Infografis Wacana Vaksin Covid-19 Booster Berbayar di Masa Endemi

Liputan6.com, Jakarta - Golongan masyarakat mampu di Tanah Air, harus bersiap merogoh kocek seiring wacana Vaksin Covid-19 booster berbayar di masa endemi. Wacana ini mengemuka saat Menkes Budi Gunadi Sadikin menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX DPR.

Menkes Budi Gunadi Sadikin menyampaikan strategi vaksinasi Covid-19 usai pencabutan status pandemi COVID-19. Salah satu strateginya yakni menerapkan vaksinasi booster menjadi berbayar Rp 100.000 di masa endemi.

"Vaksinasi untuk Booster kita siapkan, harga vaksin ini sebetulnya di bawah Rp 100 ribu, itu belum pakai ongkos. Harusnya ini pun bisa di-cover (ditutupi) oleh masyarakat secara independen," ujar Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Rabu 8 Februari 2023.

Nominal sebesar Rp 100 ribu untuk mendapatkan vaksin booster bagi masyarakat ekonomi menengah ke atas masih masuk akal. "Tiap enam bulan sekali Rp 100 ribu menurut saya sih suatu angka yang masih make sense (masuk akal)," kata Menkes.

Khusus masyarakat yang kurang mampu bisa mendapatkan vaksinasi booster COVID-19 ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan. "Sedangkan bagi masyarakat yang kurang mampu nanti kita cover (ditutupi) melalui mekanisme PBI (Penerima Bantuan Iuran)," Menkes Budi Gunadi Sadikin menambahkan.

Lantas, hingga kapan Vaksinasi Covid-19 booster ditanggung pemerintah? Serta, kapan mulai ditanggung masyarakat secara independen?

Terkait hal ini Menkes Budi mengatakan dalam undang-undang terkait wabah sudah dibahas. Selama kondisi pandemi Covid-19 itu artinya masih dinyatakan darurat, maka negara masih memiliki kewajiban untuk membayar keperluan vaksin masyarakat.

Bagaimana hasil konsultasi Menkes Budi dengan WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia terkait status Kedaruratan Pandemi Covid-19? Bagaimana ragam tanggapan wacana vaksin booster berbayar? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini: