Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku heran mengapa masih ada teriakan soal anggaran saat bencana melanda.
Menurut Jokowi, dana terkait anggaran bencana seharusnya menjadi prioritas yang dapat ditangani oleh masing-masing pemerintah daerah (Pemda) sebelum adanya campur tangan dari pemerintah pusat.
Advertisement
"Saya minta kepada BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan pemda mengidentifikasi bencana di daerah masing-masing, tanah longsor, banjir, erupsi gunung berapi, dan siapkan anggarannya," kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (2/3/2023).
"Jangan sampai BPBD teriak, 'Pak tidak ada anggarannya' atau 'Pak, anggarannya kecil sekali?'," sambungnya.
Menurut Jokowi, anggaran harus disiapkan apalagi sudah terpetakan bagi daerah yang sudah jelas menjadi kawasan rawan dan langganan bencana. Dia ingin hal ini menjadi kesiapan dan bukan hanya saat bencana melanda, pihak terkait baru bergerak seolah tanpa kesiapan.
"Jangan setiap bencana yang ditelepon Kepala BNPB, Menko PMK, daerah dulu mestinya, kalau besar dan tidak memiliki kemampuan baru pemerintah pusat masuk," ucap Presiden menegaskan.
Masukkan Risiko Bencana dalam Rencana Pembangunan
Jokowi lalu melempar tanya kepada peserta rapat tentang memperbesar anggaran kebencanaan di daerah. Hal itu langsung disambut antusias oleh para peserta.
"Jadi setuju anggaran diperbesar? Ada yang tidak setuju? Tunjuk jari saya beri sepeda," canda Jokowi.
Jokowi berharap, daerah harus memasukkan risiko bencana dalam rencana pembangunannya dan juga dalam rencana investasi.
"Ada perencanaannya, mana tempat boleh dan tidak boleh dibangun, dan kelemahan kita itu dipelaksanaanya. Tidak bisa jelas ada sungai yang tiap tahun banjir di pinggirnya kemriyek (ramai) bangunan-bangunan, bondong-bondong orang bangun di situ dan dibiarkan, ini yang sering saya lihat di lapangan," kata Jokowi menutup.
Advertisement
