Liputan6.com, Jakarta - BLACKPINK akan kembali menghibur para penggemar di Stadiun Utama Gelora Bung Karno hari ini, Minggu (12/3). Pihak Polda Metro Jaya pun telah mempersiapkan 1.022 personel guna mengamankan konser tur Born Pink hari terakhir di Jakarta.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan hal tersebut. "Total 1.022 personel pengamanan konser BLACKPINK," ujarnya, dilansir Antara.
Advertisement
Ribuan personel yang dikerahkan mengamankan konser BLACKPINK tersebut merupakan gabungan dari berbagai unsur. Jumlah tersebut terdiri dari 932 personel Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat, 30 personel TNI, dan 60 personel dari Pemda.
Sejumlah ruas jalan juga mengalami penyesuaian terkait konser BLACKPINK di GBK. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya meminta masyarakat untuk menghindari Jalan Jenderal Sudirman, Gatot Subroto, serta Gerbang Pemuda guna mencegah kepadatan lalu lintas.
Imbauan tersebut berlaku sejak pukul 13.00 WIB
"Hindari seputar GBK pukul 13.00 - 23.00 WIB," demikian keterangan dalam Instragram @TMCPoldaMetro, Minggu (12/3).
Guna mengantisipasi kemacetan, Ditlantas mengimbau para penonton konser BLACKPINK untuk naik transportasi umum seperti KRL, MRT, hingga TransJakarta.
Artis K-Pop Pertama yang Konser di GBK
Konser "Born Pink World Tour" digelar selama dua hari berturut-turut, pada 11-12 Maret 2023. Ini bukanlah aksi panggung pertama girlband dengan personel Lisa, Jennie, Rose, dan Jisoo di Indonesia. Sebelumnya, BLACKPINK sudah pernah menghibur Blink di Tanah Air pada 19 Januari 2019 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang Selatan.
BLACKPINK menjadi artis K-pop pertama yang menggelar konser solo di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Mengutip Joongang Daily, tertanggal 21 Desember 2022 itu, disebutkan bahwa pemerintah Indonesia sempat menentang konser di Stadion GBK, dan menegaskan bahwa stadion perlu direnovasi sebelum piala U-20 FIFA 2023 yang akan dimulai pada bulan Mei 2023. Namun, tidak disebutkan kenapa akhirnya pemerintah Indonesia mengubah keputusan tersebut.
Advertisement
