Liputan6.com, Jakarta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan kembali arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, untuk menuntaskan pekerjaan konstruksi selambat-lambatnya pada semester 1 2024.
Hal itu diutarakannya dalam Konsultasi Regional (Konreg) Tahun 2023, yang bertujuan untuk mengkoordinasikan dan menyinkronkan program bidang PUPR 2024 bersama pemerintah daerah.
Advertisement
"Artinya program kita tahun 2024 adalah lanjutan dari multi years contract yang sudah dimulai tahun ini dan tahun sebelumnya. Kemudian OPOR dalam rangka memanfaatkan pembangunan yang sudah kita selesaikan, kemudian direktif Presiden. Kegiatan baru hanya boleh atas direktif Presiden," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis, Selasa (14/2/2023).
Menteri Basuki juga menginstruksikan agar Inpres Pembangunan Jalan Daerah untuk menangani pemeliharaan atau peningkatan jalan-jalan daerah di luar jalan nasional dapat mulai diprogramkan pada tahun ini agar bisa mulai dilaksanakan pada tahun 2024.
Dia mengajak pemerintah daerah, khususnya Bappeda dan Dinas PUPR untuk bersama-sama menyusun programnya dengan baik dan benar.
"Kami ingin mengajak pemerintah daerah memprogramkan ini agar benar-benar bisa melayani kawasan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan produksi baik persawahan, perkebunan, transmigrasi," ujarnya.
Terakhir, Menteri Basuki meminta baik kepada Kementerian PUPR maupun pemerintah daerah untuk memaksimalkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) khususnya dalam bidang infrastruktur sesuai arahan Presiden.
"Artinya dari mulai perencanaan sudah mulai didesain untuk produk dalam negeri. Saya ingin kita tetap konsisten untuk meningkatkan pembelian produk dalam negeri. Arahannya bukan memprioritaskan produk dalam negeri, tapi dilarang impor," katanya.
Jokowi akan Bangun Infrastruktur di Wilayah Korban Pelanggaran Berat HAM
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menugaskan 17 kementerian dan lembaga non pemerintah menyelesaikan rekomendasi Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PPHAM).
Salah satu yang mendapat tugas tersebut adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Di sini Menteri Basuki diperintahkan untuk membangun fasilitas infrastruktur di daerah korban pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM).
“Ini nonyudisial. Presiden minta ini kawasan-kawasan (seperti) Aceh yang dulu jadi lokasi pelanggaran HAM berat apa yang perlu dibantu. Misalnya jalannya, irigasinya, air bersihnya, perumahannya,” kata Menteri Basuki dikutip dari ANtara, Senin (16/1/2023.
Kementerian PUPR akan membangun dan memperbaiki fasilitas bagi korban-korban 12 kasus pelanggaran HAM berat yang diakui pemerintah pada Rabu 11 Januari 2023.
“Nanti ada Instruksi Presiden (Inpres) ditujukan untuk 17 kementerian dan lembaga. Tugasnya akan disebutkan di situ, apa saja tugas masing-masing kementerian dan lembaga nonkementerian untuk mendukung penyelesaian nonyudisial ini,” ujar Basuki.
Menurut Basuki, Kementerian PUPR akan membangun fasilitas sesuai kebutuhan dari korban pelanggaran HAM berat.
“Di Maluku kita bangunkan, di Talangsari kita bangunkan jalannya. Di Aceh mungkin kita nanti bangun irigasi. Di sana irigasinya bagus. Nanti kita bantu irigasinya,” kata Basuki.
Pembangunan atau perbaikan fasilitas bagi korban pelanggaran HAM berat ini, kata Basuki, akan termuat dalam instruksi presiden (inpres) bagi 17 kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) untuk mengerjakan rekomendasi Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu (PPHAM).
Advertisement
Jokowi Tekankan Pembangunan Infrastruktur Harus Perhatikan Lingkungan dan Satwa Liar
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan bahwa pembangunan infrastruktur di Tanah Air harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan menjamin keberlangsungan hidup satwa liar.
Hal ini disampaikan Jokowi usai melihat perlintasan gajah di KM 12 ruas tol Pekanbaru-Dumai, Kamis (5/1/2023).
"Saya terus mengingatkan mengenai pentingnya juga memperhatikan lingkungan, seperti yang kita bangun Jalan Tol Pekanbaru-Dumai misalnya, ada terowongan untuk lintasan gajah sebanyak enam tempat," kata Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Kamis (5/1/2023).
Sehingga, kata dia, pembangunan jalan tol ini tidak mengganggu perlintasan salah satu satwa yang dilindungi yaitu, gajah Sumatra.
Tidak hanya di Riau, Jokowi menuturkan bahwa upaya pelestarian tersebut juga akan dilakukan di tempat lain agar pembangunan infrastruktur tidak mengganggu kelestarian satwa liar.
"Saya kira beberapa tempat memang kita membangun terowongan-terowongan, lintasan untuk hewan-hewan yang dilindungi tersebut," jelasnya.
Populasi Gajah di Dumai Capai 76 Ekor
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Riau Genman S Hasibuan menyampaikan bahwa terowongan gajah ini merupakan langkah adaptasi atas pembangunan ruas jalan tol Pekanbaru-Dumai yang telah membelah habitat gajah di dua kota dan dua kabupaten dengan total populasi gajah sebanyak 76 ekor.
"Sebagai adaptasi dari pembangunan jalan tol ini terhadap keberadaan gajah di lokasi ini, maka kami dari Balai Besar KSDA Riau bekerja sama bersama Hutama Karya untuk membuat terowongan gajah sehingga gajah itu pergerakannya tidak terganggu," ungkapnya.
Setelah melihat langsung perlintasan gajah tersebut, Jokowi dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Rokan Hilir.
Dalam peninjauan ini, Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Riau Syamsuar, dan Ketua DPRD Riau Yulisman.
Advertisement
