Liputan6.com, Jakarta - Banjir yang menggenangi sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, selama kurang lebih sepekan terakhir, mulai surut. Meski ada beberapa titik yang masih tergenang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi mengatakan air mulai berangsur surut sejak beberapa hari lalu. Mayoritas ketinggian air di wilayah terdampak banjir Bekasi, saat ini kurang lebih 10 sentimeter.
Advertisement
Banyak pengungsi yang kembali ke kediaman masing-masing seiring banjir yang semakin surut. Pengungsi yang masih bertahan hanya ada di beberapa titik, khususnya di wilayah Kecamatan Pebayuran dan Muaragembong.
"Tadi saya mantau ke kecamatan Muaragembong, ketinggian air tinggal 10 atau beberapa cm. Terus Pebayuran juga. Banjir hanya tinggal beberapa desa, pengungsian juga tinggal sedikit," kata Dedy, Selasa (7/3/2023).
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bekasi sejauh ini sudah berupaya maksimal dalam penanganan banjir. Di antaranya melakukan normalisasi sungai serta pembersihan sampah dan lumpur untuk melancarkan saluran air.
"Kami sudah berupaya maksimal semuanya, termasuk memberikan bantuan untuk warga terdampak banjir melalui dinas terkait," ujar Dedy.
Ia berharap banjir di Kabupaten Bekasi dapat surut sepenuhnya sebelum berakhirnya status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi, pada 12 Maret 2023 mendatang.
Dengan begitu, kata dia, kegiatan perekonomian masyarakat yang sempat lumpuh, diharapkan bisa kembali normal, sehingga sektor pertanian bisa kembali bangkit.
"Untuk sawah yang gagal panen, mungkin bisa ada penanaman benih kembali. Kami harapkan semua roda perekonomian dan aktivitas masyarakat bisa kembali berjalan normal," imbuhnya.
Masih Ada Kendala
Lanjut Dedy, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk penanganan banjir. Sejauh ini berdasarkan hasil kajian, masih ada kendala di titik muara sungai yang perlu dinormalisasi karena sudah terjadi sedimentasi.
"Juga ditambah adanya rob atau pasang air laut," ungkapnya.
Berdasarkan kendala tersebut, Dedy menegaskan penanganan banjir tak bisa dilakukan pemerintah daerah, karena dari sisi kewenangan ada di pemerintah pusat.
"Tapi kami sudah intens berkoordinasi. Kalau situasi kondisinya sudah memungkinkan, alat bisa turun dan bisa dilakukan penanganan, termasuk normalisasi di mulut muara. Salah satunya di Pantai Harapanjaya Muaragembong, Kali CBL dan Kali Bekasi," paparnya.
Dedy menambahkan, ke depannya penanganan banjir oleh pemerintah daerah akan dilakukan bersama pemerintah provinsi dan pusat sebagai pemegang kewenangan.
"Karena memang ini menyangkut dari kewenangan. Kalau diizinkan, kita akan lakukan. Intinya, kita melakukan upaya yang terbaik untuk masyarakat supaya permasalahan banjir bisa ditangani," tandasnya.
Advertisement
