Liputan6.com, Jakarta Polri masih berupaya membebaskan Pilot Susi Air, Kapten Philips Max Marthin yang menjadi tahanan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua dengan cara persuasif atau lewat negoisasi. Namun begitu, langkah tersebut sejauh ini masih terbilang alot.
“Belum ada (permintaan dari KKB). Upaya pencarian masih terus dilakukan,” tutur Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Wibowo kepada wartawan, Senin (20/2/2023).
Advertisement
Menurut Ignatius, negoisasi dengan KKB Papua dilakukan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Nduga. Polri tentu menunggu kabar baik dari hasil dialog tersebut.
“Sementara belum ada konfirmasi kembali dari Pemda,” kata Ignatius.
Tim Gabungan TNI-Polri masih bernegosiasi dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua. Mereka masih berupaya membebaskan Pilot Susi Air, Kapten Philips Max Marthin yang kini menjadi tahanan KKB, dengan cara persuasif.
"Proses kami saat ini Tim Gabungan TNI-Polri masih komunikasi. Tapi negosiasi terus dilakukan," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo, Jakarta, Minggu (19/2/2023).
Menurut dia, negosiasi dengan KKB tak hanya dilakukan oleh TNI-Polri. Namun juga melibatkan para tokoh agama, tokoh gereja setempat untuk berkomunikasi dengan KKB Papua.
Namun, apabila upaya tersebut mengalami kebuntuan atau deadlock, Dedi menegaskan, TNI-Polri telah siap untuk mengambil upaya terakhir dengan penegakan hukum.
"Menunggu situasi lebih lanjut apabila terjadi deadlock maka upaya terakhir adalah penegakkan hukum," tutur Dedi.
Namun, dia tidak menjelaskan terkait bentuk dari upaya penegakan hukum yang akan dilakukan TNI-Polri kepada KKB, buntut penyanderaan Kapten Philips Max Marthin.
Beri Ultimatum
Sebelumnya, Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah memberikan ultimatum dan menegaskan pendekatan persuasif itu ada batas waktunya. Hal itu terkait dengan upaya penyelamatan Pilot Susi Air Captain Philip Mark Mahrtens dari tangan KKB.
"Sampai saat ini upaya yang dilakukan terhadap penyelamatan Pilot Susi Air ini masih dilakukan pendekatan dialog atau Soft Approach yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nduga," tegas Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, Kamis 16 Februari 2023.
"Namun mengingat waktu, kami aparat TNI-Polri punya standart operasi yang harus dijalankan dalam upaya penegakan hukum, agar persoalan ini tidak berlarut, yaitu harus ada batas waktunya," tambah dia.
Perihal sampai kapan batas waktu pendekatan dialog itu, Saleh Mustafa tidak menjelaskan secara rinci.
"Saya tidak bisa sampaikan dan ungkapkan waktunya karena ini suatu hal yang dirahasiakan. Tetapi apabila tiba waktunya, maka TNI-Polri akan melakukan penegakan hukum secara terukur, terpilih dan terarah," ucapnya.
Saat ini aparat TNI dan Polri sudah dipersiapkan. Mereka merupakan prajurit terpilih yang akan melaksanakan tugasnya dengan terukur, terpilih dan terarah.
"Kita sudah bekali dan sudah diberikan arahan tentang hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Antara lain penegakkan HAM. Jadi jangan diragukan apabila nanti tindakan ini dilakukan kita tidak keluar dari rambu-rambu HAM," lanjut Saleh Mustafa.
"Saya selaku Pangdam XVII/Cenderawasih sudah menunjuk Danrem 172/PWY Brigjen TNI J.O. Sembiring sebagai Dankolaksops TNI untuk memimpin pelaksanaan operasi ini, dan berkolaborasi bersinergi dengan Damai Cartenz pimpinan Kombes Pol Faisal Secara teknis dan taktis sudah dipersiapkan," sambung dia.
Advertisement
