Liputan6.com, Jakarta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Rahmat Dwi Saputra, mencatat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah di 2022 capai 5,31 persen (yoy) meningkat dibandingkan 2021 yang sebesar 3,33 persen (yoy).
"Perbaikan ekonomi Jawa Tengah dimaksud terutama didorong oleh peningkatan permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga dengan andil sebesar 3,24 persen. Dari sisi lapangan usaha, sumber pertumbuhan berasal dari LU transportasi dan pergudangan, serta industri pengolahan," kata Rahmat, dalam keterangannya, Kamis (9/2/2023).
Advertisement
Dia menjelaskan, peningkatan LU transportasi dan pergudangan, serta industri pengolahan tersebut juga tercermin pada kenaikan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha yang mencapai 11,70 persen, lebih tinggi dari 2021 (5,81 persen). Prompt Manufacturing Index (PMI) Jawa Tengah juga meningkat menjadi 51,88 selama 2022.
Hal membanggakan lainnya, capaian inflasi Jawa Tengah juga berada pada level terjaga, dengan kecenderungan yang semakin membaik dalam sasaran inflasi yang ditetapkan. Pada Januari 2023, inflasi Jawa Tengah mengalami tercatat sebesar 0,32 persen (mtm), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional (0,34 persen mtm).
"Penurunan inflasi disebabkan oleh inflasi komponen Administered Price yang dipengaruhi oleh penurunan harga bensin seiring dengan penyesuaian harga untuk beberapa jenis bensin terutama non subsidi," ujarnya.
Lebih lanjut, penurunan komponen AP juga dipengaruhi oleh penurunan tarif angkutan udara. Penurunan ini sejalan dengan harga avtur dunia yang mulai melandai serta adanya penambahan jumlah dan rute maskapai pesawat seiring dengan pulihnya mobilitas masyarakat pasca pandemi.
Harga Komoditas
Namun demikian, kenaikan beberapa komoditas strategis, seperti beras, aneka cabai, dan bawang merah menahan penurunan inflasi yang lebih dalam. Peningkatan harga pada komoditas-komoditas dimaksud disebabkan belum masuknya masa panen komoditas beras dan curah hujan yang tinggi yang berdampak pada komoditas hortikultura.
Kendati begitu, Bank Indonesia terus menjaga stabilitas dan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran melalui penguatan kebijakan dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi.
Pada 2022, transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat ditopang oleh kenakan akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, luasnya dan mudahnya sistem pembayaran digital, serta cepatnya digital banking. Pengguna QRIS di Jawa Tengah tercatat terakselerasi 301,79 persen (yoy), yaitu menjadi 3.040.856 pengguna QRIS.
Sementara itu, transaksi e-commerce melalui bill pay juga tercatat membaik dengan tumbuh sebesar 10,66 persen (yoy). Uang Elektronik di Jawa Tengah juga naik sebesar 48,98 persen (yoy). Realisasi peredaran uang pada 2022 sebesar 30,6 triliun atau tumbuh sebesar 14,18 persen (yoy).
Advertisement
Prediksi 2023
Bank Indonesia kanwil Jawa Tengah pun optimis pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada 2023 diperkirakan akan tetap kuat di kisaran 4,5 persen - 5,3 persen (yoy). Pertumbuhan positif pada 2023 didorong dari sisi domestik sementara sisi eksternal diperkirakan menurun.
Di sisi domestik, kinerja investasi diperkirakan tumbuh sementara kinerja konsumsi rumah tangga masih bertahan. Sementara itu, di sisi eksternal, perlambatan akan didorong oleh penurunan permintaan ekspor produk TPT, Alas Kaki dan Furniture di AS dan Eropa yang merupakan pasar andalan Jawa Tengah.
"Untuk melanjutkan tren pemulihan ekonomi Jawa Tengah yang berkesinambungan, diperlukan langkah nyata dan sinergi kebijakan dalam mempertahankan produktivitas sektor-sektor utama dan menjaga iklim investasi tetap kondusif," ujarnya.
Sama halnya untuk inflasi pada tahun 2023 juga diperkirakan akan kembali ke dalam sasaran 3,0 persen ± 1 persen. Penurunan inflasi tersebut didukung oleh harga komoditas pangan yang melandai seiring dengan peningkatan pasokan, ekspektasi inflasi yang semakin terkendali, serta perlambatan domestik demand akibat ketidakpastian global yang terus berlanjut.
"Bank Indonesia akan terus mendorong inovasi sistem pembayaran dan memastikan ketersediaan uang Rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," pungkasnya.
