Sukseskan Pemilu 2024, Pos Indonesia Siap Tempur Distribusikan Logistik

Terkait peta jalur distribusi, Faizal mengatakan telah mengantongi data yang diperoleh pada pemilu sebelumnya. Hanya saja, tak dipungkiri terjadi pembaruan peta jalur distribusi yang mesti dikoordinasikan lebih lanjut dengan KPUD.

“Berdasarkan pemilu sebelumnya, kami sudah punya (data kebutuhan logistik pemilu sebelumnya). Hanya saja ada pemekaran wilayah provinsi, kecamatan/kota, dan desa, kami akan duduk bersama dengan KPUD. Kemudian akan kami sesuaikan dengan kapabilitas. Kami punya sistem List Cost Routine. Ada rute terpendek, teroptimal, dengan cost paling murah,” katanya.

Faizal memberikan catatan terkait pengiriman logistik pemilu, terutama untuk mencegah rusaknya surat suara dalam pengiriman di wilayah 3T. Untuk wilayah rawan bencana sendiri Pos Indonesia mempunyai strategi khusus dalm pendistribusian.

“Setiap pengiriman logistik pemilu ditemani oleh TNI POLRI, yang mana mengikuti prosedur keselamatan yang mereka tetapkan. Misalnya naik boat harus memakai life vest, kita ikuti semua. karna ini pekerjaan sehari hari kita mengantar dokumen, barang ke daerah2 terpencil. Teman- teman pos di daerah sudah tahu waktunya (air laut) surut, maka tidak bisa jalan atau waktu pasang. Misalkan sudah tahu waktunya mereka mengirimkan lebih awal, daripada terlambat lebih baik datang dari awal.

"Kami sudah berpengalaman mengirimkan bantuan kepada 20 juta penerima di seluruh Indonesia, tersebar di daerah 3T, kadang mengalami masalah dengan alam. Ada juga risiko perahu terbalik dan lainnya. Perlu dibicarakan dengan KPU untuk meminimalkan risiko terkena basah, hujan, atau perahu terbalik, logistik pemilu tetap terjaga kering. Sehingga aman saat dikirim dan dikembalikan karena (untuk) kemasan, yang memikirkan KPU,” ucapnya.

Perihal kondisi cuaca dan tantangan wilayah 3T, Komisioner KPU Yulianto Sudrajat mengatakan pihaknya tengah memproses pemetaan jalur logistik pemilu. Persiapan perencanaan logistik yang sudah disiapkan oleh KPU saat ini sedang mempersiapakan kebutuhan keseluruhan.

“Satu hal, bahwa basis data adalah berapa jumlah Pemilu yang nanti disesuaikan dengan berapa jumlah surat suara dan berapa TPS. Kami sedang berproses. Seluruh provinsi, kabupaten/kota, sudah kami instruksikan membuat peta jalur distribusi logistik. Titik tempat pendistribusian dari penyedia jasa hingga ke kabupaten/kota jalurnya harus tepat karena Indonesia sangat luas wilayahnya, terdiri dari banyak pulau, termasuk juga tantangan cuaca. Dengan demikian kami bisa mendistribusikan sesuai prinsip distribusi logistik, yaitu tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu,” kata Yulianto.

Senada dengan penuturan Faizal, Yulianto juga menyebutkan mereka menggunakan Silog untuk memantau alur pendistribusian logistik pemilu.

“Kami akan menggunakan Sistem Informasi Logististik (Silog) untuk mengawal seluruh proses mulai dari pengadaan barang dan jasa hingga alur distribusi bisa dipantau,” kata Yulianto.

Selain bermitra dengan Pos Indonesia, KPU juga melibatkan banyak pihak dalam pengadaan dan distribusi logisik pemilu.

“Kami akan melibatkan banyak pihak untuk pengadaan dan distribusi logistik pemilu. Untuk pengadaan kami menggandeng LKPP, proses pengadaan sesuai ketentuan undang-undang dan regulasi pengadaan barang/jasa. Untuk distribusi kami menggandeng banyak pihak baik TNI/Polri, maupun perusahaan yang bisa mendukung proses distribusi logistik hingga sampai di TPS,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Herwyn J.N Malonda, mengatakan pemetaan kerawanan distribusi logistik pemilu juga penting dilakukan. Apalagi berdasarkan pengalaman Pemilu 2019, terdapat lebih dari 6 juta pemilih belum menerima surat pemberitahuan memilih.

“Ada 2 hal penting mengenai pemetaan kerawanan distribusi logistik di index pra pemilu dan pengalaman Pemilu 2019 dan Pilkada 2018 .Kendala Pemilu 2019 ada lebih dari 6 juta pemilih belum menerima surat pemberitahuan yang berimplikasi terhadap kedatangan pemilih ke TPS. Semua itu menjadi catatan Bawaslu untuk pemilu ke depan, agar tepat jumlah, tepat sasaran seperti disampaikan pihak KPU.

Adapun kerawanan yang kemungkinan dihadapi penyelenggara pemilu yaitu: (1) Ketidaksesuaian desain, jenis, jumlah, kualitas, dan spesifikasi, (2) Kebutuhan terhadap pemilih disabilitas, (3) Jumlah surat suara tidak melebihi jumlah pemilih agar tidak bermasalah di kemudian hari, termasuk menjaga kerahasiaan surat suara.

Ini yang akan dilakukan antisipasi terkait dengan kerawanan pemilu.

“Indonesia ini wilayah kepulauan. Ada delapan provinsi di wilayah kepulauan. Waktu pelaksanaan pemilu 2024 adalah pada 14 Februari. Cuacanya tidak menunjang. Ini harus diprediksikan kapan pengadaan logistiknya, terutama untuk wilayah Indonesia timur. Termasuk kotak suara, surat suara, bilik suara dan logistik penunjang lainnya. Sehingga jangan lagi ada diundur jadwal pemungutan suara karena akan menggeser waktu penghitungan suara bisa terjadi di hari berikutnya,” ucap Herwyn.

Pihak Bawaslu mengakui telah mempunyai peta kerawanan. KPU juga menyampaikan kepada Bawaslu tentang titik-titik rawan yang perlu diantisipasi terkait misalnya begini melalui proses pengadaan saja apakah proses pengadaan itu sesuai spesifikasi, terutama juga terkait bagaimana menjamin kerahasiaan misalnya surat suara, seperti kode.

Berikutnya, rangkaian proses di percetakan yang bisa mungkin terjadi dalam titik-titik rawan perlu menjadi perhatian. Pentingnya perusahaan percetakan menjaga kerahasiaan dari surat suara hingga keamanan dan keutuhan surat suara, sesuai pasal 345 ayat 267.

Pihak Pos Indonesia sendiri sudah sangat ‘siap tempur’ menjalankan amanah untuk pendistribusian logistik Pemilu.

“Kami sebagai salah satu Mitra KPU tentu akan mendukung seluruh rencana KPU dalam distribusi logistik ini, termasuk keamanan dan termasuk mungkin juga perlu ada asuransi nantinya, apabila terjadi risiko-risiko yang di luar risiko alam, risiko cuaca yang tidak bisa kita kendalikan. Ini tentu saja harus kita antisipasi bersama. Namun demikian PT Pos Indonesia sebagaimana Pemilu sebelumnya, kita siap untuk mendukung Pemilu (sebagai) agenda nasional dan mendukung seluruh rencana KPU dan memperhatikan feedback dari Bawaslu terkait dengan ketepatan waktu tadi,” pungkas Faizal R. Djoemadi.