Soroti Soal Keamanan, Ombudsman Pinta Kebijakan Masuk Sekolah Pukul 5 Pagi di NTT Dikaji Kembali

Victor menginginkan agar dengan sekolah mulai pukul 05.00 WITA NTT bisa menciptakan para pelajar dan sekolah yang unggul. Di sisi lain, Darius menanyakan alasan apa sehingga Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT mengalihkan jam masuk sekolah dari mulai 07.15 WITA menjadi 05.00 WITA.

"Tentunya ada urgensinya kenapa sehingga membuat kebijakan itu dari semula pukul 07.15 WITA menjadi 05.00 WITA. Urgensi itu perlu dijelaskan oleh pemerintah provinsi," tuturnya.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut tentunya akan sangat berdampak luas, karena harus ada korelasi lagi dengan bagaimana aparat keamanan di pagi hari yang tentunya bakal lebih ramai.

Menurut Darius, kebijakan itu akan mulai diujicobakan pada 10 sekolah yang terdiri dari lima SMA, yaitu SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA 5 dan SMA 6. Sedangkan empat SMK terdiri dari SMK 1, SMK 2, SMK 3 dan SMK 4 di Kota Kupang. Namun mulai hari ini, Selasa (28/22023) pagi tadi, lanjutnya, sudah ada sekolah yang menerapkan kebijakan itu yakni SMA Negeri 1 Kota Kupang.

Dikutip dari Merdeka.com, Selasa (28/2/2023), Darius juga menambahkan, jika pengubahan jam masuk sekolah harus benar-benar dikaji. "Namanya dinas pendidikan, lembaga pendidikan, itu perlu diskusi. Nanti kalau gubernur baru mau sekolah jam 2 malam, lalu tidak ada yang protes, kita mau sekolah lagi jam 2? Bukan menolak ya, kita tetap perlu kajian," katanya.

Persoalan jam masuk sekolah di NTT ini juga mendapat perhatian Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi (Kemendikbudristek).  Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbudristek Anang Ristanto meminta Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT) menjelaskan kebijakan masuk pukul 05.00 WITA yang menuai polemik.

"Kemendikbudristek tengah berkoordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan dinas pendidikan di Provinsi NTT terkait ini," ujarnya, Selasa (28/2/2023). Anang menegaskan, proses perumusan kebijakan di bidang pendidikan yang berdampak luas harus dipersiapkan secara matang. Selain itu, memperhitungkan berbagai potensi dampak yang mungkin terjadi.

"Penting juga dalam prosesnya untuk menjaring dan mempertimbangkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk orangtua," ujarnya, dilansir dari kanal Surabaya Liputan6.com.

Kemendikbudristek berkomitmen agar siswa belajar dengan aman dan nyaman di sekolah. Hal ini sesuai prinsip Merdeka Belajar.

Atas kebijakan itu, DPR RI meminta Kemendikbud Ristek turun tangan untuk merespons kebijakan Pemprov NTT.  "Tinggal mengambil langkah saja Kemendikbud, saya kira konteksnya Kemendikbud perlu merespons memastikan apakah memajukan jam masuk sekolah itu standar enggak sih," kata Ketua Komisi X DPR RI Saiful Huda ketika dihubungi tim News Liputan6.com, Selasa (28/2/2023).

Huda mengatakan, kewenangan waktu sekolah memang ditetapkan oleh pemerintah provinsi atau gubernur. Namun sebaiknya dikonsultasikan lebih dahulu dengan Kemendikbud sebelum diterapkan. Perlu dilihat aspek psikologis dan sosiologis kebijakan tersebut. Menurut Huda, masih banyak cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu caranya bukan dengan memajukan jam masuk.

"Saya kira masuk jam 7 itu sudah ideal. Kita kalau mau menambah tinggal ditambah jam pulangnya diperpanjang. Kedua kalau konteksnya ada ingin pembaharuan kualitas lulusan dan seterusnya saya kira caranya tidak begitu," kata Huda.