Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum DPP Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, penundaan Pemilu 2024 berpotensi menjadikan Indonesia sebagai negara republik pisang atau banana republic, sebab kekuasaan akan dipegang oleh orang-orang yang tidak dipilih secara demokratis.
Banana republic merupakan istilah yang diciptakan penulis Amerika Serikat, O Henry untuk merujuk negara-negara yang dipimpin oleh oligarki dan diktaktor.
Advertisement
Istilah republik pisang lahir karena melihat negara di Amerika latin yang memiliki ketergantungan kepada satu hasil alam seperti pisang atau kopi.
"Saya khawatir khawatir dunia akan melihat indonesia sebagai banana republic, banana republic karena semua pejabat demua pejabat negara menduduki kursi kekuasaan tanpa pemilu yang demokratis," ujar AHY saat pidato politik di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3).
Lebih lanjut, AHY mengatakan, tanpa ada pemilu maka pemimpin negara tidak punya legitimasi. Sehingga kekuasaan yang dipegang tidak sah dan tidak halal.
Putra Susilo Bambang Yudhoyono ini mempertanyakan siapa yang akan memimpin negara bila pemilu ditunda. Sebab masa pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024.
"Karena perintah konstitusi pemerintahan saat ini akan mengakhiri masa tugasnya pada tanggal 20 Oktober 2024. Pertanyaannya begini apa iya ada plt presiden?" ujar AHY.
Menolak Sistem Pemilu Tertutup
AHY meyakini kemunculan isu penundaan pemilu bukan kebetulan semata.
"Apakah ini sebuah kebetulan belaka? Keputusan menunda Pemilu tersebut hadir setelah isu tiga periode, perpanjangan masa jabatan presiden, hingga kontroversi sistem pemilu proporsional tertutup," kata AHY.
AHY menegaskan sikap Demonrat dan 7 parpol parlemen menolak sistem pemilu tertutup diberlakukan. Ia menyebut sistem terbuka adalah sistem terbaik.
"Sistem proporsional terbuka adalah produk dari kemajuan kualitas demokrasi," kata dia.
Menurut AHY, sistem pemilu terbuka memungkinkan hak warga negara untuk dipilih dan memilih. Sementara sistem proporsional tertutup menurutnya hanya seperti membeli kucing dalam karung.
"Bagi warga negara yang memiliki hak untuk memilih, terbuka ruang untuk mengenal langsung siapa yang akan menjadi wakil rakyatnya. Tidak seperti membeli kucing dalam karung," imbuh dia.
Advertisement
