Liputan6.com, Jakarta Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berkomitmen menciptakan pelayanan publik yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pelayanan prima di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) melalui pembangunan Zona Integritas (ZI).
Pembangunan Zona Integritas juga dilakukan untuk menciptakan pemerintah yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima, untuk mengimplementasikan prinsip dan asas good and clean government, serta untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang berintegritas, profesional dan melayani.
Advertisement
Hal tersebut disampaikan Sekretaris BNPP Restuardy Daud saat mencanangkan Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN), di Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Jakarta Pusat.
Pencanangan dilakukan pada delapan PLBN, yaitu PLBN Aruk, PLBN Entikong, dan PLBN Badau (Provinsi Kalimantan Barat); PLBN Motaain, PLBN Motamasin, dan PLBN Wini (Provinsi Nusa Tenggara Timur); serta PLBN Skouw (Provinsi Papua) dan PLBN Sota (Provinsi Papua Selatan).
Restuardy menjelaskan bahwa Pembangunan ZI merupakan miniatur pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan pada unit/satuan kerja di lingkungan BNPP, khususnya pada unit kerja yang memberikan pelayanan kepada publik yaitu PLBN.
“Dengan pencanangan ZI, jajaran BNPP berkomitmen untuk mengupayakan pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai bagian dari langkah kebijakan Reformasi Birokrasi, terutama dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta pelayanan publik yang prima pada setiap unit layanan di PLBN," katanya, dikutip Minggu (26/2/2023).
Restuardy mengatakan keberadaan PLBN di perbatasan bukan hanya menjadi tempat pelayanan lintas batas semata, tetapi juga menjadi tempat pelayanan publik.
"Zona Integritas dilihat pada konteks yang lebih luas, tidak hanya pada area yang melayani lalu lintas orang dan barang, tetapi juga untuk pelayanan publik lainnya termasuk didalamnya menjadi media untuk membangun sinergi dan hubungan diplomasi yang harmonis dengan negara tetangga," tambahnya.
Atensi
Selanjutnya dalam kesempatan tersebut, Retuardy meminta atensi para Admnisitrator/Kepala Bidang PLBN dan seluruh jajarannya untuk pertama, melanjutkan internalisasi Rencana Aksi ZI serta mempersiapkan diri untuk menuju WBK. Kedua, mengajak untuk membangun komitmen integritas (dengan menjaga nama institusi dan pribadi), baik secara internal maupun dengan mitra atau unsur pelenggara pelayanan (CIQS).
Ketiga, memberikan pelayanan terbaik mengacu pada Rencana Aksi (Renaksi) yang akan terus kita review; serta Keempat, Meneruskan langkah-langkah perubahan fundamental terhadap pola pikir, perilaku, dan budaya kerja yang berorientasi pelayanan di PLBN.
Advertisement
Intip Penampakan PLBN Yetetkun di Perbatasan RI-Papua Nugini
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Papua untuk mendorong pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di kawasan perbatasan.
Salah satunya dengan pengembangan sarana dan prasarana penunjang Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan PLBN ini tidak hanya menjadi kebanggan Bangsa Indonesia sebagai bangsa besar, tetapi yang terpenting sekali adalah fungsi pertahanan keamanan dan sekaligus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan Indonesia - Papua Nugini (PNG).
"Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan," kata Menteri Basuki.
Saat ini progres fisik pembangunan PLBN Terpadu Yetetkun telah mencapai 97,57 persen. Pekerjaan ini dimulai pada Februari 2020 dan ditargetkan selesai pada Mei 2022 dengan anggaran bersumber APBN tahun 2020-2022 (MYC) sebesar Rp115,8 miliar.
Diketahui dalam satu minggu jumlah pelintas yang melintasi PLBN Yetetkun ini sebanyak 14 orang dari total jumlah penduduk 2.206 Jiwa (2017).
Pembangunan PLBN
Pembangunan PLBN ini dilakukan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Papua Ditjen Cipta Karya yang terbagi menjadi zona inti dan sub inti. Lingkup pekerjaan pada zona inti meliputi gedung utama PLBN, pos pemeriksaan, pos gerbang, pos TNI, power house, mekanikal elektrikal dan plumbing (MEP), pengadaan peralatan X-Ray dan Thermal Detection, dan portal.
Sedangkan untuk zona sub inti akan dibangun rumah pegawai dan zona pendukung seperti kios (pusat ekonomi), lansekap, dan infrastruktur lainnya seperti tempat pengolahan sampah dan penyediaan MCK.
Kehadiran PLBN Terpadu Yetetkun ini membawa dampak positif bagi masyarakat di perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Sebab selain PLBN, Kementerian PUPR juga meningkatkan kualitas jalan perbatasan (Trans Papua) pada ruas Merauke-Boven Digoel tersebut untuk memperkuat konektivitas kawasan perbatasan.
Advertisement
