Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin memberikan empat pesan kepada institusi Polri. Mulai dari pelayanan publik, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) hingga sikap netralitas dalam Pemilu.
Hal itu disampaikannya dalam acara Pemberian Penghargaan Kategori Pelayanan Prima Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro Hasil PEKPPP 2022 dan Predikat Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Polri Tahun 2022.
Baca Juga
Advertisement
"Saya ingin menyampaikan berapa hal dalam rangka peningkatan layanan kerja publik Polri. Pertama, lanjutkan inovasi dan perbaikan kualitas semua unit layanan, sehingga Polri dapat menjadi institusi yang bersih, bebas dari korupsi, dan terpercaya," tutur Ma’ruf Amin di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (21/2/2023).
Kemudian kedua, dia meminta Polri terus meningkatkan kualitas SDM dengan mengembangkan kompetensi, baik manajerial, teknis, sosial dan spiritual.
“Sehingga berdampak pada kualitas tata kelolal institusi Polri," jelas Ma'ruf.
Pesan ketiga, Polri diharapkan meningkatkan dedikasi, sinergi, dan kolaborasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar masyarakat memperoleh jaminan pelayanan publik yang setara, aman, dan berkualitas
"Terakhir, saat ini kita memasuki tahun politik. Saya berharap seluruh jajaran Polri dapat konsisten menjaga stabilitas kamtibmas, serta netralitasnya jelang pelaksanaan Pemilu. Saya ucapkan selamat kepada seluruh unit kerja Polri yang berhasil memperoleh penghargaan pada hari ini. Teruskan tingkatkan prestasi Polri," Ma’ruf menandaskan.
Ma'ruf Amin Ingatkan Polri Harus Tingkatkan Inovasi dan Pelayanan Publik
Wa'pres Ma'ruf juga mendorong instansi tersebut meningkatkan inovasi dan kualitas pelayanan publik.
Ma'ruf mengingatkan, Polri merupakan alat negara yang diberi mandat untuk memelihara keamanan di dalam negeri. Untuk itu, kepolisian tentu berperan menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta mengayomi dan melayani masyarakat.
"Dalam melaksanakan tugas-tugas mulia tersebut, Polri tidak bisa lepas dari peran dan partisipasi publik. Publik memberikan legitimasi kepada Polri, publik menjadi mata pengawas Polri agar terus menjadi institusi yang transparan dan akuntabel. Publik pula yang membantu kelancaran kerja Polri," tutur Ma'ruf dalam sambutannya, Selasa (21/2/2023).
Menurut Ma’ruf, semua pihak menyadari bahwa setiap skandal yang muncul di institusi kepolisian negara manapun pasti akan memicu keresahan, protes, bahkan agitasi publik. Apalagi dengan kemunculan media sosial, penyelenggara negara semakin sulit untuk bersembunyi dari penilaian publik.
"Namun ini mestinya menjadi dorongan percepatan reformasi institusi, bukannya menjadikan Polri gentar. Mata publik yang awas dengan kinerja Polri menandakan hubungan yang erat antara Polri dan masyarakat. Dengan demikian, saya berharap Polri terus membangun interaksi positif dengan masyarakat," jelas dia.
Advertisement
Kedepankan Transparansi
Ma'ruf mengatakan, seluruh target pembangunan berkelanjutan memiliki hubugan instrinsik dengan keamanan, ketertiban dan perdamaian. Untuk itu, Polri menjadi tumpuan bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional.
"Saya mengapresiasi Polri yang menginsyafi realita ini dengan melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Anggota Polri di seluruh pelosok Tanah Air telah mendermakan bakti dan dedikasinya demi negara," ujar dia.
Lebih lanjut, dia mengulas hasil kerja keras Polri yang mengungkap dan menghentikan berbagai kasus narkoba, mafia tanah, hingga aksi teror yang meresahkan masyarakat dan mengganggu pembangunan.
Polri disebutnya juga memiliki andil yang tidak kecil dalam upaya bersama menanggulangi Covid-19.
"Saya berpesan jaga dan mantapkan kinerja serta berikan layanan yang terbaik, kedepankan transparansi, objektivitas, dan profesionalisme atau disingkat TOP. Jadi Polri tidak hanya PRESISI tapi juga TOP. Polri harus sigap menghadapi aneka perubahan di dunia yang berimplikasi terhadap masyarakat kita," terang Ma'ruf.
Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu turut mengapresiasi digitalisasi pelayanan publik yang dibangun di tubuh Polri. Dia meminta langkah tersebut dapat terus dikembangkan secara masif agar kepolisian dapat semakin cepat dalam melayani masyarakat.
"Pemerintah intens mendorong realisasi penyelenggaraan mal pelayanan publik di seluruh kabupaten kota dan diharapkan dapat 100 persen pada tahun 2024. Untuk itu saya harapkan Polri beserta jajaran di daerah dapat pula berperan serta menyediakan layanan publiknya pada MPP di kabupaten kota," Ma’ruf menandaskan.
