Gerindra Wacanakan Duet Prabowo-Ganjar di Pilpres 2024, PKB Ingatkan 2 Syarat

PKB menyatakan belum menerima secara resmi wacana Partai Gerindra menduetkan Prabowo-Ganjar pada Pilpres 2024.

oleh Merdeka.comAries Setiawan diperbarui 13 Mar 2023, 16:04 WIB
Momen akrab Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat meninjau panen raya di ladang sawah Ambal, Kabupaten Kebumen. (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan belum menerima secara resmi wacana Partai Gerindra menduetkan Prabowo-Ganjar pada Pilpres 2024.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo membuka peluang Gubernur Jawa Tengah menjadi calon wakil presiden dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Peluang duet Prabowo dan Ganjar terbuka asal posisi calon presiden untuk Prabowo.

PKB melihat wacana duet Prabowo-Ganjar hanya opsi-opsi yang ditawarkan dalam dinamika politik jelang Pilpres 2024.

"Sampai hari ini opsi yang disampaikan Pak Hashim belum secara resmi disampaikan ke Gus Muhaimin," ujar Wasekjen PKB Syaiful Huda kepada wartawan, Senin (13/3/2023).

PKB menyoroti syarat Prabowo diduetkan dengan Ganjar yaitu, Prabowo harus sebagai calon presiden, dan harus disepakati oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Sehingga duet Prabowo-Ganjar belum final.

"Artinya, kalau dua syarat ini tidak bisa terpenuhi, ya bubar dengan sendirinya," kata Huda.

Untuk syarat Prabowo sebagai calon presiden, Huda mengatakan, Menteri Pertahanan itu harus negosiasi dengan Ganjar. Sebab, politikus PDIP itu selama ini digadang-gadang sebagai calon presiden.

Syarat kedua, lanjut Huda, harus ada persetujuan Cak Imin. Dalam konteks pencapresan, PKB memiliki keputusan dalam Muktamar untuk mendorong Cak Imin maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden di Pilpres 2024.

"Bagi kami, ketika mendorong koalisi PKB Gerindra, syaratnya ini bagian dari skenario PKB untuk mencapres dan mencawapreskan Cak Imin. Tentu tidak mudah itu. Kompromikan dua syarat yang disampaikan Pak Hashim, masih butuh waktu lah," ujar Huda.

Namun, Huda yakin, pada waktunya Prabowo dan Cak Imin akan membahas pencalonan presiden dari koalisi Gerindra-PKB. Termasuk peluang duet Prabowo-Ganjar akan dibahas satu meja.

"Secara resmi belum disampaikan dalam satu meja dengan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Tapi kita hormati opsi-opsi itu dan hasilnya kembali kepada keputusan beliau," ujar Huda.


Gerindra Sebut Cak Imin Tidak Mutlak Jadi Cawapres Prabowo

Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berpegangan tangan saat peresmian Sekretariat Bersama (Sekber) di Jalan Jl. Ki Mangunsarkoro No. 1, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/1/2023). Lokasi yang dipilih yaitu di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat, yang hanya terpaut 800 meter dari kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo menegaskan bahwa Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tidak harus menjadi calon wakil presiden. Hal ini, kata Hashim, diungkapkan langsung oleh Cak Imin. Namun, calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto harus berdasarkan persetujuan PKB.

"Saya kira bukan, dalam pembicaraan dengan Pak Muhaimin itu tidak semestinya, tidak mutlak Pak Muhaimin. Itu calon-calon yang disetujui dan tentu dicalonkan oleh PKB," ujar Hashim ditemui usai deklarasi relawan Prabowo Mania 08 di Gedung Joang, Jakarta, Minggu, (12/3/2023).

Hashim mengungkapkan, bila sejak awal PKB mengunci nama Cak Imin sebagai cawapres, maka sudah deklarasi sejak Agustus tahun lalu.

"Kami menangkap tidak perlu sampai 100 persen harus Pak Muhaimin. Kalau harus Pak Muhaimin kan sudah deklarasi bulan Agustus tahun lalu," ujar adik kandung Prabowo.

Sementara itu, Gerindra terbuka bila Prabowo diduetkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Asal politikus PDIP itu menjadi cawapres bukan capres. Serta, PKB juga menyetujui nama Ganjar.

"Kemungkinan itu terbuka kalau pak Ganjar mau jadi tapi harus disetujui oleh PKB. Kan begitu harus disetujui PKB, kami terbuka lah," ujar Hashim.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka

Infografis Sistem Proporsional Tertutup Vs Proporsional Terbuka dalam Pemilu. (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya