Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, masyarakat yang tidak berhak tinggal di sekitar kawasan Depo Pertamina Plumpang, di Tanah Merah, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara yang seharusnya direlokasi bukan Depo Pertamina. Selain itu, ia menuturkan, pihak yang memberikan izin warga tinggai di sekitar Depo juga bertanggung jawab.
"Jangan dibalik-balik. Plumpang dibuat sana ada daerah kosong, buffer zone untuk tidak ada kejadian. Jangan ini (Depo-red) yang disuruh pindah. Orang yang tak berhak di situ yang harus disuruh pindah,” tutur Menko Luhut, dikutip dari salah satu video siaran televisi swasta, Selasa (7/3/2023).
Advertisement
Menko Luhut mengatakan, pihak yang memberikan izin kepada warga di sekitar Depo Pertamina Plumpang juga tidak benar. Menurut dia, pihak yang berikan izin tersebut juga bertanggung jawab.
“Yang berikan izin itu tidak benar, karena itu, tanggung jawab nyawa yang hilang itu,” tutur dia.
Selain itu, Menko Luhut juga berharap kejadian terbakarnya Depo Pertamina Plumpang yang timbulkan korban tidak terjadi lagi. Karena itu, ia menuturkan, pemerintah akan mengkaji kompensasi jika masyarakat yang akan direlokasi. “Setiap waktu akan begitu, tak boleh. Pemerintah akan kaji berikan kompensasi. Tak boleh terulang,” tutur dia.
Sebelumnya berdasarkan data BPBD DKI Jakarta Senin, 6 Maret 2023 pukul 06.00 WIB, korban meninggal dunia ada 18 jiwa. 39 jiwa sedang dalam penangangan tim medis di 9 rumah sakit. Sementara itu, 172 korban terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Rawa Badak Seladan, Jakarta masih mengungsi.
Luhut: Bukan Depo Pertamina yang Dpindah tapi Orang yang Tidak Berhak, Jangan Terbalik-balik
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar orang yang memberikan izin tinggal di kawasan Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, bertanggung jawab atas insiden kebakaran yang terjadi pada Jumat, (3/3/2023).
"Yang memberikan izin itu saya kira tidak benar. Karena itu tanggung jawablah sudah ada berapa nyawa hilang," kata Luhut saat jumpa pers di Jakarta Utara pada, Senin, (6/3/2023).
Luhut mengatakan warga yang tinggal di wilayah Tanah Merah tersebut sangat berisiko.
"Memang itu dari dulu sudah disiapkan pernah diomongkan. Karena bisa saja pipa di sini bocor. Terus belum ketahuan dan bisa saja gas terbang. Kalau ada api di situ terbakar dan itu bisa saja terjadi itu sekarang," tuturnya.
Menurut dia, bukan lokasi Depo Pertamina yang dipindahkan, melainkan warga yang tidak berhak tinggal di kawasan tersebut yang harus direkolasi.
"Jangan dibalik-balik, Plumpang itu sudah dibuat di sana ada daerah kosong atau bumfer zone untuk tidak ada kejadian. Jangan ini yang disuruh pindah, orang yang tidak berhak di situ yang harus pindah," ujarnya.
Luhut mengatakan, pemerintah harus mencari jalan keluar atas masalah ini. "Tidak boleh membuat popularitas di situ. Tidak boleh," ujar Luhut.
Advertisement
BPBD DKI: 39 Orang Masih Dirawat di Rumah Sakit Akibat Kebakaran Depo Pertamina Plumpang
Sebelumnya, Plh Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta M Ridwan Ibrahim menyatakan, masih ada 39 warga yang dirawat di rumah sakit di Jakarta, akibat kebakaran depo Pertamina Plumpang pada Jumat 3 Maret lalu.
Selain itu, BPBD DKI juga mencatat 172 warga masih mengungsi di sejumlah lokasi penampungan. Antara lain Kantor PMI Jakarta Utara dan di RPTRA Rasella.
Ridwan menyatakan, pihaknya terus bersiaga untuk memastikan kondisi korban dan pengungsi kebakaran depo Pertamina Plumpang, mendapatkan bantuan kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian.
“Bantuan yang disalurkan ini terdiri dari makanan, pakaian, dan obat-obatan. Bantuan ini akan terus diupayakan untuk disalurkan secara optimal dan kontinyu," kata dia, Selasa (7/3/2023).
Selain itu, bantuan berupa air mineral, sarung, selimut, mukena, terpal, matras, family kit, kidsware, sandang, kantong jenazah, sabun batangan, wipol, hand sanitizer, masker, kipas angin, alas tenda dan megaphone juga telah disalurkan kepada warga di pengungsian.
Ridwan menyampaikan bahwa juga tersedia pelayanan data kependudukan di dua tempat pengungsian oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta. Warga dilayani untuk keperluan cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) hingga permohonan akta lahir.
"Posko PMI Jakarta Utara dan RPTRA Rasela telah melayani 166 layanan, di antaranya cetak KTP, cetak Kartu Keluarga (KK), pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (IKD), permohonan akta lahir, dan konsultasi," terang Ridwan.
Panglima TNI Tinjau Lokasi Pengungsian
Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono didampingi KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman, meninjau Markas PMI Jakarta Utara yang menjadi tempat pengungsian korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang. Yudo memastikan, kebutuhan logistik untuk para pengungsi terpenuhi.
“Kita sesuaikan kekurangannya apa. Tadi kita cek air bagaimana. Jadi bisa kita sesuaikan kekurangan,” kata Yudo saat meninjau lokasi, seperti dikutip Selasa (7/3/2023).
Yudo mengaku, TNI sifatnya siap membantu dan siap memenuhi kurangnya kebutuhan pengungsi. Jika merasa ada kekurangan seperti posko, Yudo akan memerintahkan markas Koramil untuk menyiapkan.
“Kalau memang nanti warga butuh posko nanti akan kita siapkan posko cadangan di koramil. Kita siap membantu,” tegas Yudo.
Selain bantuan terhadap pengungsi, Yudo juga terus mengerahkan anggotanya untuk membantu Polri untuk mencari korban hilang yang belum ditemukan dan menjaga keamanan lokasi kebakaran dari potensi kejahatan.
“Selama tanggap darurat ini kita bantu menyelamatkan dan pasti dari TNI akan membantu,” Yudo menandasi.
Advertisement
