Liputan6.com, Jakarta - Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) DPR batal mengumumkan penetapan biaya haji 2023 pada Selasa, (14/2/2023). Anggota Komisi VIII Yandri Susanto menyatakan, Panja masih melakukan finalisasi malam ini, sehingga pengumuman dan penetapan akan digelar besok, Rabu (15/2/2023).
“Pasti di bawah angka Rp. 50 juta,” kata Yandri di sela rapat Panja Komisi VIII, hari ini.
Yandri memastikan akan ada titik temu malam ini terkait angka pasti biaya haji 2023.
“Baru diumumkan besok. InsyaAllah malam ini akan ada titik temu,” ungkapnya.
Baca Juga
Advertisement
Sebelumnya, pada 19 Januari 2022, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan rata-rata biaya haji 2023 atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji 1444 H sebesar Rp 69.193.733,60. Usulan BPIH 2023 ini naik Rp. 514.888,02 dibanding dengan 2022 lalu.
Diketahui pada 2022, biaya haji sebesar Rp 39.886.009.
"Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah disepakati sebesar Rp 39.886.009," jelas Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Rabu (13/4/2022).
Menag menjelaskan, Bipih merupakan salah satu komponen dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Komponen lain dari BPIH adalah biaya protokol kesehatan.
Untuk tahun 2022 ini, disepakati biayanya senilai Rp 808.618,80 per Jemaah haji.
Adapun komponen ketiga dari BPIH, yaitu biaya yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji yang disepakati sebesar Rp 41.053.216,24 per jemaah. Jadi, total BPIH tahun ini disepakati sebesar Rp81.747.844,04 per jemaah.
Bisa Diterima Semua Pihak
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy belum mengetahui besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 yang akan ditetapkan DPR RI pada Selasa (14/2/2023) hari ini.
Namun, dia memastikan pemerintah akan terus mencari jalan tengah sehingga besaran biaya haji 2023 bisa diterima semua pihak.
"Pokoknya kita upayakan, dicarikan cara yang lebih berhikmah-lah. Dalam artian bisa diterima semua pihak. Dalam artian walau penerimaan tidak 100 persen, tapi paling tidak diambil jalan tengah," jelas Muhadjir di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/2/2023).
Dia mengaku masih menunggu keputusan DPR RI dan Kementerian Agama soal biaya haji 2023. Muhadjir menyampaikan aspirasi masyarakat yang merasa keberatan akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan biaya haji 2023.
"Ya kita tunggu dulu lah. Tapi yang jelas kita perhatikan kok suara-suara dari masyarakat baik yang keberatan maupun yang tidak terlalu keberatan. Itu akan kita, saya yakin itu akan jadi bahan pertimbangan oleh DPR," katanya.
"Dan tentu saja dari pemerintah, saya yang bertanggungjawab menkoordinasikan urusan ini, saya sudah bicara dengan kementerian teknis dalam hal ini Pak Menag, bahkan juga Dirjen Haji-nya (Kemenag)," sambung Muhadjir.
Advertisement
