Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir menilai, PT KAI Commuter Indonesia (KCI) butuh dukungan perizinan untuk bisa mengimpor 10 KRL bekas Jepang, guna menggantikan 10 trainset KRL Jabodetabek yang habis usia pemakaian pada 2023 ini.
Oleh karenanya, ia meminta Menteri Perhubungan (Menhub) dan Menteri Perindustrian (Menperin) legowo memberikan izin terhadapnya. Sehingga, tidak menghambat operasional KRL Jabodetabek yang kini jadi andalan masyarakat di sekitar Jakarta.
Advertisement
"Menurut saya kembali, saya minta dukungan dari para menteri pengambil kebijakan untuk kita saling mendukung. Tetapi kita saling menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, yang hari ini masyarakat sangat membutuhkan," pinta Erick Thohir selepas acara Economic Outlook 2023 di St Regis Hotel, Jakarta, Selasa (28/2/2023).
Butuh Sinergi
Erick menekankan, dalam impor KRL ini, sinergitas antar instansi penting agar angka-angka pengeluaran masyarakat tidak semakin membengkak. Pasalnya, dunia kini tengah menghadapi tantangan energi yang mahal.
"Kita sedang menghadapi pangan yang mahal. Kehidupan sehari-harinya kalau bisa jangan mahal, harus cari solusi," ujar dia.
"Tapi saya yakin, nanti saya cek, saya rasa dari Kemenperin, Menhub, pasti akan mendukung. Ini masalahnya belum ada komunikasi aja. Tapi Insya Allah, saya yakin saling mendukung," ujarnya.
Opsi KAI Commuter
Sebelumnya, VP Corporate Secretary KAI Commuter Amme Purba menerangkan, total KRL Jabodetabek yang akan berakhir masa tugasnya dalam waktu dekat berjumlah 29 rangkaian kereta. Pembagiannya, 10 trainset untuk 2023, dan 19 trainset pada 2024.
Menindaki situasi ini, KCI membuka dua opsi terhadap 10 kereta yang bakal usang tersebut. Antara lain, mengimpor barang bekas berupa rangkaian kereta dari Jepang, atau melakukan upgrade teknologi.
Hasilnya, impor kereta bekas dari Jepang jadi opsi paling memungkinkan agar pengoperasian KRL Jabodetabek tidak terganggu.
Untuk itu, KCI telah berkirim surat ke Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Kementerian Perdagangan, yang diteruskan kepada Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian.
Namun, Dirjen Daglu Kemendag telah mendapatkan surat jawaban dari Dirjen ILMATE Kemenperin, bahwa berdasarkan pertimbangan teknis atas rencana impor oleh PT KCI belum dapat ditindaklanjuti.
Advertisement
Alasan Belum Keluar izin
Pertimbangannya, fokus pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN).
Tak patah arang, Anne dan tim KCI bakal terus berkolaborasi dengan Kemendag dan Kemenperin agar impor kereta bekas Jepang bisa direalisasikan untuk menjaga operasional KRL Jabodetabek.
"Jadi kami memang menerima surat saat ini kami belum. Tapi kami sangat terbuka untuk diskusikan kembali, karena ini berdampak pada masyarakat. Bagaimanapun, solusi untuk angkutan ini harus kita komunikasikan," ungkapnya.
