Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berencana akan menjalin kerja sama antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) atau Badan Kerja Sama Internasional Jepang, untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia.
Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers IMF-JICA Joint Conference on Recovery from the Pandemic in Developing Asia, di Tokyo, Jepang, Selasa (14/2/2023).
Advertisement
Menkeu menjelaskan, JICA sangat mendukung Indonesia terutama di dalam berbagai proyek-proyek yang ada di Indonesia, baik proyek infrastruktur seperti MRT, kemudian proyek dalam penanggulangan banjir dan juga dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.
"Di JICA Disampaikan juga bahwa banyak sekali orang Indonesia sekolah di Jepang dan termasuk mereka-mereka dalam posisi (kerja) di dalam pemerintahan dan ini tentu sangat menentukan juga kualitas dari banyak kelembagaan birokrasi di Indonesia, dimana sekarang banyak alumni dari lulusan Jepang yang telah memiliki posisi dan peranan yang sangat besar," kata Menkeu.
Pamer Dana Abadi Pendidikan
Lebih lanjut, kata Menkeu, ternyata JICA ingin meningkatkan dukungannya terhadap sumber daya manusia Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menyampaikan kepada JICA bahwa Indonesia saat ini sudah memiliki dana abadi di bidang pendidikan. Menkeu berharap, keinginan JICA bisa ditindaklanjuti dalam bentuk kerjasama.
"Saya menjelaskan bahwa Indonesia sekarang sudah memiliki dana abadi di bidang pendidikan, sehingga saya mengencourage agar kerjasama ini bisa dimodifikasi agar semakin banyak kesempatan tidak hanya untuk anak-anak muda Indonesia yang mendapatkan program untuk meneruskan pendidikan, namun saya juga mengatakan mungkin akan juga difokuskan kepada program-program vokasi, training," ujar Menkeu.
Menurut Menkeu, rencana kerjasama tersebut sangat menarik. Karena secara langsung dapat membuka kesempatan bagi generasi muda Indonesia mendapatkan pendidikan pelatihan di negara maju seperti Jepang.
"Akan kita bahas dan follow up bersama, karena ini salah satu proposal yang sangat menarik untuk bisa kita lihat peningkatan pengiriman dari banyak generasi muda Indonesia terutama baik yang vokasional maupun yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kita dukung bersama-sama join antara JICA dengan LPDP," pungkas Menkeu.
Sri Mulyani: Indonesia Satu-satunya Negara G20 yang Belum Jadi Anggota Resmi FATF
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Indonesia menjadi satu-satunya negara anggota G20 yang belum menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF).
Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers pertemuan bilateral dan menghadiri IMF-JICA Joint Conference on Recovery from the Pandemic in Developing Asia, di Tokyo, Jepang, Selasa (14/2/2023).
"Kami juga membahas mengenai membership Indonesia di Financial Action Task Force. Ini adalah task force dari kerjasama antar negara-negara di dunia, dan Indonesia satu-satunya negara G20 yang belum menjadi anggota penuh dari FATF," kata Menkeu.
Padahal jika Indonesia menjadi anggota penuh FATF akan memberikan dampak yang positif, yaitu reputasi Indonesia di mata dunia akan semakin bagus.
"Di mana peranan di mana keinginan Indonesia menjadi membership, akan sangat menentukan terhadap reputasi Indonesia di dalam task force yang menangani mengenai illegal flow of financing terutama financial terorism yang perlu untuk bersama-sama di atasi di seluruh dunia," ujar Menkeu.
Advertisement
Sebelumnya
Sebelumnya pada pertengahan 2022 lalu, Indonesia telah menjalani serangkaian tahapan untuk bisa menjadi anggota penuh organisasi intenasional anti pencucian uang atau Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF).
Organisasi yang disebut Financial Action Task Force (FATF) ini memiliki 39 anggota. Dari daftar seluruh negara yang menjadi anggota penuh, Indonesia masih menjankan penilaian yang akan diputuskan pada tahun 2023.
Namun, hingga kini Indonesia masih berada pada posisi anggota dalam kategori observer. Indonesia menjadi satu-satunya negara yang ada dalam status tersebut.
