Naiknya gaji para kepala daerah dipercaya tak akan menurunkan angka korupsi yang merajalela di Indonesia. Sebab korupsi sudah membudaya di kalangan pemangku kepentingan dan kekuasaan.
"Saya rasa naiknya gaji tidak akan mengurangi korupsi yang ada," tutur pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jalan Kebon Sirih 14, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2013).
Kenaikan gaji dan kesejahteraan, lanjut dia, selayaknya harus mengurangi tindakan mencari proyek atau korupsi. "Tapi tidak demikian yang terjadi. Karena, di Indonesia ini ada budaya kleptokrasi," imbuhnya.
Dengan dasar itu, Gun Gun mengusulkan agar wacana kenaikan gaji tak usah dimunculkan. "Kalau saya lihat, kenaikan gaji itu lumrah-lumrah saja. Tapi yang jadi masalah, kinerja mereka yang akan dinaikkan gajinya tidak berkorelasi dengan kinerja yang diharapkan selama ini. Seharusnya tidak usah muncul wacana penaikan gaji," tegas Gun Gun.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya memberikan lampu hijau untuk menaikkan gaji para bupati, walikota, dan gubernur. Rencana itu mendapat sambutan baik dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
"Itu harus, kasihan kalau daerah lain selama ini," kata Ahok di Balaikota DKI Jakarta pada Kamis 21 Februari.
Kendati setuju, Ahok merasa gajinya sebagai Wakil Gubernur DKI saat ini sudah cukup. Gaji kecil di DKI Jakarta tidak masalah karena telah ditopang dengan tunjangan daerah. "Kalau daerah lain tidak pantaslah (gajinya). Seperti bupati di daerah," ucap Ahok. (Sah)
"Saya rasa naiknya gaji tidak akan mengurangi korupsi yang ada," tutur pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jalan Kebon Sirih 14, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2013).
Kenaikan gaji dan kesejahteraan, lanjut dia, selayaknya harus mengurangi tindakan mencari proyek atau korupsi. "Tapi tidak demikian yang terjadi. Karena, di Indonesia ini ada budaya kleptokrasi," imbuhnya.
Dengan dasar itu, Gun Gun mengusulkan agar wacana kenaikan gaji tak usah dimunculkan. "Kalau saya lihat, kenaikan gaji itu lumrah-lumrah saja. Tapi yang jadi masalah, kinerja mereka yang akan dinaikkan gajinya tidak berkorelasi dengan kinerja yang diharapkan selama ini. Seharusnya tidak usah muncul wacana penaikan gaji," tegas Gun Gun.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya memberikan lampu hijau untuk menaikkan gaji para bupati, walikota, dan gubernur. Rencana itu mendapat sambutan baik dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
"Itu harus, kasihan kalau daerah lain selama ini," kata Ahok di Balaikota DKI Jakarta pada Kamis 21 Februari.
Kendati setuju, Ahok merasa gajinya sebagai Wakil Gubernur DKI saat ini sudah cukup. Gaji kecil di DKI Jakarta tidak masalah karena telah ditopang dengan tunjangan daerah. "Kalau daerah lain tidak pantaslah (gajinya). Seperti bupati di daerah," ucap Ahok. (Sah)
