Liputan6.com, Jakarta Ketua Pengurus Yayasan Tarumanagara Ariawan Gunadi meresmikan rampungnya renovasi sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al-Khoeriyyah, Rabu (8/2)di Ciherang, Cianjur Jawa Barat.
Sekolah ini sempat hancur akibat gempa bumi yang menggoyang Cianjur pada akhir November 2022.
Advertisement
Dampak yang ditimbulkan akibat gempa cukup dahsyat, salah satunya pada sektor pendidikan. Banyaksekolah mengalami kerusakan sehingga menyebabkan para siswa tidak dapat bersekolah.
Yayasan Tarumanagara beserta jajaran, dengan sigap memberikan bantuan sosial kepada para korban dalam bentuk renovasi bangunan sekolah yang rusak.
"Ini sesuai dengan visi misi Yayasan Tarumanagara yaitu berperan aktif dalam pembangunan negara dengan mencerdaskan kehidupanbangsa melalui pendidikan," ujar Ariawan Gunadi, Senin (13/2/2023).
Dia mengatakan Yayasan Tarumanagara tidak akan berhenti memberikan kontribusi nyata dan membantu masyarakat tanpa memandang suku, agama, dan ras karena kita adalah satu keluarga.
"Yayasan Tarumanagara akan membantu sekolah-sekolah lain yang juga membutuhkan perbaikan agar generasi penerus bangsa dapat memperoleh dan melanjutkan pendidikan yang layak dan nyaman," lanjutnya.
Imbauan BNPB
Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto kembali meyambangi Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada Kamis, 19 Januari 2022 guna melakukan Rapat Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascagempa magnitudo 5,6. Sejauh ini, proses pembersihan puing telah mencapai ribuan unit.
"Pembersihan puing hampir 2 bulan ini, sudah berhasil sebanyak 2.722 unit telah bersih. Kami menyiapkan alat berat 77 eskavator dan 30 dump truck. Sementara 2.584 personil dibantu oleh masyarakat bahu membahu dalam pembersihan puing," tutur Suharyanto dalam keterangannya, Sabtu (21/1/2023).
Dia memastikan, unit rumah yang tidak bisa diakses menggunakan alat berat akan tetap ditangani pemerintah dalam upaya pembersihan puing.
"Semua tempat baik itu yang bisa dilalui atau tidak bisa dilalui alat berat, diupayakan untuk dilakukan pembersihan, yang tidak bisa dilalui alat berat mau tidak mau dilakukan secara manual dengan tenaga manusia," jelas dia.
Menurutnya, proses pembersihan yang dilakukan pemerintah tersebut tidak dipungut biaya. Apabila kedapatan ada pihak yang meminta imbalan, maka masyarakat dapat segera melapor.
Advertisement
