Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong kepemilikan rumah layak huni dan terjangkau bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS melalui bantuan pembiayaan perumahan yang dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Skema penyaluran Kredit Perumahan Rakyat (KPR) salah satunya dilaksanakan melalui penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa dan produk perbankan syariah, bekerja sama dengan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk.
Advertisement
Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan pihamnya terus berupaya meningkatkan akses dan keterjangkauan terhadap pembiayaan perumahan yang layak huni guna mengatasi kekurangan perumahan (backlog) di Indonesia.
Menurut dia, tidak mungkin pelayanan ini bisa pemerintah sediakan tanpa dukungan perbankan. Kementerian PUPR bermitra dengan banyak perbankan, khususnya dalam penyaluran dukungan pemerintah seperti program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi.
"Negara juga telah membentuk BP Tapera, ini bagian dari upaya besar kita untuk memastikan para pegawai juga memiliki skema yang lebih baik dan lebih mudah untuk mendapatkan rumah," kata Zainal Fatah dalam keterangan tertulis, Rabu (22/2/2023).
Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera Adi Setianto menyampaikan, perjanjian kerjasama ini akan menjadi pedoman dan landasan sinergi BP Tapera dengan bank penyalur dalam operasional penyaluran program penyediaan perumahan subsidi.
Fokus BP Tapera
Pada kuartal pertama 2023, BP Tapera akan fokus untuk memastikan ASN memanfaatkan fasilitas Gema Tapera sebelum program ini dibuka untuk seluruh kalangan.
"BP Tapera tahun 2023 ini menargetkan bantuan pembiayaan Rumah Tapera berupa: Kredit Pemilikan Rumah, Kredit Renovasi Rumah (KRR) dan Kredit Bangun Rumah (KBR) sebanyak 12.072 unit senilai Rp 1,5 triliun, serta untuk Rumah Tapera FLPP sebanyak 229 ribu unit senilai Rp 25,18 triliun," ujar Adi.
Kementerian PUPR menjadi lokasi pertama dalam menyosialisasikan program Gema Tapera. Selanjutnya akan dilaksanakan di sejumlah kementerian/lembaga di DKI Jakarta dan direncanakan roadshow di 7 provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Selatan.
"Para peserta yang hadir dapat langsung melakukan transaksi dan pengajuan layanan fasilitas Tapera apabila menemukan hunian pertamanya yang sesuai," imbuh Adi.
Advertisement
Siap-Siap, Harga Rumah Subsidi Bakal Naik!
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan mengungkapkan rencana penyesuaian harga rumah subsidi masih dalam proses.
"Ini masih terus dikejar dan dalam proses. kita tunggu," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna, dikutip dari Antara, Kamis (16/2/2023).
Herry juga menambahkan bahwa Kementerian PUPR telah berdiskusi dan melakukan pembahasan dengan asosiasi Real Estate Indonesia (REI) dan para pemangku kepentingan lainnya terkait rencana penyesuaian harga rumah subsidi.
Kementerian PUPR berharap rencana penyesuaian harga rumah subsidi tersebut dapat terwujud dalam waktu dekat.
Wacana Kenaikan Harga Rumah Subsidi
Sebelumnya, Country Manager Rumah.com Marine Novita menjelaskan bahwa wacana kenaikan harga rumah subsidi tersebut sejalan dengan parameter yang dimiliki oleh Rumah.com.
Berdasarkan data Rumah.com Indonesia Property Market Index Q4 2022, tercatat harga rumah tapak mengalami kenaikan 5,8 persen secara tahunan.
Selain itu, data Rumah.com juga mencatat pencarian properti sepanjang 2022 didominasi oleh pencarian properti kelas menengah atas, dengan harga mulai dari Rp1 miliar. Jumlah pencarian properti pada harga mulai Rp1 miliar ini sebesar 56 persen dari total pencarian properti di Rumah.com sementara pencarian properti dengan harga di bawah Rp300 juta semakin menurun.
