai memenuhi melakukan pengawasan sesuai dengan yang dibutuhkan Pemprov DKI Jakarta baik sebagai komisaris maupun dewan pengawas (dewas).
"Jadi dirasa, Pemprov merasa beberapa yang ada di jajaran komisaris atau dewas saat ini dirasa memenuhi untuk melakukan pengawasan dan penasehatan thd BUMD," ucapnya.
Advertisement
