Liputan6.com, Jakarta - Setelah terungkap terdapat 65 persen dana pensiun (Dapen) BUMN bermasalah, Kementerian BUMN akhirnya memperketat pengawasan. Menteri BUMN Erick Thohir akan melibatkan komisaris BUMN untuk menawasi pengelolaan dana pensiun BUMN.
Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menjelaskan, baru kali ini BUMN mengusulkan setiap pengajuan dan keputusan dapen BUMN untuk investasi harus melibatkan Komisaris BUMN terkait.
Advertisement
"Soal tata kelola dan nanti ketika pengawasan akan dilaporkan ke Komisaris dari BUMN yang bersangkutan. Saya kan selama 2021, mau dua tahun baru kali ini ada komisaris dilibatkan pengawasan dana penisun," kata Arya kepada awak media di kantor Kementerian BUMN, di Jakarta, Jumat (17/2/2023).
Arya mengungkapkan sebetulnya kebijakan Komisaris dalam melakukan pengawasan dana pensiun telah dilakukan di PT Telkom Indonesia Tbk. dalam 1,5 tahun ini. Berkat itu, Telkom selalu memaparkan investasi dana pensiunnya.
"Ini yang sudah terjadi di Telkom, itu sudah memberikan laporan dari kondisi keuangan dana pensiun," ujarnya.
Sebelumnya, Arya mengatakan, Kementerian BUMN akan memperketat sisi tata kelola perusahaan atau good corporate governance (GCG), kemudian keterlibatan dari BUMN bersangkutan dalam mengelola investasi dana pensiun karyawan BUMN.
Sehingga, pasca hasil penyidikan Kejaksaan keluar, Arya ingin direktur keuangan dan human capital di perusahaan BUMN turut terlibat dalam pengelolaan dana pensiun para karyawan pelat merah.
"Kemudian di level berikutnya komisaris BUMN ikut mengawasi yang dulu belum terjadi ini semua demi GCG," pungkasnya.
Dapen BUMN Banyak yang Sakit karena Diurus Pensiunan
Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga, membongkar penyebab tata kelola dana pensiun alias dapen BUMN yang tidak sehat. Sebab, pengelolaannya diurusi oleh para pensiunan BUMN yang tidak mengerti bagaimana cara melakukan investasi untuk dana tersebut.
"Kita tahu juga, maaf gitu ya, dapen-dapen ini kan itu banyak diisi sama pensiunan yang memang bukan ahli juga dalam investasi. Dulu itu, dulu kita tahu, pensiun enggak punya kerjaan di dapen," kata Arya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (2/3/2023).
Arya melaporkan, menurut catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sekitar 65 persen dana pensiun BUMN memang bermasalah. Hanya 35 persen saja yang dalam kondisi sehat.
Sehingga ke depan, Menteri BUMN Erick Thohir dan jajarannya ingin membenahi tata kelola perusahaan, alias good corporate governance (GCG) soal investasi dana pensiun BUMN.
"Misalnya dapen perusahaan BUMN A selama ini dia enggak ikut memutuskan investasinya ke mana. Jadi yang menentukan hanya dapennya," sebut Arya.
"Ini kita mau melibatkan direktur keuangan dan direktur human capital yang ada di masing-masing BUMN untuk ke depannya dalam penentuan, apakah oke/enggak oke terhadap investasi. Ini yang kita lagi godok," tuturnya.
Pasalnya, selama ini pengurusan uang pensiun para karyawan BUMN masih dikelola oleh para pensiunan itu sendiri.
"Memang lagi dibuat aturannya. Tapi kalau ini jadi, cukup bagus, karena selama ini pengelola dapennya (para pensiunan) yang menentukan," pungkas Arya Sinulingga.
Advertisement
Pengelola Dapen BUMN Ramai-Ramai Berbenah Usai Disentil Erick Thohir
Sebelumnya, sebanyak 65 persen dana pensiun atau dapen BUMN terindikasi bermasalah, hingga dilakukan audit oleh Kementerian BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir pun sempat mengumpulkan 41 direksi dana pensiun BUMN soal temuannya ini.
Menurut catatan Liputan6.com, Erick memang mengungkap soal kesalahan tata kelola di dapen BUMN ini di berbagai kesempatan. Hingga ujungnya mengumpulkan 41 direksi dapen BUMN tadi, termasuk upaya audit yang akan jadi fokus tahun ini.
Nyatanya, sentilan Erick Thohir itu direspons positif oleh sejumlah pengelola dapen BUMN. Beberapa diantara langsung melakukan pengetatan aturan soal pengelolaan dana pensiun BUMN.
"Sekarang sih, gini ya mereka juga setelah itu (peringatan Erick Thohir) langsung melakukan perbaikan sih. Mulai makin ketat," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga saat ditemui di Sarinah, ditulis Jumat (27/1/2023).
Arya menjelaskan, tak hanya lembaga dapen BUMN yang melakukan pengetatan. Tapi juga BUMN sebagai induk perusahaannya.
"BUMN-BUMN-nya juga mulai makin ketat. Kayak telekomunikasi, kayak di perbankan, kaya dimana, itu mulai diperketat mereka setelah kemarin kita sudah mulai kasih sinyal," sambung Arya.
Pasca sinyal yang diberikan Erick Thohir, dan arahannya kepada 41 direksi dapen BUMN, mulai terlihat adanya perubahan hingga saat ini. Langkah ini jadi satu bagian dalam proses perbaikan tata kelola keseluruhan dapen BUMN.
"Jadi saat ini kita betul-betul (melakukan) perbaikan bener ini. Ada beberapa BUMN melakukan perbaikan. Ada perubahan lah dibanding sebelumnya," ungkapnya.
