Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan, pemeriksaan terhadap ayah Mario Dandy Satrio yang juga eks Pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo terkait Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diduga tidak sesuai dengan pendapatannya sebagai pejabat pajak pada masanya.
“Sekarang yang dipersoalkan LHKPN yang ternyata harta yang bersangkutan tidak sesuai dengan upahnya. Jadi ini untuk mengklarifikasi menyangkut penghasilan, kan itu,” kata Alex kepada awak media di Jakarta, Rabu (1/3/2023).
Advertisement
Alex menjelaskan, laporan yang tertulis di LHKPN tidak sebatas soal jumlah. Namun konfirmasi dilakukan KPK terhadap Rafael juga menyangkut soal sumber. Menurut Alex, LHKPN tidak menggambarkan arus kas.
Karena laporan LHKPN setiap tahun digilir berdasar nilai aset. Artinya kalau dia beli tanah tahun 2010 seharga Rp 1 miliar bisa jadi sekarang harganya sudah menjadi Rp 5 miliar.
“Nah ini barangkali salah satu yang harus diperbaiki di LHKPN sehingga LHKPN betul mencantumkan nilai arus kas,” urai Alex.
Oleh karena itu, Alex memastikan KPK melakukan konfirmsi kepada Rafael tentang rentang waktu aset yang dibeli dan berapa jumlahnya. Sehingga dapat diketahui sumber kekayaan Rp 56 miliar yang dimiliki Rafael.
“Nanti kita tinggal cek kapan dibeli, berapa harga waktu dibeli, sekarang nilainya berapa? (Apakah) Rp 56 miliar adalah akumulasi kenaikan nilai aset yang bersangkutan?,” Alex menutup.
Gaya Hedon Mario Dandy
Rafael Alun menjadi perbincangan publik usai putranya, Mario Dandy terlibat kasus penganiayaan David Ozora. Tingkah Mario yang memamerkan kendaraan dan gaya hidup mewah di sosial medianya memancing rasa penasaran masyarakat.
Alhasil, diketahui Mario adalah seorang anak dari pejabat pajak Rafael Alun. Usai ditelusur ternyata Rafael memiliki jumlah harta yang luar biasa, bahkan digadang mendekati kekayaan atasannya, Menteri Keuangan Sri Mulayani, saat menjabat sebagai pejabat pajak.
Harta Rafael tercatat di LHKPN senilai Rp 56 miliar akhirnya terendus KPK. KPK merasa LHKPN perlu dikonfirmasi langsung soal sumbernya agar tidak menjadi jelas di mata publik meski pasca ramai-ramai soal Mario Dandy, dirinya langsgung mengundurkan diri sebagai pejabat negara.
Advertisement
