Penjelasan Demokrat soal Nasib IKN, Jika Anies Baswedan Terpilih Jadi Presiden 2024

Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) tengah mengebut pembangunan infrastruktur termasuk Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, yang termasuk proyek jangka panjang.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 15 Feb 2023, 12:25 WIB
Calon Presiden yang diusung dari NasDem Anies Baswedan menyambangi DPP Demokrat untuk bertemu dan bersilahturahmi politik dengan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Foto: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com).

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) tengah mengebut pembangunan infrastruktur termasuk Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, yang termasuk proyek jangka panjang.

IKN pun menjadi salah satu wacana yang disinggungkan dengan Pilpres 2024. Pasalnya, sering dikaitkan dengan proyek yang dekat dengan Presiden Jokowi.

Partai Demokrat yang merupakan salah satu pendukung bakal calon presiden Anies Baswedan, mengatakan calonnya tersebut mampu meneruskan estafet pembangunan di pemerintahan sebelumnya.

Hal tersebut, agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang telah dijalankan baik dari pemerintahan sebelumnya maupun pemerintahan yang akan datang.

"Estafet kepemimpinan tentu saja harus lewat proses demokrasi agar rakyat benar-benar merasakan manfaatnya. Jika program pemerintahan sebelumnya memang jadi kebutuhan dan baik untuk rakyat, tentu harus dituntaskan. Jika ada yang mungkin harus diperbaiki, ya tentu saja dibenahi," kata Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution, saat dihubungi merdeka.com, Rabu (15/2/2023).

Kendati demikian, terkait pembangunan IKN, dia enggan menjawab secara detail. Sebab, Demokrat sendiri memberikan catatan di DPR RI terkait pembangunan tersebut.

"Saya tidak mau spesifik menjelaskan program apa saja. Sepanjang bermanfaat untuk kepentingan rakyat dan negara. Disitu esensi yang mau saya sampaikan. Untuk program IKN sendiri kan Demokrat memberikan catatan lewat fraksi di DPR RI," tegasnya.

Sebelumnya, Anies sendiri masih belum mau bicara panjang lebar tentang proyek IKN tersebut. Alasannya, dirinya masih dalam proses pencalonan, belum resmi menjadi Capres di KPU.

"Nanti dulu sekarang baru proses pencalonan," kata Anies saat menghadiri Rakernas Partai Ummat di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta, Selasa (14/2/2023).

 


Pemerintah Fokus Bangun IKN di 2023

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menegaskan salah satu prioritas Indonesia tahun 2023 adalah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Tahun 2023, memang salah satu prioritas Indonesia adalah membangun IKN," tulis Sri Mulyani di sela-sela agenda kunjungan ke Tokyo, dikutip dari Instagram pribadinya, Rabu (15/2/2023).

Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) atau IKN Nusantara, Bambang Susantono menyampaikan, pada 2024 Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengeluarkan keputusan presiden (keppres) mengenai perpindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Dengan kata lain, pada 2024, ibu kota negara resmi pindah dari Jakarta ke IKN Nusantara.

Lebih lanjut, kata Sri, Pemerintah berkomitmen untuk memastikan keberhasilan pembangunan IKN melalui kombinasi pendanaan dari publik (APBN) sebanyak 20 persen, dan sisanya diharapkan berasal dari kerja sama pemerintah-sektor swasta.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia juga berusaha menciptakan lingkungan investasi yang mendukung untuk menarik minat investor, seperti memberikan insentif perpajakan, jaminan kepastian dan keamanan, penyederhanaan proses pengadaan, hingga memperkenalkan solusi pembiayaan yang inovatif.

 

Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka.com

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya