Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan Menteri Keuangan Jepang Shun'ichi Suzuki, membahas mengenai Keketuaan bersama (co-chair) Indonesia dan Jepang di ASEAN plus 3, termasuk inisiatif financing baru.
Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers IMF-JICA Joint Conference on Recovery from the Pandemic in Developing Asia, di Tokyo, Jepang, Selasa (14/2/2023).
Advertisement
"Menteri Keuangan Suzuki juga menyampaikan keketuaan Jepang dalam G20 yang berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Indonesia sebagai kekuatan ASEAN baik dalam forum ASEAN sendiri maupun ASEAN plus 3, yaitu ASEAN plus Jepang Korea Selatan dan Cina," ujar Sri Mulyani.
Sebagai informasi, ASEAN plus 3 merupakan bentuk kerjasama ekonomi yang diikuti oleh seluruh negara anggota ASEAN bersama dengan tiga negara di kawasan Asia Timur Laut yaitu Jepang, Korea Selatan, dan Republik Rakyat China (RRC).
Lebih lanjut, dalam pertemuan tersebut juga membahas mengenai reformasi dari ASEAN plus 3 dikaitkan dengan Jerman inisiatif, terutama inisiatif dari Jepang untuk memperkenalkan instrumen baru di dalam rangka untuk mengantisipasi kebutuhan negara-negara ASEAN plus 3, dalam menghadapi kemungkinan terjadinya shock atau bencana dari sisi krisis adanya masalah bencana alam dan juga pandemi.
Program Transisi Energi
Di samping itu, Jepang juga mendukung inisiatif Indonesia untuk perkuatan dan inklusivitas AMRO. Kata Sri Mulyani, Menkeu Suzuki juga mendukung Program Transisi Energi menuju renewable dan net zero Carbon Indonesia yang sudah dideklarasikan oleh Presiden Jokowi di pertemuan puncak G20.
"Kami juga membahas dengan Menteri Keuangan Jepang follow up dari G20 meeting, terutama dikaitkan dengan kerjasama untuk mendukung energi transisi Indonesia, yaitu dalam bentuk Just Energy Transition Partnership (JETP), di mana Jepang bersama Amerika dan Jerman adalah negara-negara yang mendukung transisi energi di Indonesia," ujarnya.
Adapun selama di Tokyo, Menkeu Sri Mulyani didampingi dan diberikan support penuh oleh Kedutaan Indonesia di Jepang dan Dubes Indonesia di Tokyo Heri Akhmadi dan jajaran.
Sri Mulyani Pamer 2 Omnibus Law di Depan Menteri dan Gubernur Bank Sentral se-Asia Pasifik
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tengah berada di Tokyo, Jepang. Kunjungan ke Jepang ini dalam rangka menghadiri IMF-JICA Joint Conference on Recovery from the Pandemic in Developing Asia.
"Memulai hari dengan semangat meski udara Tokyo begitu dingin. Pagi hari saya menjadi pembicara pada IMF-JICA Conference - sebuah forum dialog bagi para Menteri dan Gubernur Bank Sentral Asia dan Pasifik," tulis Sri Mulyani dikutip dari akun instagram pribadinya @smindrawati, Selasa (14/2/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menyampaikan terkait langkah-langkah yang pemerintah Indonesia tempuh dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Sejauh ini, Kementerian Keuangan telah mendesain berbagai reformasi kebijakan fiskal untuk menyeimbangkan keberlanjutan fiskal dan melaksanakan fungsi jangka pendek -alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dua diantaranya yang sangat pentinng, yaitu UU HPP dan UU HKPD.
Dua omnibus law juga diberlakukan, yaitu UU Cipta Kerja dan UU P2SK - sebuah langkah untuk memastikan sektor keuangan domestik yang terus tumbuh inklusif, dalam, dan stabil.
"Forum ini juga membahas mengenai isu vital perubahan iklim. Saya jelaskan berbagai kontribusi nyata Indonesia," ujarnya.
Kata Menkeu, Indonesia memperbarui Nationally Determined Contribution-nya dari 29 persen menjadi 31,89 persen dengan usaha sendiri dan dari 41 persen menjadi 43 persen dengan dukungan internasional.
"Ini adalah wujud optimisme dan komitmen Indonesia sekaligus mendorong transisi energi yang adil dan terjangkau..!," ujarnya.
Advertisement
Coalition of Finance Minister for Climate Action
Selain itu, Sri juga menyebut bahwa Indonesia merupakan Co-chair pada Coalition of Finance Minister for Climate Action yang beranggotakan 80 negara. Tujuannya adalah mengarusutamakan kelestarian iklim dalam kebijakan tanpa memperlambat pertumbuhan ekonomi.
"Indonesia akan memastikan akselerasi reformasi struktural terus berjalan. Hal ini penting agar perekonomian kita tumbuh semakin tinggi, semakin inklusif, dan semakin terjaga keberlanjutannya..!," pungkas Menkeu.
