Liputan6.com, Jakarta - Ketua Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi) Kota Bekasi, Arif Subagyo, mendesak Dewan Pimpinan Golkar Jawa Barat mengevaluasi kepemimpinan Ketua DPD Golkar Kota Bekasi, Ade Puspitasari.
Pasalnya, menurut Arif, terpilihnya Ketua DPD Golkar Kota Bekasi melalui Musda yang digelar di Graha Bintang Kota Bekasi pada tahun 2021 silam diduga cacat hukum.
Advertisement
“Diduga bukan karena kemampuan Ade Puspitasari dalam berpolitik, namun lantaran campur tangan orang tuanya, Rahmat Effendi (Pepen),” singgung Arif dalam keterangan tertulis diterima, Rabu (1/3/2023).
Bila dugaan itu benar, sebagai kader Golkar Arif mengaku prihatin. Dia meyakin masih banyak kader potensial yang mampu menjaga marwah partai Golkar dan bukan malah memaksakan Ade Puspitasari sebagai Ketua DPD Golkar.
“Tidak ada maksud sentimen pribadi, namun demikian apa yang saya suarakan itu bagian kecintaan saya terhadap Golkar agar dipimpin oleh kader yang mumpuni,” ujar Arif.
Bukan hanya itu, Arif berasumsi, jika DPD Golkar Jawa Barat tetap mempertahankan Ade Puspitasari sebagai Ketua DPD, maka diprediksikan perolehan suara Partai Golkar pada pemilu 2024 mendatang akan terjun bebas.
Asumsinya bukan tanpa alasan, sebab ketika Rahmat Effendi menjabat sebagai Wali Kota, Golkar Kota Bekasi hanya mendapatkan 8 kursi di DPRD, yaitu berada di urutan ketiga setelah PKS dan PDI Perjuangan. Padahal saat itu Pepen memiliki otoritas kekuasaan yang luar biasa sebagai kepala daerah.
“Di tangan Pepen yang dinilai sebagai politisi senior saja, Golkar Kota Bekasi hanya mendapat 8 kursi, bagaimana Golkar dipegang Ade, saya perkirakan suaranya bakal ambruk,” asumsi Arif.
Kasus Korupsi Jadi Efek Domino
Arif menambahkan, kasus korupsi yang menjerat orang tua dari Ade Puspitasari juga dipastikan bakal menjadi efek domino terhadap elektabilitas partai Golkar di Kota Bekasi. Bahkan, kabarnya sejumlah politisi senior saat ini telah berpindah ke partai lain.
“Sebab sosok Ade tidak lepas dari bayang-bayang korupsi orang tuanya (Pepen) dan sudah barang tentu akan merusak citra Golkar itu sendiri. Kami menilai jika DPP Golkar tidak segera mengambil langkah tepat, jangan harap kursi Golkar di DPRD Kota Bekasi bertahan di posisi ketiga,” saran Arif.
Arif mengungkap, Ade juga dinilai gagal mempertahankan gedung Golkar yang sempat menjadi objek sengketa, setelah sebelumnya dilakukan proses jual beli antara Rahmat Effendi dengan Andi Salim (pengusaha).
“Sekarang gedung Golkar DPD Kota Bekasi telah dikuasai oleh Andi Salim. Lantas apa yang kita banggakan jika gedung yang menjadi simbol eksistensi partai itu dijual? Padahal gedung Golkar itu merupakan satu-satunya kantor partai yang letaknya strategis berada di pusat Kota Bekasi,” ujar Arif.
“Namun saat ini tinggal cerita setelah berpindah tangan. Hal ini tentunya yang membuat kecewa para kader,” sesal Arif menambahkan.
Advertisement
Golkar Punya Harapan Bangkit
Arif meyakini, terlepas dari problema yang tengah mendera Partai Golkar DPD Kota Bekasi, harapan untuk bangkit masih tetap ada. Salah satunya, menurut Arif, dengan konsolidasi bersama dan mengganti Ade dari Ketua DPD Golkar.
“Gelar Musdalub guna memilih pemimpin yang mampu merangkul semua komponen,” saran dia.
Arif mengingatkan, bahwa tahun politik sudah di depan mata. Sementara, rivalitas parpol lainnya sudah mengatur strategi untuk meraup suara, namun di sisi lain Golkar DPD Kota Bekasi masih sibuk dengan persoalan internal.
“Kader Golkar harus bangkit, sebab berdasarkan survei Litbang Kompas Partai Golkar pada urutan ketiga di bawah PDi Perjuangan dan Partai Gerindra secara nasional. Oleh karena itu guna mempertahankan suara Golkar Kota Bekasi dibutuhkan sosok pemimpin yang memiliki jiwa petarung dan dapat mengembalikan marwah partai,” Arif memungkasi.
