Liputan6.com, Jakarta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PP dan PA) Kota Madiun memberikan layanan posyandu khusus bagi kaum disabilitas guna meningkatkan kesehatan warga berkebutuhan khusus tersebut.
"Ini program baru, kegiatannya adalah posyandu disabilitas yang dimulai tahun anggaran 2023," ujar Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos PP dan PA Kota Madiun Esti Handayani dalam pelaksanaan posyandu disabilitas di Aula "Shelter" Dinsos PP dan PA Kota Madiun di Jalan Srindit Kota Madiun, Selasa.
Advertisement
Menurut dia, posyandu disabilitas tersebut menyasar sebanyak 744 orang penyandang disabilitas di Kota Madiun, baik disabilitas anak-anak maupun dewasa.
Dalam kegiatan tersebut mereka mendapatkan pemeriksaan kesehatan dasar, mulai dari timbang berat badan, cek tekanan darah, konsultasi, hingga melakukan permainan edukasi.
"Secara umum, posyandu disabilitas ini tidak jauh berbeda dengan posyandu biasanya. Hanya saja, pada posyandu disabilitas juga sebagai sarana evaluasi kondisi kaum disabilitas," kata dia, dikutip Antara.
Adapun, lanjutnya, layanan posyandu khusus tersebut dibuka sekali dalam setiap bulannya. Tahap evaluasi yang ada dalam kegiatan tersebut digunakan petugas untuk memonitor kondisi masing-masing sasaran yang mendesak serta mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan para penyandang disabilitas.
"Harapannya dengan adanya posyandu tersebut, kami bisa tahu, mereka butuhnya apa. Nanti setelah dievaluasi akan kami usulkan, misalnya alat bantu dan lain sebagainya," ujar Esti.
Dengan layanan posyandu tersebut, menurut Esti para kaum disabilitas Kota Madiun juga mendapatkan haknya memperoleh layanan kesehatan yang sama dengan masyarakat pada umumnya.
Posyandu Jaga Orang Tetap Sehat
Menteri Kesehatan Republik Budi Gunadi Sadikin saat acara 'NU Women Festival: Perempuan NU, Berdaya dan Berkarya' di Graha Pertamina Jakarta pada Sabtu, 15 Oktober 2022 menegaskan, kunci hidup sehat berada di penanganan posyandu dan puskesmas, bukan di rumah sakit (RS). Sebab, posyandu dan puskesmas dapat menjaga seseorang tetap hidup sehat.
Dari enam pilar transformasi kesehatan, Budi Gunadi Sadikin berfokus pada upaya pelayanan kesehatan primer, terutama di posyandu dan puskesmas. Bahwa pencegahan dan promotif dapat menjaga orang tetap hidup sehat, tidak terkena penyakit kronis dan tidak perlu masuk rumah sakit.
"Yang paling dekat di hati saya dan saya rasa paling penting untuk bangsa ini ke depan adalah pilar yang pertama, transformasi sistem layanan primer," ucapnya.
"Bagaimana intinya kita menjaga agar rakyat Indonesia tetap hidup sehat. Jangan mengobati begitu sudah sakit."
Berdasarkan data Kemenkes, ada 300.000 posyandu dan 10.000 puskesmas di Indonesia. Rata-rata kedua fasilitas pelayanan kesehatan itu lebih banyak didominasi oleh para perempuan.
"Posyandu dan puskesmas adalah kunci yang dimiliki bangsa Indonesia untuk mempertahankan, mendidik, menjaga, dan mencegah masyarakat dari terkena penyakit dan tetap hidup sehat," lanjut Menkes Budi Gunadi.
"Bapak/Ibu, ada 300.000 posyandu, itu yang menjalankannya antara 5 sampai 10 perempuan. Jadi, ada 1,5 juta sampai 3 juta kader perempuan di seluruh Indonesia."
Advertisement
Gerakan di Posyandu Digencarkan
Demi menghidupkan peran fasilitas pelayanan kesehatan primer, Budi Gunadi Sadikin mengajak elemen bersama dan para perempuan untuk membangun gerakan pelayanan lebih gencar di posyandu.
"Saya sedang dalam proses untuk bisa memastikan agar para perempuan bisa bangun gerakan, bukan program ya, tapi membangun gerakan agar semua posyandu yang dulu sejak undang-undang otonomi daerah menjadi tidak seragam," ucapnya.
"Kemudian pelayanan kesehatannya tidak sama, tidak disupport (didukung) oleh Pemerintah, itu menjadi kompak kembali. Tahu bagaimana caranya melayani seluruh masyarakat kita 270 juta populasi di 514 kabupaten/kota dan semua dusun-dusun. Itu harus dibangun, didukung oleh seluruh perempuan Indonesia."
Saat ini, ada sekitar 12.000-an puskesmas yang tersebar di semua wilayah Indonesia. Ada sejumlah program yang akan dilakukan pada transformasi layanan primer di antaranya, menata ulang jaringan fasilitas layanan kesehatan untuk mencapai pemerataan layanan kesehatan.
Tak hanya itu saja, Kemenkes juga akan merevitalisasi posyandu agar menjadi lebih formal dengan anggaran yang sesuai. Nantinya, Posyandu ini bisa diatur oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Posyandu iakan bertindak secara lebih aktif bukan hanya melayani bayi dan ibu, melainkan akan melayani seluruh siklus hidup termasuk remaja, dewasa, dan lansia.
