3 Program Prioritas Pemerintah Capai Ekonomi Hijau di RPJMN 2020-2024

Ekonomi hijau dalam dokumen perencanaan telah dimasukkan dalam RPJMN 2020-2024 dengan tiga program prioritas

oleh Tira Santia diperbarui 14 Feb 2023, 14:40 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pembangunan berkelanjutan menjadi prioritas Pemerintah sebagai salah satu upaya menjaga kelestarian lingkungan melalui penerapan ekonomi hijau. (sumber: ekon.go.id)

Liputan6.com, Jakarta Pembangunan berkelanjutan menjadi prioritas Pemerintah sebagai salah satu upaya menjaga kelestarian lingkungan melalui penerapan ekonomi hijau.

Komitmen Pemerintah dalam menerapkan konsep ekonomi hijau juga melibatkan para pelaku usaha industri, dimana perusahaan industri diwajibkan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dalam proses industri yang dilakukan.

“Ekonomi hijau dalam dokumen perencanaan telah dimasukkan dalam RPJMN 2020-2024 dengan tiga program prioritas, yaitu peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan rendah karbon,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (14/2/2023).

Usai menghadiri groundbreaking pembangunan pengolahan nikel rendah karbon di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, Menko Airlangga langsung bertolak ke lokasi persemaian PT Vale Nursery di Sorowako Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (10/02).

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga mengapresiasi komitmen perusahaan untuk melakukan proses industri dengan hasil karbon yang rendah dan diiringi dengan upaya pelestarian lingkungan.

Selain meninjau lokasi persemaian, Menko Airlangga juga mendapatkan penjelasan mengenai denah lokasi persemaian serta menanam pohon polonangka yang merupakan tanaman kayu yang tahan akan rayap.

“Ini merupakan wujud nyata dari implementasi green economy dan sustainable forest management,” ujar Airlangga Hartarto.

Nursery atau penyemaian benih merupakan salah satu implementasi pemberlakuan sustainable forest management. Area nursery tersebut dibangun oleh PT Vale Nursery untuk memenuhi kebutuhan rehabilitasi dan penanaman kembali di kawasan pertambangan.

Fasilitas pembibitan seluas 2,5 Ha tersebut dapat memproduksi 700.000 bibit per tahun. Secara keseluruhan, area yang juga memproduksi berbagai jenis tanaman asli dan tanaman endemik yang merupakan bagian dari konservasi keanekaragaman hayati, disiapkan termasuk arboretum dan showcase yakni seluas 13,6 Ha.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Menteri Perindustrian, Ketua Komisi VII DPR RI, dan jajaran PT Vale Indonesia Tbk. 

 


Usung Ekonomi Hijau, Kementerian BUMN Kebut Agenda Transformasi

Suasana gedung pencakar langit di Jakarta, Selasa (15/11/2022). Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi salah satu yang terbaik di antara negara G20. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Kementerian BUMN terus mendorong jajaran perseroan pelat merah untuk mengusung prinsip ekonomi hijau dalam bertransformasi.

Ekonomi hijau atau green economy telah ditetapkan menjadi salah satu strategi utama Pemerintah Indonesia dalam mempercepat pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19 dan mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.

Ekonomi hijau juga telah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 — 2024. Tiga program yang menjadi prioritas yakni peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan rendah karbon.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memaparkan sejumlah strategi Indonesia dalam rangka mewujudkan ekonomi hijau. Salah satunya kebijakan net zero emissions di mana dengan diterbitkannya peta jalan untuk mencapai net zero emission pada 2060.

BUMN sebagai agen pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat memiliki peran signifikan tidak terkecuali dalam mengakselerasi misi ekonomi hijau Indonesia.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menekankan transformasi yang dijalankan oleh perseroan pelat merah harus menjunjung prinsip transformasi energi bersih sekaligus mengakselerasi ekonomi hijau. Pihaknya berharap jajaran BUMN energi seperti PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan industri minerba dapat menjalankan komitmen tersebut.

Erick menegaskan upaya agresif BUMN untuk bertransformasi dengan melakukan berbagai program dan inovasi model bisnis harus memandang tanggung jawab untuk mengurangi emisi bukan sebagai beban. Sebaliknya, misi ini harus dipandang sebagai peluang untuk melakukan transformasi ekonomi yang rendah karbon.


Dekarbonisasi

Suasana gedung perkantoran di Jakarta, Sabtu (17/10/2020). International Monetary Fund (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 menjadi minus 1,5 persen pada Oktober, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya pada Juni sebesar minus 0,3 persen. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Erick Thohir meyakini apabila BUMN sudah sejak dini memulai program dekarbonisasi di lini bisnisnya maka akan membawa manfaat ekonomi yang lebih besar beberapa tahun ke depan. 

Erick optimistis transformasi yang mengusung ekonomi hijau akan memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang dapat dirasakan seluruh kalangan. Beberapa dampak seperti udara yang lebih bersih dan berkurangnya ancaman bencana hidrometeorologi akibat terjadinya perubahan iklim.

Serangkaian strategi dan sinergi telah ditempuh oleh Kementerian BUMN bersama jajaran perseroan pelat merah sebagai bagian dari transformasi bisnis mendukung misi ekonomi hijau.

Salah satu wujud nyata peran aktif yakni kolaborasi antara Pertamina, PLN, dan PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam mewujudkan Green Industry Cluster melalui penyediaan energi baru terbarukan (EBT) dalam pengembangan green hydrogen dan green ammonia. Ketiganya telah meneken nota kesepahaman pada awal 2022.

Wakil Menteri I BUMN Pahala Nugraha Mansury menyatakan Indonesia berkomitmen mencapai Net Zero Emission pada 2060 serta mengurangi emisi gas rumah kaca berbasis National Determined Contribution (NDC) hingga 29% pada 2030. Langkah ini sebagai bagian dari pemenuhan Paris Agreement dan COP26.

Dalam mencapai target tersebut, Pahala menilai peran BUMN sangat signifikan khususnya tujuh perseroan pelat merah terbesar termasuk Pertamina, PLN, dan Pupuk Indonesia. Bauran energi baru terbarukan (EBT) telah ditargetkan dalam RUPT sebesar 23% pada 2025.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya