2 Respons Partai Demokrat hingga PKS soal Pertemuan Surya Paloh dan Prabowo Subianto

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berkunjung ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Minggu 5 Maret 2023 di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

oleh Devira Prastiwi diperbarui 06 Mar 2023, 15:25 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berjabat tangan seusai melakukan pertemuan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Minggu (5/3/2023). Surya Paloh yang tiba bersama rombongan langsung disambut dengan drum band. (merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berkunjung ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Minggu 5 Maret 2023 di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Sejumlah partai politik (parpol) lain pun merespons. Salah satunya Partai Demokrat. Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai, pertemuan antara kedua ketua umun parpol itu memerkuat kolaborasi lintas koalisi.

"Koalisi Perubahan memang berupaya membangun kembali budaya kolaborasi antar-kekuatan bangsa. Meskipun berbeda pandangan dalam cara membangun bangsa ini ke depannya, berbeda pilihan koalisi dan capres, tetapi tetap jalin komunikasi dan silaturahim. Apalagi sesama parpol di parlemen," kata Herzaky kepada wartawan, dikutip Senin (6/3/2023).

Dia menyebut, soliditas partai-partai politik di parlemen harus diperkuat dalam menghadapi kekuatan di balik layar yang berupaya menunda pemilihan umum atau Pemilu. Menurut Herzaky, baik berupaya mengubah sistem proporsional terbuka menjadi tertutup, sampai berupaya menunda Pemilu.

Selain itu, Ketua Bidang Politik Hukum dan HAM (Polhukam) DPP PKS Almuzammil Yusuf menjelaskan, pertemuan Paloh dan Prabowo adalah hal yang terhormat, karena kedua pihak tetap menghargai pilihan politik dan capres masing-masing.

"Merupakan pertemuan politik yang terhormat antara dua pimpinan Parpol yang saling menghormati dan menghargai pilihan politik dan capresnya masing-masing" kata Muzammil.

Anggota Komisi I DPR RI ini menegaskan sikap Parpol sesuai Konstitusi UUD 1945 sudah menjamin hak kebebasan parpol peserta Pemilu untuk dapat mengusung dan mendukung Capresnya masing-masing.

Berikut sederet tanggapan berbagai parpol terkait pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dihimpun Liputan6.com:

 


1. Partai Demokrat

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh melakukan konferensi pers usai pertemuan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Minggu (5/3/2023). Sedangkan dari Partai Nasdem yang mendampingi Surya Paloh adalah, Sugeng Suparwoto, Willy Aditya, Hermawi Taslim, dan Peter F. Gontha. (merdeka.com/Arie Basuki)

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berkunjung ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Minggu 5 Maret 2023 di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Menanggapi pertemuan tersebut, Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai pertemuan antara kedua ketua umun parpol itu memerkuat kolaborasi lintas koalisi.

"Koalisi Perubahan memang berupaya membangun kembali budaya kolaborasi antar-kekuatan bangsa. Meskipun berbeda pandangan dalam cara membangun bangsa ini ke depannya, berbeda pilihan koalisi dan capres, tetapi tetap jalin komunikasi dan silaturahim. Apalagi sesama parpol di parlemen," kata Herzaky kepada wartawan, dikutip Senin (6/3/2023).

Dia menyebut, soliditas partai-partai politik di parlemen harus diperkuat dalam menghadapi kekuatan di balik layar yang berupaya menunda pemilu. Menurutnya, baik berupaya mengubah sistem proporsional terbuka menjadi tertutup, sampai berupaya menunda pemilu.

"Kami meyakini, bakal capres dari bakal koalisi lain banyak yang petarung juga. Siap berlaga dalam kontestasi yang jujur dan adil menghadapi bacapres dari Koalisi Perubahan, Mas Anies Baswedan. Tentu mereka-mereka ini tidak akan ikut-ikut tergoda, mengembalikan negeri ini ke masa kegelapan demokrasi seperti di Orde Baru. Berupaya menunda pemilu 2024, atau pun malah mengembalikan ke pemilihan presiden melalui MPR," ucap Herzaky.

