Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Indonesia menjadi satu-satunya negara anggota G20 yang belum menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF).
Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers pertemuan bilateral dan menghadiri IMF-JICA Joint Conference on Recovery from the Pandemic in Developing Asia, di Tokyo, Jepang, Selasa (14/2/2023).
Advertisement
"Kami juga membahas mengenai membership Indonesia di Financial Action Task Force. Ini adalah task force dari kerjasama antar negara-negara di dunia, dan Indonesia satu-satunya negara G20 yang belum menjadi anggota penuh dari FATF," kata Menkeu.
Padahal jika Indonesia menjadi anggota penuh FATF akan memberikan dampak yang positif, yaitu reputasi Indonesia di mata dunia akan semakin bagus.
"Di mana peranan di mana keinginan Indonesia menjadi membership, akan sangat menentukan terhadap reputasi Indonesia di dalam task force yang menangani mengenai illegal flow of financing terutama financial terorism yang perlu untuk bersama-sama di atasi di seluruh dunia," ujar Menkeu.
Sebelumnya pada pertengahan 2022 lalu, Indonesia telah menjalani serangkaian tahapan untuk bisa menjadi anggota penuh organisasi intenasional anti pencucian uang atau Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF).
Organisasi yang disebut Financial Action Task Force (FATF) ini memiliki 39 anggota. Dari daftar seluruh negara yang menjadi anggota penuh, Indonesia masih menjankan penilaian yang akan diputuskan pada tahun 2023.
Namun, hingga kini Indonesia masih berada pada posisi anggota dalam kategori observer. Indonesia menjadi satu-satunya negara yang ada dalam status tersebut.
PPATK Yakin Indonesia Lolos Jadi Anggota Penuh FATF
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) optimistis Indonesia bisa menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF). Lantaran, ada sejumlah aturan yang sudah menjadi kebijakan di dalam negeri.
Aturan ini sebagai koridor dalam menangani tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan berbagai tindak pidana kaitannya. Di samping itu, dari proses mutual evaluation review (MER) juga terlihat persiapan dari stakeholder di Indonesia secara cakap.
Ketua Biro Umum dan Humas PPATK Muhammad Novian mengungkap peluang tersebut. Ia mengacu pada kerangka-kerangka penilaian yang diperhatian tim dari FATF.
"Dari kerangka hulu yang ada, perlu diketahui bahwa FATF melihat pencegahan dan pemberantasan, apa yang dilakukan? regulasinya apa? sudah dilakukan atau belum? itu yang mereka lihat," kata dia dalam Inspirato Sharing Session bertajuk Masa Depan Indonesia bersama FATF Liputan6.com, Jumat (5/8/2022).
Ia mengklaim saat ini kerangka hukum di Indonesia dalam melawan TPPU sudah cukup baik. Termasuk dukungan dari berbagai stakeholder lainnya. "Kami melihat kerangka hukumnya sudah sangat baik, penegakan hukumnya, pencegahan sektor bisnisnya," ujar dia.
Kendati begitu, ia menyampaikan selama proses peninjauan, ada beberapa hal yang jadi titik rawan. Salah satunya mengenai keterangan dari kementerian atau lembaga.
Advertisement
Bahasa Diplomasi
Ia mewanti-wanti, terkadang ada perbedaan bahasa diplomasi yang disampaikan antara satu kementerian dan kementerian lain. Hal ini bisa juga mempengaruhi penilaian dari tim FATF.
Maka, untuk itu, Novian dari PPATK menyiapkan setidaknya 15 juru bicara. Tujuannya untuk menyampaikan maksud sesuai dengan kerangka yang dibuat.
"Kami berikan briefing bagaimana cara berdiplomasi yang baik, sehingga tak menjadi seliran tim asesor," kata dia.
