Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari menilai isu adanya perjanjian Anies Baswedan-Prabowo Subianto, utang Anies ke Sandiaga Uno hingga isu Anies tidak berpamitan ke Prabowo adalah bentuk sandera politik.
"Ini tidak sehat ketika dalam proses politik ini mengedepankan sandera menyandera. Dari tadi yang harus pamit dulu kemudian ada utang piutang perjanjian, atau kemudian ada hal hal lain yang mengesankan ada proses penyanderaan seseorang," kata pria yang kerap disapa Tobas itu di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (10/2/2023).
Baca Juga
Advertisement
Tobas menyebut tiap orang memiliki hak politik, baik dicalonkan atau mencalonkan. Begitu pula tiap parpol berhak mendukung orang atau capres tanpa perlu ada sandera menyandera politik.
"Hak setiap orang untuk maju dalam kontestasi politik termasuk dicalonkan sebagai capres, tidak perlu melakukan hal hal yang dianggap bisa menghambat politik seseorang. Kedua saya menyayangkan kok politik kita jadi seperti ini ada kesan sandera menyandera, ini tidak sehat dalam politik," kata dia.
Anggota Komisi III DPR ini meminta parpol mengedepankan politik sehat dan tidak menyandera capres atau orang lain.
"Menurut saya ini sesuatu yang harus kita perbaiki. Ayo kita berpolitik sehat untuk membangun demokrasi. Kalau demokrasi kita dijalankan dengan sandera menyandra seperti ini tidak baik bagi demokrasi kita ke depan," ujar politikus NasDem tersebut.
Sebab, sandera politik menurutnya tidak hanya merugikan Anies tapi semua pihak dalam demokrasi.
"Bukan hanya merugikan satu dua orang tapi merugikan kehidupan demokrasi. Jadi saya ingin mengajak semua pihak ayo kita jalankan partai politik secara lebih sehat, demokrasi yang berkualitas sehingga semua saling menghargai pilihan politik masing masing," pungkasnya.
Anies Disebut Sudah Tepati Janjinya
Sebelumnya, Juru Bicara Anies Baswedan, Surya Tjandra menampik jika Anies Baswedan disebut ingkar janji terhadap Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto berkaitan dengan tidak akan maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres). Dia justru berpendapat, Anies sudah menepati janjinya kepada Prabowo.
"Anies itu justru menepati janjinya pada Prabowo dengan menjadi gubernur yang approval rating-nya di akhir masa jabatan mencapai 83 persen, kata satu lembaga survey," ujar Surya dalam keterangannya, Selasa, 7 Februari 2023.
Lagi pula, menurut Surya, sudah ada klarifikasi dari Anies Baswedan bahwa perjanjian tidak menjadi calon presiden itu hanya untuk kontestasi Pilpres 2019. Dalam klarifikasinya, Anies menyatakan tidak akan maju ke Pilpres 2019 karena saat itu menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Surya justru melihat Anies menepati janjinya sebagai gubernur yang diusung oleh Prabowo dan Partai Gerindra dengan prestasi yang baik hingga akhir jabatannya.
Terkait dengan Pilpres 2024, menurut Surya hal itu sudah beda persoalan. Jika memang didukung publik untuk maju ke Pilpres 2024, lanjut Surya, itu adalah amanah baru bagi Anies.
"Kalau karena itu sekarang beliau didukung rakyat sebagai salah seorang calon presiden, ini adalah amanah baru lagi. Yang kalau saya memahami karakter patriot Pak Prabowo, akan diterima dengan lapang dada oleh beliau," kata Surya.
Advertisement
Ramai soal Utang Anies Baswedan Saat Pilkada DKI Jakarta, NasDem: Pembunuhan Karakter
Utang mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno saat Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu sebesar Rp50 miliar mencuat ke publik. NasDem menilai, ada upaya untuk menjatuhkan karakter Anies.
"Publik akan menilai itu sengaja pembunuhan karakter kepada Pak Anies," kata Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali, Selasa (7/2/2023).
Menurut dia, harusnya ditanya kepada Sandiaga apakah utang tersebut sudah dibayar apa belum. Harus ditanya kenapa utang dari tahun 2016 tidak juga ditagih sampai hari ini.
"Kalau tiba-tiba sekarang sudah tahun ke 6 tiba-tiba muncul utang, pertanyaannya apa betul utang itu? apa betul Anies Baswedan berhutang pada Sandi 50 miliar? kalau berhutang katakanlah 2016 seperti cerita itu, apakah Anies Baswedan sudah membayarnya? kalau belum membayar kenapa tidak dilaporkan ke polisi? kalau umpamanya dia merasa dirugikan, dan itu belum dibayar, supaya tidak menimbulkan polemik lapor polisi selesai kan?" kata Ali.
"Tapi kalau oh iya dulu pernah berhutang tapi sudah dibayar apa salahnya? Sehingga kemudian ini tidak menjadi preseden buruk pada calon kepala daerah, sehingga kemudian nanti cerita-cerita ini kalau tidak diselesaikan akan berakibat buruk pada demokrasi kita," sambungnya.
Ali mengatakan, isu utang ini hanya akan mendegradasi Anies. Serta hanya akan membuat orang tidak percaya terhadap dunia politik.
"Ini bukan saja mendegradasi Anies tapi mendegradasi politik, membuat orang makin tak percaya pada dunia politik. Sehingga ini perlu diklarifikasi, menurut saya yang perlu mengklarifikasi ini Pak Sandi ya, kata-kata Erwin dia (Anies) berhutang 50 miliar, betul enggak?" ujarnya.
