Arab Adopsi Kripto, Hotel Terkemuka di Bahrain Terima Pembayaran Bitcoin

Seperti yang CryptoPotato laporkan pada 2021, Pavilions Hotels & Resorts berkolaborasi dengan platform perdagangan mata uang kripto Coindirect untuk memungkinkan pelanggan memesan akomodasi mereka melalui 40 aset digital yang berbeda (termasuk BTC dan ETH).

"Para tamu dapat memanfaatkan pembayaran dalam cryptocurrency pilihan mereka, berdasarkan mata uang dan lokasi tempat mereka berada pada saat pemesanan, menawarkan lebih banyak kebebasan dan layanan kontemporer yang dipersonalisasi,” kata CEO Coindirect Jesse Hemson-Struthers.

Grup hotel membentang ke banyak area di seluruh dunia, dengan Bali, Phuket, Himalaya, Roma, dan Amsterdam menjadi beberapa di antaranya.

Chedi Andermatt, hotel Swiss yang terletak di Pegunungan Alpen juga terkena gelombang kripto dan memungkinkan para tamu untuk menyelesaikan tagihan dalam BTC atau ETH. Penawaran hanya dapat diterapkan jika akomodasi lebih dari 200 CHF (USD 215). Kamar double termurah harganya sekitar USD 700, membuat batasnya mudah dijangkau.

Sebelumnya, Pemerintah Brasil sedang bersiap untuk mengeluarkan keputusan untuk mengisi ruang kosong yang dibiarkan terbuka oleh persetujuan undang-undang cryptocurrency baru-baru ini. Dokumen tersebut, disiapkan oleh Kementerian Keuangan yang akan menetapkan area pengawasan dan tanggung jawab Bank Sentral Brazil dan regulator sekuritas nasional (CVM).

Melansir Bitcoin, ditulis Sabtu (19/2/2023), anggota pemerintah Brasil bekerja untuk memperpanjang aturan mata uang kripto yang ditetapkan oleh undang-undang mata uang kripto yang disetujui pada 21 Desember oleh Presiden Jair Bolsonaro.  

Menurut laporan dari outlet lokal, Kementerian Keuangan sedang mengerjakan sebuah keputusan untuk mengisi kekosongan yang tidak diselesaikan oleh rumusan umum undang-undang tersebut. Dokumen tersebut harus ditinjau oleh pembantu eksekutif Presiden Luis Inacio "Lula" Da Silva sebelum mendapatkan sanksi.

Dokumen tersebut disiapkan oleh Gabriel Galipolo selaku sekretaris eksekutif Kementerian Keuangan, dan oleh sekretaris reformasi ekonomi, Marcos Pinto, dengan bantuan teknisi dari Bank Sentral Brasil dan regulator sekuritas nasional. Keputusan ini akan membagi tanggung jawab pengawasan cryptocurrency antara kedua institusi ini serta memberi mereka item yang jelas dan area pasar yang harus diperhatikan.

Dokumen baru tersebut akan memberikan tugas kepada Bank Sentral Brasil untuk mengatur dan mengawasi perilaku pertukaran mata uang kripto di Brasil, menempatkan fokus khusus pada pemeriksaan yang mereka lakukan karena kepatuhan terhadap aturan yang dijelaskan dalam undang-undang. Penyedia layanan aset virtual (VASP) akan menerima peraturan yang serupa dengan yang dimiliki bank saat ini.

Sementara itu, definisi baru akan menempatkan regulator sekuritas Brasil di atas sekuritas yang dipatok, menganalisis apakah setiap aset yang dipatok merupakan sekuritas. Organisasi akan membentuk divisi baru yang didedikasikan untuk tugas ini, pengawasan aset digital.

Langkah ini konsisten dengan pernyataan Expedito Netto, mantan pelapor hukum, mengenai masa depan undang-undang tersebut dan revisi yang diumumkan oleh pemerintah Luis Inacio “Lula” Da Silva alias Presiden Brasil saat ini, pada Januari.

Masalah segregasi aset akan menjadi topik penting lain yang akan coba dimasukkan pemerintah ke dalam ketetapan ini. Subjek, yang menyiratkan bahwa bursa harus memisahkan asetnya dari aset milik penggunanya, diusulkan saat RUU tersebut masih dalam pembahasan. Namun, itu gagal menjadi bagian dari dokumen hukum final karena perbedaan pendapat di Kongres.

Bank of Japan berharap program percontohan ini akan hasilkan desain lebih baik dengan gandeng swasta. Produk keuangan tersebut dinilai harus dipresentasikan ke sektor swasta sebelum rilis