Gerindra Ingin Prabowo Jadi Presiden, Masalah Kemiskinan dan Stunting Bisa Teratasi

Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, partainya terus berjuang untuk rakyat Indonesia bisa lebih sejahtera.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 17 Feb 2023, 21:37 WIB
Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani dalam tasyakuran 15 tahun partai Gerindra di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Jumat (17/2/2023). (Foto: Istimewa).

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, partainya terus berjuang untuk rakyat Indonesia bisa lebih sejahtera.

Karena itu, yang memotivasi ketua umumnya Prabowo Subianto maju sebagai Presiden di Pilpres 2024.

Hal tersebut disampaikannya dalam tasyakuran 15 tahun partai Gerindra di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Jumat (17/2/2023).

"Kita ingin Indonesia yang sejahtera, kemiskinan terhapuskan, masalah stunting bisa diatasi. Karena itu Gerindra ingin agar pucuk pimpinan eksekutif dipegang kader terbaik GerindraItu sebabnya kami ingin Ketua Umum kami, Pak Prabowo bisa diberi amanat dan mandat oleh rakyat untuk menjadi Presiden RI," kata Muzani.

"Tiada lain tiada bukan presiden kita 2024 adalah Prabowo Subianto apakah Bapak Ibu semua setuju?," tanyanya.

"Setuju," jawab ribuan hadirin.

Di sisi lain, Muzani berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi karena telah menetapkan biaya haji 2023 menjadi Rp49 juta dari rencana awal Rp69 juta.

"Ibu Bapak yang terdaftar sebagai calon jemaah haji tahun 2020 bisa berangkat tanpa penambahan biaya. Sementara untuk jemaah haji tahun 2021-2022 untuk bisa berangkat hanya menambah Rp9 juta. Sementara untuk jemaah haji 2023 sudah mulai diberlakukan ONH (Ongkos Naik Haji) sebesar Rp49 juta," kata dia.

"Meskipun angka itu belum ideal, tapi ini sudah menjadi kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat untuk calon jemaah haji kita. Kami ucapkan terimakasih kepada pemerintah, kepada Kementerian Agama, dan tentu saja kepada Presiden Jokowi," tambahnya.

Muzani menjelaskan, turunnya biaya haji dari Rp69 juta menjadi Rp49 juta itu karena keputusan politik. Partai Gerindra melalui Komisi VIII DPR RI telah melakukan perundingan kembali dengan Kementerian Agama, sehingga angka kenaikan biaya haji itu bisa ditekan.

 

 


Kerja Partai Gerindra

Kerja-kerja inilah yang menjadi komitmen Partai Gerindra untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat di usia yang ke 15 tahun.

"Jadi Bapak Ibu, politik itu adalah pangkal dari semua keputusan. Politik adalah ujung dari semua urusan rakyat. Partai politik adalah sebuah intitusi penting dalam pemgambilan keputusan. Partai adalah institusi yang menentukan dalam keputusan-keputusan bernegara. Partai politik tugasnya adalah penyambung lidah rakyat," jelas Muzani.

"Maka ketika pemerintah mengumumkan kenaikan biaya haji yang membuat banyak orang terkaget-kaget ketika diumumkan Kementerian Agama biaya haji reguler menjadi Rp69 juta. Padahal (biaya haji) yang lalu dibawah Rp40 juta. Atas dasar itu, Partai Gerindra di Komisi VIII DPR oleh Pak Prabowo memerintahkan agar kita berunding lagi, berhitung lagi supaya ONH reguler naik tidak terlalu tinggi. Dan akhirnya diputuskanlah ONH reguler menjadi Rp49 juta dari yang sebelumnya Rp69 juta," tukasnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya