Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wahid mendukung langkah pemerintah melalui Kementerian Investasi yang dinahkodai Bahlil Lahadalia untuk meningkatkan investasi Indonesia di tahun 2023.
Karena itu, dia menuturkan, hilirisasi perlu dilakukan. Karena selain ekonomi nasional tumbuh, peluang lapangan kerja terbuka dan bisa meningkatkan investasi di Indonesia.
Advertisement
"Hilirisasi itu menurut saya sebuah keharusan, memang harus disegerakan dengan roadmap yang jelas, kalau enggak kita akan terlambat oleh waktu dan pasar," kata Abdul, Jumat (24/2/2023).
Meski demikian, ini tak bisa dijalankan oleh satu kementerian saja. Semua kementerian lain harus bersinergi.
"Kalau nggak ada perbaikan di sisi itu, artinya rencana kita untuk hilirisasi ini begini saja, sekedar slogan. Kita enggak mau itu, kita mau hilirisasi terwujud karena parameter dari add value soal pertumbuhan itu diukur dari seberapa besar investasi kita yang bisa meningkatkan nilai tambah," jelas Abdul.
Meski demikian, dia optimis bahwa hilirasi akan membawa dampak baik.
"Menurut saya optimisme itu bagian dari rangkaian kerja, namun tidak boleh terlena walaupun 2023 ini menunjukkan perbaikan ekonomi tetapi target-target harus tercapai," jelas Abdul.
Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal mengandalkan program hilirisasi nikel guna mempercepat pembangunan 32 fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di 2023.
Pembangunan smelter ini jadi program Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempercepat hilirisasi tambang. Rencananya, pemerintah target mendirikan 53 smelter yang beroperasi hingga 2024.
Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Pertambangan Irwandy Arif mengatakan, dari 32 smelter tersebut, 20 diantaranya berdiri sendiri. Sedangkan 12 sisanya berintegrasi dengan tambang.
"Saat ini, sudah dibangun 21 smelter, 5 terintegrasi dan 16 berdiri sendiri (stand alone) yang mayoritas merupakan smelter nikel," kata Irwandy di Jakarta, Kamis (23/2/2023).
Tak Lagi Bergantung pada Impor
Adapun sejak bijih nikel dengan kadar di bawah 1,7 persen dilarang ekspor per 1 Januari 2020, ekspor barang setengah jadi atau jadi dari nikel bisa melonjak hingga USD 20,9 miliar pada 2021. Sebelumnya, ekspor bijih nikel tercatat berada di angka USD 1,1 miliar pada 2014.
Lebih lanjut, Irwandy turut memaparkan program pemerintah agar negara tak lagi bergantung pada impor energi yang masih banyak dilakukan untuk produk LPG dan BBM. Itu dilakukan melalui penanaman investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi.
Irwandy beharap semua pihak dapat mendukung program tersebut. Sehingga tujuan kemandirian energi dan hilirisasi tambang dapat terwujud.
"Hal itu guna memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat," pungkas dia.
Advertisement