Lebih lanjut, seperti yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang selalu menekankan pentingnya komunikasi dan silaturahim lintas partai, lintas elemen bangsa.

"Bangsa ini sejak awal dibangun atas kebersamaan berbagai suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda-beda. Kolaborasi antarparlemen bangsa amatlah diperlukan untuk menghadapi tantangan global yang makin hari makin kompleks," ujar Herzaky.

Dia menegaskan, ke depan silaturahim dan komunikasi seperti pertemuan lintas koalisi akan terus terjadi. Ia meyakini bahwa tindakan ini tidak akan memengaruhi soliditas Koalisi Perubahan. Herzaky menegaskan bahwa Koalisi Perubahan terus bergerak maju.

"Sudah ada piagam deklarasi. Waktu deklarasi menunggu momentum yang pas dan bagian dari strategi. Bahkan, terbilang koalisi paling progresif ini kami. Koalisi pertama yang punya bacapres, dan koalisi pertama yang menyampaikan kepada publik gagasan perubahan dan perbaikan yang akan kami perjuangkan," jelas Herzaky.

 


2. PKS

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menerima kunjungan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (5/3/2023). (Liputan6.com/ Achmad Sudarno)

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Minggu 5 Maret 2023.

Menanggapi pertemuan tersebut Ketua Bidang Politik Hukum dan HAM (Polhukam) DPP PKS Almuzammil Yusuf menyebut, pertemuan itu adalah hal yang terhormat, karena kedua pihak tetap menghargai pilihan politik dan capres masing-masing.

"Merupakan pertemuan politik yang terhormat antara dua pimpinan Parpol yang saling menghormati dan menghargai pilihan politik dan capresnya masing-masing" kata Muzammil pada wartawan, Senin (6/3/2023).

Anggota Komisi I DPR RI ini menegaskan sikap Parpol sesuai Konstitusi UUD 1945 sudah menjamin hak kebebasan parpol peserta Pemilu untuk dapat mengusung dan mendukung Capresnya masing-masing.

"Kontestasi politik tidak boleh dalam situasi saling ancam dan sandra. Yakni memaksakan pilihan Capresnya untuk didukung, jika tidak ikut mendukung maka diancam dengan kriminalisasi hukum" ujar Muzammil.

Muzammil mengingatkan, apabila ada situasi saling ancam dan sandra yang terjadi maka jelas merupakan kemunduran Demokrasi di era reformasi.

Sekaligus penghianatan terhadap amanat Konstitusi UUD45 Pasal 6A ayat 2 yang berbunyi Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilu.

"Masyarakat kita sudah sangat dewasa dengan perbedaan pilihan dan kandidat politik, termasuk perbedaan Capres. Jangan sampai kedewasaan masyarakat ini tidak diikuti oleh para elitenya. Ini lucu, dunia jadi terbalik-balik," pungkas Muzammil.

Senada, Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar AlHabsyi juga menyebut, tidak ada yang salah dalam pertemuan tersebut dan tidak akan menggangu koalisi yang sudah ada.

"Tak ada yang salah dengan silaturahmi antara Pak Surya Paloh dan Pak Prabowo. Malah politik silaturahim ini perlu terus kita kembangkan, komunikasi antar anak bangsa itu sangat diperlukan," kata Aboe.

Aboe menyebut silaturahmi antar parpol tak boleh dihalangi. Ia menilai, pertemuan antara dua negarawan pasti demi kebaikan bangsa.

"Beliau berdua ini negarawan, PKS meyakini apa yang dibicarakan Pak Surya Paloh dan Pak Prabowo pastilah demi kebaikan bangsa dan negara," tandas Aboe.

Infografis Safari Lebaran Prabowo Subianto Jelang Pemilu 2024. (Liputan6.com/Trieyasni)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya