KJRI Jeddah Bantu WNI Tak Berdokumen Resmi, Terbitkan NIT Bagi Siswa Sekolah Indonesia di Jeddah dan Makkah

Konsulat Jenderal RI (KJRI) Jeddah berhasil melampaui target dari kuota penerima layanan penerbitan Nomor Induk Tunggal bagi WNI tidak berdokumen resmi yang menetap di Jeddah, Arab Saudi.

oleh Chesa Andini Saputra diperbarui 02 Mar 2023, 12:17 WIB
Siswa penerima layanan bersama Eko Hartono (Sumber: KBRI Jeddah)

Liputan6.com, Jeddah - Konsulat Jenderal RI (KJRI) Jeddah Arab Saudi bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) merampungkan sebanyak 303 pelayanan bagi WNI undocumented (tidak berdokumen resmi) yang menetap di Jeddah, Arab Saudi.

Pelayanan yang dilakukan bertujuan untuk membantu siswa Sekolah Indonesia Jeddah (SIJ) dan Sekolah Indonesia Makkah (SIM) beserta keluarganya.

"Para siswa tersebut selama ini mengalami kendala melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi lantaran belum memiliki Nomor Induk Tunggal (NIT). Mereka terlahir dari orang tua Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menetap dan bekerja di Arab Saudi, tetapi tidak memiliki dokumen resmi (undocumented)," ujar Pelaksana Fungsi Konsuler KJRI Jeddah, Neni Kurniati dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kamis (2/3/2023).

"Padahal banyak di antara mereka merupakan siswa-siswa berprestas," imbuh Neni.

Program ini berhasil melampaui target dari kuota 130 penerima layanan penerbitan Nomor Induk Tunggal (NIT).

Dari jumlah tersebut, Tim Perbantuan Teknis (Perbanis) dari Ditjen Dukcapil bersama KJRI Jeddah dan para guru SIJ berhasil menerbitkan sebanyak 270 NIT, 126 di antaranya merupakan siswa SIJ dan SIM, 21 e-KTP digital, dan merampungkan sebanyak 86 perekaman biometrik.

KJRI Jeddah selama ini terus melakukan berbagai program terobosan guna memberikan pelindungan maksimum kepada WNI di wilayah kerjanya, tak terkecuali anak-anak masa sekolah yang terlahir dari orang tua yang tidak berdokumen resmi. 

Di antara program terobosan tersebut adalah program kerja sama dengan berbagai universitas negeri dan swasta untuk membuka akses masuk berbeasiswa ke perguruan tinggi bagi para lulusan SIJ dan SIM, penerbitan paspor bagi siswa tak berdokumen, dan yang terkini adalah program penerbitan NIT.


Acara Penyerahan NIT Simbolis

Program 21-28 Februari 2023 (Sumber: KBRI Jeddah)

Program yang berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2023 ini diakhiri dengan penyerahan NIT secara simbolis kepada para siswa SIJ dan SIM oleh Konsul Jenderal (Konjen) RI Jeddah, Duta Besar Eko Hartono.

Prosesi penyerahan dihadiri oleh para home staff KJRI Jeddah, perwakilan siswa SIJ selaku penerima layanan, para guru SIJ dan disaksikan oleh Kasubdit Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi, Ditjen Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, Suwandi. 

"Proyek ini merupakan bagian dari upaya kita untuk melengkapi identitas diri dari anak-anak kita. Bagaimana mungkin mereka mampu melanjutkan studi ke depan kalau datanya tidak beres. Ternyata tadi disampaikan bahwa untuk sampai kepada NIT itu harus melalui proses pembenahan data," terang Konjen RI Jeddah.


KJRI Jeddah Targetkan Produk Indonesia Mampu Penuhi 30 Persen Kebutuhan Haji

Konsul Jenderal RI di Jeddah Eko Hartono di Jeddah, Arab Saudi. Eko menyebutkan proporsi produk Indonesia yang dikonsumsi jamaah haji Indonesia masih sangat kecil, baru sekitar 10 persen. (Dok Kemenag)

Sebelumnya, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah Arab Saudi menargetkan produk Indonesia memenuhi 30 persen kebutuhan para jemaah haji di Arab Saudi. Saat ini porsi produk Indonesia sendiri untuk pasar jemaah haji masih sangat kecil yaitu di angka 10 persen. 

Konsul Jenderal RI di Jeddah Eko Hartono mengatakan, KJRI terus berupaya membuka kran ekspor produk Indonesia ke Arab Saudi. Ini menjadi program strategis mengingat jumlah jemaah haji Indonesia adalah yang terbesar di dunia.

"Kami targetkan dalam tiga tahun ke depan, kita bisa penuhi 30 persen kebutuhan makanan dan minuman untuk jemaah haji kita," terang Eko Hartono dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/2/2023).

Selama ini proporsi produk Indonesia yang dikonsumsi jamaah haji Indonesia masih sangat kecil, baru sekitar 10 persen. Padahal nilai makanan dan minuman yang dikonsumsi jemaah haji Indonesia mencapai Rp 500 miliar.

Salah satu upaya yang dilakukan KJRI untuk mencapai target 30 persen adalah menggelar Indonesian Hajj Expo (IHE).

IHE digelar dua hari, 1 - 2 Februari 2023 di Balai Nusantara, Wisma Konjen RI Jeddah. Kegiatan ini diikuti 21 eksportir Indonesia dan 9 importir produk Indonesia di Saudi. Selain itu, ikut juga sekitar 40 perusahaan penyedia layanan katering di Saudi, baik dari Makkah maupun Madinah.

"Lebih dari 300 pengunjung hadir dalam IHE 2023. Selain eksportir Indonesia, importir Saudi, dan katering Saudi, hadir juga Kadin Indonesia, Kadin Makkah dan Jeddah, serta perwakilan dari Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, dan KKP," sebut Eko.

"Dengan mempertemukan calon supplier Indonesia dengan pengguna dari Arab Saudi, diharapkan akan tercapai kesepakatan dagang dengan harga dan kualitas produk yang baik untuk haji, khususnya untuk makanan dan minuman," sambungnya.


Sertifikasi SFDA

Konsul Jenderal RI di Jeddah Eko Hartono di Jeddah, Arab Saudi. Eko menyebutkan proporsi produk Indonesia yang dikonsumsi jamaah haji Indonesia masih sangat kecil, baru sekitar 10 persen. (Dok Kemenag)

Eko menilai, IHE 2023 mendapat sambutan positif dari Arab Saudi, khususnya para importir. Namun, pihak eksportir Indonesia harus dapat memenuhi persyaratan agar produknya bisa masuk, terutama dari Saudi Food and Drug Authority (SFDA). Sebab, tanpa sertifikasi SFDA, produk Indonesia sulit masuk, sehingga itu harus segera diselesaikan.

"Sebagian dalam proses, seperti beras dan ikan. Ke depan, kami sudah minta pengusaha kita untuk terus proses perijinan untuk produk-produk lainnya sehingga tahun-tahun berikutnya dapat masuk Saudi dan bisa dipakai haji," harapnya.

Langkah KJRI Jeddah mendapat dukungan dan apresiasi dari Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief. Hadir dalam pembukaan IHE 2023 di Jeddah, Hilman mengatakan bahwa program tersebut selaras dengan misi PHU dalam menguatkan ekosistem ekonomi haji.

Infografis Alasan Larangan Ekspor CPO dan Bahan Baku Minyak Goreng. (Liputan6.com/Trieyasni)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya