Liputan6.com, Jakarta - Kereta Commuter Indonesia (KCI) berencana melakukan impor rangkaian kereta rel listrik atau KRL bekas dari Jepang. Ini dinilai sebagai kebutuhan mendesak karena ada rangkaian yang bakal pensiun dalam waktu dekat.
Menurut data, KCI butuh mendatangkan 10 rangkaian kereta atau trainset bekas Jepang untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau tidak, ratusan ribu pelanggan KRL Jabodetabek bakal terlantar.
Advertisement
Hal senada diungkap VP Public Relation KAI Joni Martinus. Joni bilang kalau pemenuhan kebutuhan impor KRL adalah hal yang mendesak. Menurutnya, soal pelayanan ke pelanggan ini, tidak bisa memperpanjang masa pensiun dari trainset yang sedang digunakan.
"Sebenarnya kalau bicara gerbong itu harus dipensiunkan atau tidak lagi operasi, ini erat kaitannya dengan keselamatan, ada aspek keselamatan disitu ada faktor safety yang dipertimbangkan," kata dia kepada wartawan di Stasiun Bandung, Senin (6/3/2023).
Joni menjelaskan duduk perkaranya. Dia mengatakan, jika ada sejumlah rangkaian yang pensiun dan tak segera diganti, maka kapasitas angkutnya bakal berkutang. Untuk itu, KCI bersurat ke pemerintah untuk melakukan penambahan armada, yakni dengan mengimpor dari Jepang.
"Karena berkaitan dengan kapasitas angkut. Kita ingin pelayanan tetap baik. Kita melihat kebutuhan masyarakat ke KRL ini tinggi, maka kita harus jaga itu. Maka KCI minta izin impor kereta," terangnya.
Sejatinya, Joni mendukung kalau ekosistem KAI sendiri menggunakan kereta produksi dalam negeri. Sebut saja, untuk KA Jarak Jauh kelas ekonomi premium yang juga diproduksi di Indonesia.
Hanya saja, untuk KRL pertimbangannya adalah mengenai kebutuhan mendesak. Dan impor menjadi opsi yang bisa dilakukan dengan segera.
"KRL juga sebenarnya harus (produk) dalam negeri, tapi (pangadaannya) gak bisa cepat, butuh 2-3 tahun, sementara kebutuhan KRL gak bisa ditunda," urainya.
Sinyal Restu Menperin
Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita buka suara mengenai rencana impor KRL bekas Jepang. Menurutnya, hal itu masih bisa menjadi opsi yang bisa diambil.
Hanya saja, Menperin Agus menegaskan kalau hal ini jangan sampai terulang lagi. Mengingat ada upaya untuk meningkatkan penggunaan produk-produk dalam negeri.
"Importasi tetap ada dalam opsi, walaupun tidak prioritas (apalagi barang bekas)," ujar dia dalam keterangan yang diterima Liputan6.com, Sabtu (4/3/2023).
Kendati begitu, Agus menyarankan kalau kebijakan yang diambil bisa dengan menambah teknologi atau sistem baru pada sistem lama, dalam konteks ini KRL yang sudah ada. Ini biasa disebut dengan sistem retrofit.
Jika memang adanya impor, dia ingin ada gabungan kebijakan antara penambahan teknologi baru dengan KRL hasil impor.
"Kebijakan bisa berupa retrovit atau gabungan antara retrovit dan importasi," ungkapnya.
Advertisement
Minta Perencanaan Matang
Lebih lanjut, dia menegaskan kalau poin pentingnya ada pada sisi perencanaan yang matang kedepannya. Sehingga langkah impor barang bisa dikurangi untuk meningkatkan penyerapan produk dalam negeri.
"Catatan yang terpenting adalah perencanaan kebutuhan kereta api seharusnya lebih terstruktur dan sistematis, jangka menengah dan jangka panjang. Sehingga semua stakeholders siap," kata dia.
"Kedepan kasus seperti ini, apalagi import, tidak boleh terulang lagi," tegasnya.
Restu Menko Luhut
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan akan mengirim Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memastikan kualitas KRL yang bakal diimpor. Menyusul, adanya rencana impor KRL bekas dari Jepang oleh Kereta Commuter Indonesia (KCI).
Menko Luhut mengatakan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, mengenai kualitas dari rangkaian yang akan diimpor.
Kedua, mengenai tata kelola transaksi pembelian KRL bekas Jepang. Ketiga, memastikan kalau harga pembeliannya sesuai. Langkah ini jadi syarat yang disampaikan Luhut jika memang pemenuhan gerbong KCI didapat dari impor.
"Tapi kalau nanti kalau ini maslaah waktu ndak bisa (menunggi produk lokal), kita mau kirim apa BPKP untuk melakukan audit dulu barang itu," ungkapnya saat ditemui di kantornya, Jumat (3/3/2023).
"Jadi barang itu dibeli tidak melalui tangan ketiga dan kemudian nanti harganya supaya harga yang benar, jangan sampai ada penyimoangan-penyimpangan harga," tegasnya.
Lebih lanjut, Menko Luhut menegaskan kalau prosesnya tetap bakal dikejar dalam waktu dekat. Mengingat kebutuhan dari KCI untuk meremajakan KRL yang dioperasikannya.
"Ya memang harus kita lakukan dalam waktu dekat, karena itu penting, 10 gerbong itu ya," kata dia.
Advertisement
