Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus mengajak investor untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN Nusantara). Investor tersebut dari berbagai negara termasuk mitra bisnis Jepang. Pemerintah memastikan investasi tersebut sudah dijamin oleh landasan hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Surat Berharga Negara.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) Diana Kusumastuti dalam acara Komite Ekonomi Jepang Indonesia Keidanren di Tokyo, Jepang mengatakan, pemerintah telah membentuk Otoritas Ibu Kota Negara (OIKN).
Advertisement
Tugas dari Otorita IKN melaksanakan penyiapan, pembangunan, pemindahan dan pengelolaan IKN. Otoritas IKN akan mendukung penuh para investor yang akan menanamkan modalnya di IKN Nusantara melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Perencanaan IKN Nusantara
"Tahap pertama Pembangunan IKN berlangsung pada tahun 2022-2024 dengan fokus pembangunan yang pada Wilayah Perencanaan (WP)-I atau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.671 ha. Dari luas tersebut 49 persen diantaranya (3.271 ha) akan dipertahankan sebagai kawasan hutan," ujar Diana, dalam keterangan tertulis, Minggu (5/3/2023).
Wilayah Perencanaan KIPP (WP-I) dibagi menjadi 3 (tiga) zona, yaitu Zona 1A (Pemerintahan Inti), Zona 1B (Pemerintahan-Pendidikan-Perumahan), dan Zona 1C (Pemerintahan - Kesehatan - Perumahan). Seluruh pembangunan konstruksi dilakukan dengan memanfaatkan Building Information Modeling (BIM) dan Geographic Information System (GIS).
Lanjutnya, pembangunan infrastruktur IKN yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR untuk tahap awal 2022- 2024 terdiri dari sekitar 63 proyek konstruksi dengan total biaya USD 4,5 miliar atau Rp 62 triliun yang seluruhnya berasal dari anggaran pemerintah. Hingga minggu ke-2 Februari 2023, beberapa proyek yang sudah terkontrak dengan total biaya USD 1,58 miliar.
Smart Forest City IKN
Di sisi lain, Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga, juga menyampaikan detail pembangunan IKN yang meliputi konsep desain, pengembangan tata guna lahan dan zonasi, serta penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, serta fasilitas utama pemerintahan.
Danis juga mengatakan bahwa pembangunan IKN sebagai ekosistem perkotaan dilakukan dengan benar-benar memenuhi nilai kualitas kota yang terintegrasi dari parameter fungsional, visual, lingkungan menuju Smart Forest City IKN.
"Kementerian PUPR telah mulai membangun berbagai infrastruktur di IKN sebagai bukti kesungguhan Pemerintah membangun IKN," kata dia.
Advertisement
IKN Nusantara Bakal Punya Kereta Api, Dibangun Mulai 2025
Kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara rencananya bakal memiliki transportasi kereta api. Hal ini yang menjadi salah satu rencana dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam memberikan akses transportasi masyarakat di sana.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub, Djarot Tri Wardhono menerangkan kereta api di IKN itu salah satu yang paling awal untuk pembangunan jalur KA di Kalimantan. Namun, diproyeksikan pembangunannya dimulai diatas 2025 mendatang.
"Itu paling dekat dan saat ini kita sedang susun studi dari trase (jalur) tersebut," kata dia saat Media Briefing di Kemenhub, Kamis (2/3/2023).
Djarot berujar, nantinya akses kereta api melingkupi jalur Balikpapan ke kawasan inti perkotaan di IKN Nusantara. Namun, dia menegaskan saat ini masih proses menganalisa karakteristik dari lahan yang akan dilalui oleh jalur KA.
Kendati begitu, Djarot belum merinci soal rencana lengkap kedepannya, termasuk rencana apakah nantinya akan dioperasikan KA Perintis atau KA komersial. Itu masih menunggu detail engineering design (DED) yang masih disusun.
"Itu sudah mengerucut trase yang ada, kita akan ikuti trase jalan tol yang dibangun PU (PUPR)," ungkapnya.
"Biaya (pembangunan) masih proses perhitungan studi, sementara ini masih pra FS (feasibilyy study) untuk trase yang ada. Itu masih indikasi dari biaya yang ada, baru masuk DED, setelah itu baru bisa masuk ke (penentuan) biaya," sambungnya.
Mengaca ke Jalur KA Makassar-Parepare
Djarot mencoba menggambarkan mengenai biaya yang perlu dikeluarkan untuk pembangunan jalur dengan mengaca ke proyek KA Makassar-Parepare. Disana, memiliki kondisi lahan yang berbeda, sehingga diperlukan pendalaman mengenai biaya yang diperlukan.
"Penguatan-penguatan jalur KA dengan kondisi tanah yang berbeda-beda itu akan berikan beban biaya yang berbeda," kata dia.
"Seperti halnya KA Makassar-Parepare, kita bangun cukup tinggi secara badan relnya," sambung Djarot.
Advertisement
