Liputan6.com, Jakarta Harta kekayaan para pejabat Kementerian Keuangan tengah menjadi sorotan. Terbaru, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) membuka ada 11 anak buah Sri Mulyani yang memiliki penghasilan fantastis.
Penghasilan selangit yang diperoleh pejabat Kemenkeu ini setidaknya bukan dari korupsi atau lainnya, melainkan dari rangkap jabatannya sebagai Komisaris di sejumlah BUMN.
Advertisement
Tim Kampanye dan Advokasi Seknas FITRA, Gulfino Guevarrato memaparkan, sebagai contoh, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mendapatkan gaji dan tunjangan mencapai Rp121,6 juta per bulan (diperkirakan berdasarkan jabatan terendah). Sementara itu sebagai komisaris BUMN PLN, Suahasil bisa mendapatkan remunerasi dari BUMN per bulan mencapai Rp2,16 miliar.
“Di sini saja, tidak apple to apple, hampir 20 kali lipat dari gaji yang diterima sebagai ASN dengan remunerasi di BUMN,” kata Gulfino.
Sehingga, kata Gulfino menjadi wajar jika harta kekayaan para pejabat negara ini mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu tertentu. Sumber harta kekayaannya pun jelas.
“Jadi betul kalau harta kekayaan yang didapat ini jelas sumbernya,” kata dia.
Berikut daftar pejabat Kemenkeu yang punya penghasilan fantastis:
- Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara : Komisaris PLN
- Sekretaris Jenderal: Komisaris Pertamina
- Direktur Jenderal Anggaran: Komisaris PT Telkom
- Direktur Jenderal Pajak: Komisaris PT SMI
- Direktur Jenderal Bea dan Cukai: Komisaris BNI
- Direktur Jenderal Kekayaan Negara: Komisaris Bank Mandiri
- Direktur Jenderal Perbendaharaan: Komisaris PT Semen Indonesia Group
- Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan: Komisioner Lembaga Simpan Pinjam (Bukan BUMN)
- Inspektur Jenderal Kemenkeu: Komisaris PT Penjamin dan Infrastruktur
- Kepala Badan Kebijakan Fiskal: Komisaris PT Pupuk Indonesia
- Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan: Komisaris BTN
Jokowi Singgung Soal Rafael Alun Trisambodo, Begini Respons Sri Mulyani
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung sikap aparatur negara yang memamerkan kuasa dan kekayaan di hadapan rakyat.
Jokowi menyampaikan hal itu saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Kamis, (2/3/2023).
"Dari komentar-komentar yang saya baca baik di lapangan maupun di media sosial karena peristiwa di pajak dan di Bea Cukai, saya tahu betul, mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita,” ujar Jokowi dikutip dari Antara.
Jokowi menilai, hal tersebut wajar menuai kekecewaan rakyat. “Karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian perilaku aparatnya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis,” tutur dia.
Usai Sidang Kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, pihaknya akan memperbaiki sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kita perbaiki sesuai arahan Bapak Presiden,” ujar Sri Mulyani singkat kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan.
Advertisement
Singgung Rafael Alun dan Pejabat Bea Cukai, Jokowi: Pantas Rakyat Kecewa
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat suara, terkait eks pejabat pajak Rafael Alun dan Pejabat Bea Cukai Eko Darmanto yang dianggapnya bergaya hidup hedonis. Menurut Jokowi, apa yang menjadi polemik publik terhadap keduanya adalah buah kekecewaan atas pelayanan buruk sebagai aparatur sipil negara.
“Ya menurut saya pantas rakyat kecewa karena pelayanannya dianggap tidak baik kemudian aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa kemudian pamer kekayaan, hedonis,” kata Jokowi saat pidato pembuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Kamis (2/3/2023).
Jokowi lalu menyinggung soal tugas yang mendetil dari seorang aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi. Menurut dia, inti dari reformasi birokrasi adalah rakyat terlayani dengan baik, secara efektif dan akuntabel.
“Dari komentar-komentar yang saya baca, baik di lapangan dan di media sosial karena peristiwa di pajak dan di bea cukai saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita terhadap pemerintah,” sesal presiden.
Jokowi kemudian mewanti, apa yang terjadi di instansi pajak dan bea cukai juga dapat berdampak pada kementerian atau lembaga lain bila para pegawainya tidak segera ditertibkan dan disiplinkan, khususnya aparat penegak hukum.
“Hati-hati tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ini ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya ada birokrasi lainnya,” Jokowi menandasi.
