Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Menteri Luar Negeri China, Qin Gang, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (22/2/2023). Dalam pertemuan ini salah satu agenda yang dibicarakan adalah proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menjelaskan, penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menjadi topik utama yang dibicarakan antara Presiden Jokowi dengan Qin Gang yang baru dilantik pada Desember 2022 kemarin. Namun ada juga proyek penting lain yang masuk dalam diskusi antara keduanya.
Advertisement
"Presiden Jokowi juga menyampaikan beberapa kerja sama strategis yang perlu ditingkatkan di antara kedua negara. Mulai dari penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, pembangunan green industrial park di Kalimantan, pembangunan Ibu Kota Nusantara, hingga industri hilirisasi," dikutip melalui keterangan tertulis Sekretariat Presiden, Rabu (22/2/2023).
Terakhir, Jokowi menyampaikan pentingnya kolaborasi Indonesia dan China menjadi motor perdamaian dan stabilitas di kawasan. Menurut Presiden, pembangunan ekonomi tidak akan dapat dilakukan tanpa adanya perdamaian dan stabilitas di kawasan.
"Di dalam hal ini perlu saya sampaikan bahwa sejauh ini RRT merupakan mitra dagang terbesar Indonesia dan status perdagangan kita makin lama makin seimbang," ungkap Retno.
Dalam pertemuan tersebut, China berkomitmen untuk terus meningkatkan hubungan atau kerja sama ekonomi dengan Indonesia. Antara lain memperbesar impor dari Indonesia terutama untuk produk-produk pertanian.
"Dan dalam pertemuan tadi, Menlu RRT menyampaikan dukungan kuat bagi keketuaan Indonesia di ASEAN," tutur Menlu Retno.
Reporter: sulaeman
Sumber: Merdeka.com
Biaya Proyek Kereta Cepat Bengkak, RI Utang Lagi ke China Rp 8,3 Triliun
Pemerintah RI tengah menyiapkan skema untuk menutup pembengkakan biaya, atau cost overrun dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Salah satunya, dengan menarik utang senilai USD 550 juta, atau setara Rp 8,36 triliun (kurs Rp 15.200 per dolar AS) dari China Development Bank (CDB).
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, nilai cost overrun yang telah disepakati antara Indonesia dan China sebesar USD 1,2 miliar.
"Itu porsi (pinjaman/utang) yang kita butuhkan nanti sekitar USD 550 juta. Itu sudah diajukan ke CDB, kita sedang negosiasikan struktur final dan harganya. Seharusnya minggu depan akan punya struktur final dan diteken dalam bentuk ekuitas," jelasnya usai rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (13/2/2023).
Pria yang akrab disapa Toko ini menjelaskan, Komite Kereta Cepat Jakarta Bandung telah menyepakati pembagian porsi untuk pembengkakan biaya, dimana 25 persennya ditanggung oleh ekuitas alias modal milik perusahaan konsorsium Indonesia dan China, serta 75 persen sisa dari utang.
Porsi 75 persen utang itu akan dibagi 60:40, dimana Indonesia punya tanggung jawab utang 60 persen, sedangkan China 40 persen.
"Jadi porsi loan-nya 75 persen dikalikan USD 1,2 miliar, dikalikan 60 persen dengan porsi kita, sekitar USD 550 juta," terang Tiko.
Advertisement
Perhitungan Indonesia-China
Adapun pembengkakan biaya ini muncul lantaran adanya beda perhitungan antara China dan Indonesia. China mulanya berpikir proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung seluruhnya dikuasai pemerintah, tapi nyatanya tidak seperti itu.
Antara lain, perhitungan awal proyek tidak memasukan adanya pajak sewa tanah dan penyewaan sinyal GSM-R. Lalu, ada juga perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBTL) dengan PT PLN (Persero).
Kemudian, pembangunan Stasiun Halim yang terintegrasi dengan LRT Jabodebek, hingga ongkos relokasi Stasiun Walini ke Stasiun Padalarang yang belum diperhitungkan.
