Liputan6.com, Jakarta Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) meluncurkan platform Sistem Perencanaan dan Pemantauan Energi Nasional dan Daerah (SPEND), di Bogor, Selasa (14/2/2023).
"Hari ini kita diberi kesempatan untuk melakukan launching dan workshop serta seminar sistem perencanaan dan pemantauan energi nasional dan daerah atau SPEND," kata Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto dalam Launching SPEND.
Advertisement
Djoko menjelaskan, sebenarnya pengembangan platform SPEND ini telah dirancang sejak tahun 2020 melalui kerjasama antara Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, Kementerian ESDM dan Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau United States Agency for International Development (USAID).
Kemudian baru terealisasi awal tahun 2023. SPEND disusun untuk mendukung pelaksanaan pemantauan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Djoko berharap, platform SPEND ini dapat menjawab tantangan energi di tengah pesatnya perkembangan digitalisasi.
"Bapak Menteri ESDM selaku ketua harian DEN telah memberikan arahan dalam rapat anggota DEN pada tanggal 6 Januari 2023 tentang revisi kebijakan energi nasional dan transisi energi, agar DEN menyediakan data supaya demand energy dan potensi energi daerah per provinsi yang dapat dilakukan secara swadaya atau bantuan pihak lain," ujarnya.
Bahkan, Menteri ESDM memerintahkan agar anggaran DEN sebesar 10 persen diarahkan untuk mendapatkan data-data potensi energi di daerah-daerah.
"Pak Menteri tersebut diwujudkan dalam pembangunan SPEND ini yang merupakan wadah untuk penyediaan data-data terkait energi melalui kerjasama dengan Kementerian SDM sebagai wali data energi dan pemerintah provinsi melalui dinas energi provinsi," ujarnya.
Perencanaan Energi
Disisi lain, SPEND bertujuan untuk membantu stakeholder di level nasional dan daerah dalam melakukan perencanaan energi, serta memantau perkembangan implementasi energi nasional. Selain itu, SPEND dapat mempermudah daerah dalam melakukan pemantauan evaluasi dan pelaporan matriks program kegiatan RUEN.
"(Melalui SPEND) Provinsi membantu daerah dalam menyediakan data yang bukan merupakan kewenangannya, menyampaikan kendala-kendala dan permasalahan energi yang dihadapi di daerah, serta dapat menampilkan profil energi daerah secara online maupun digital kepada pimpinan di daerah," ujarnya.
Nantinya, setiap provinsi akan memiliki satu akun dari user ID yang telah dipersiapkan oleh tim teknis penyusunan SPEND, sedangkan dewan energi nasional akan menjadi host platform SPEND.
Adapun Djoko menegaskan, pihaknya terbuka untuk menerima masukan, kritik dan saran bagi perbaikan platform SPEND ke depan.
Advertisement
DEN Jadikan Konversi BBM ke BBG Penunjang Transisi Energi
Dewan Energi Nasional (DEN) mendorong peningkatan penggunaan gas bumi nasional, salah satu caranya dengan menerapkan konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG).
Anggota DEN Eri Purnomohadi mengatakan, DEN sejak awal berkomitmen mendorong pemanfaatan gas bumi yang berasal dari sumur gas di dalam negeri, untuk memenuhi kebutuhan berbagai sektor seperti industri, transportasi dan rumah tangga, sehingga dapat mengurangi impor bahan bakar.
"Termasuk gas DME (Dimethyl Ether) Gasifikasi batu bara untuk mengurangi impor LPG," kata Eri, di Jakarta, Rabu (10/8/2022).
Eri melanjutkan, konversi BBM ke BBM juga akan menjadi salah satu konsep dalam mendorong transisi energi. Pasalnya, gas bumi merupakan energi yang rendah emisi, hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengurangi emisi karbon.
"BBG adalah salah satu program transisi energi, " ujarnya.
Menurut Eri, saat ini DEN sedang meramu peta jalan untuk menunjang pelaksanaan transisi energi, dia memperkirakan peta jalan tersebut akan rampung pada akhir 2022.
"Dari BBM ke bahan bakar gas itu termasuk dalam konsep road map transisi energi, " imbuhnya.
Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menggungkapkan, program konversi B ke BBG baik untuk mengurangi konsumsi BBM yang sebagian besar berasal dari impor.
"Ini program yang bagus. Khususnya menggunakan gas alam. Karena dapat mengurangi konsumsi BBM kita, apalagi di tengah harga migas dunia yang tinggi," ucapnya.
1.036 Nelayan Musi Banyuasin Terima Paket Konversi BBM ke BBG
Sebelumnya, Kabupaten Musi Banyuasin menerima pendistribusian paket perdana Program Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Sasaran pada tahun 2020. Sebanyak 1.036 unit dibagikan secara gratis untuk nelayan di daerah tersebut, Kamis (15/10).
Penyerahan secara simbolis paket perdana Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Sasaran digelar di Dermaga Dinas Perhubungan Kabupaten Musi banyuasin yang berlokasi di Kecamatan Sekayu. Hadir dalam acara ini, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso, Wakil Ketua Komisi VII DPR M. Alex Noerdin, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin perwakilan PT Pertamina wilayah Musi Banyuasi dan instansi terkait lainya, serta sekitar 100 nelayan penerima paket perdana.
Ini merupakan kali pertama nelayan di Kabupaten Musi Banyuasin mendapatkan paket perdana Program Konversi BBM ke BBG. Tak mengherankan apabila para nelayan menyambutnya dengan penuh kegembiraan.
Penerima paket perdana ini merupakan nelayan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah yaitu nelayan pemilik kapal kurang dari 5 GT, kapal berbahan bakar bensin, memiliki daya mesin 13 HP, alat tangkap yang digunakan ramah lingkungan, belum pernah menerima bantuan sejenis, memiliki kartu KuSUKA.
Paket yang dibagikan terdiri dari mesin penggerak, konverter kit, 2 buah tabung LPG 3 kg, serta aksesoris pendukung lainnya (reducer, regulator, mixer, dll).
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso dalam kesempatan itu mengungkapkan, pembagian paket perdana ini merupakan wujud komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
Paket senilai Rp 7 juta yang diberikan secara cuma-cuma ini diharapkan dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan baik oleh para nelayan. "Ini merupakan barang milik negara yang kita serahkan ke masyarakat. Tolong jangan dijual dan gunakan sebagai alat tangkap. Paket ini gratis dari Pemerintah dan mudah-mudahan bisa menolong perekonomian nelayan," ujar Ali.
Apreasiasi atas usaha Pemerintah ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR M. Alex Noerdin. "Terima kasih kepada Pemerintah Pusat yang telah memfasilitasi, membantu para nelayan ini. Mudah-mudahan dan kita yakin akan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua," kata Alex.
Dalam kesempatan itu, Alex mengingatkan agar nelayan ketika melaut, tidak menggunakan alat-alat atau bahan kimia yang dapat merusak ekosistem laut. "Tangkap ikan jangan pakai racun atau listrik. Nanti yang melakukan pelanggaran akan kena sanksi," tegasnya.
Advertisement
