Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial Tri Rismahrini (Risma) menyatakan pihaknya hanya memiliki lima staf khusus (stafsus). Untuk penerimaan staf khusus juga harus izin Presiden.
Risma pun menegaskan tidak ada Surat Keterangan (SK) yang menyatakan eks koruptor yang pernah menjabat sebagai Bupati Purbalingga Tasdi. Sebelumnya Tasdi diisukan akan menjadi staf khusus Mensos Risma.
Advertisement
"Staf khusus itu cuma lima, dan itu harus izin Presiden, karena eselon 1, standar eselon 1,” tutur Mensos Rismadikutip dari Antara, Rabu (15/3/2023).
Adapun pengangkatan staf khusus menteri dilakukan dengan prosedur mengajukan calon-calon nama kepada Presiden RI melalui surat Menteri Sosial Nomor S.2/MS/A/2/2021 tanggal 9 Februari 2021. Keputusan Mensos Nomor Orpeg 14B-II-07/2021 tentang pengangkatan staf khusus menteri, masih berlaku dan tidak ada perubahan.
Risma mengatakan, pihaknya hanya memiliki lima staf khusus menteri yang bekerja untuk Kementerian Sosial saat ini.
“Yang jelas staf khususku mulai awal jadi menteri sudah lima, maksimal itu lima, tidak boleh lebih,” tutur Risma.
Lima staf khusus itu antara lain Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Don Rozano Sigit Prakoeswa, Staf Khusus Menteri Bidang Pengembangan SDM dan Program Kementerian Suhadi Lilu. Selanjutnya Staf Khusus Menteri Bidang Pemerlu Pelayanan Kessos dan Potensi Sumber Kessos Luhur Budijarso Lulu, Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Doddi Madya Judanto, dan Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan dan Kemitraan Lembaga Luar Negeri Faozan Amar.
Selain itu, Risma menuturkan, turut bersimpati kepada Tasdi yang pernah melakukan kesalahan korupsi. Akan tetapi, ia mengatakan, Kementerian Sosial, lembaga yang saat ini dipimpinnya harus terus dijaga dan dibenahi.
Ia menilai, tidak mudah membenahi sistem yang berjalan di Kementerian Sosial. Mensos Risma dinilai tak jarang baru bisa pulang pada dini hari untuk melakukan tugasnya. Selain itu, tugas dia sebagai menteri sosial tidak jarang membuatnya jadi emosional.
“Jadi maksud saya pastilah saya jaga, karena saya membenahinya tidak mudah. Tapi dikira gampang tiap hari marah dan nangis. Boleh dicek aku tiap pelantikan, dulunya menajdi wali kota hanya ngomong soal “Kalau nanti kamu begitu, nanti kembali kepada anakmu.Coba sekarang saya di Kementerian Sosial saya sampai ngoming ayat-auyat di Al-Quran, saya sampai ngomong itu,” ujar dia.
Mensos Risma: Realisasi Anggaran Bansos 2022 Sentuh Rp 96,5 Triliun
Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan bahwa total anggaran untuk bantuan sosial (bansos) tahun 2022 sebesar Rp. 97.928.061.416.000 atau Rp. Rp. 97.9 triliun.
Adapun realisasi dari anggaran tersebut sebesar Rp. 96.534.397.587.261 atau 98,58 persen.
"Untuk anggaran bantuan sosial itu adalah sebesar Rp. 97.928.061.416.000," papar Mensos Risma, dalam Raker dengan Komisi VIII DPR RI yang disiarkan secara daring pada Rabu (8/2/2023).
Dari realisasi anggaran tersebut, Mensos Risma merinci, terdiri dari belanja pegawai dari pagu sebesar Rp. 468.493.079.000 dengan realisasi Rp. 428.746.038.370 (91,52%), belanja barang dari pagu Rp. 4.207.499.366.000 dan realisasi Rp. 4.062.376.304.851 (96,55%).
"Untuk anggaran bantuan sosial tahun anggaran 2022 itu sebesar Rp. 93.086.716.563.000, realisasinya adalah Rp. 91.884.679.114.935 atau 98,71 persen," beber Mensos Risma.
Adapun belanja modal dengan pagu sebesar Rp. 165.352.408.000 dan realisasi Rp. 158.596.129.105 (99,93 persen).
Mensos Risma pun mengungkapkan alasan adanya perbedaan antara data anggaran bansos 2022 yang ia paparkan dengan yang disebutkan Ketua Komisi VIII DPR Dr. H. Ashabul Kahfi - sebesar Rp. 78 triliun.
"Ini berbeda dari data yang Rp. 78 triliun karena ada bantuan tambahan untuk BLT minyak goreng dan BLT BBM," jelas Mensos Risma. "Yang angkanya untuk (BLT) minyak goreng sebesar Rp. 6.195.000.000.000 dan untuk BLT BBM Rp. 12.390.000.000.000," ia menambahkan.
Advertisement
BSU hingga Bansos Minyak Goreng Dihapus pada 2023
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menghapus sejumlah program bantuan sosial (bansos) pada tahun 2023. Antara lain, program Bantuan Minyak Goreng, Bantuan Subsidi Upah (BSU), hingga Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW).
"Beberapa anggaran 2022 tidak diteruskan, seperti tahun lalu ada bantuan minyak goreng, bantuan subsidi upah (BSU), bantuan pedagang kaki lima (PKL) itu di redesain tergantung kementerian-kementerian dan lembaga," jelas Sri Mulyani saat meninjau pelaksanaan Program Penanganan Kemiskinan Terpadu di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (20/1/2023).
Sri Mulyani mengatakan, manfaat sejumlah program bansos yang bakal dihapus tersebut sudah tidak relevan lagi dengan permasalahan yang ada di tahun ini. Misalnya mulai meredanya pandemi Covid-19 hingga turunnya harga jual minyak goreng di pasaran.
"Tahun 2022 kemarin situasinya memang masih pandemi yang banyak dan ada guncangan-guncangan seperti harga minyak goreng naik. Jadi, ada beberapa anggaran 2022 yang tidak diteruskan," ucap Sri Mulyani.
Meski begitu, Sri Mulyani memastikan pagu anggaran untuk sektor perlindungan sosial 2023 tetap senilai Rp476 triliun. Dia menuturkan, angka ini relatif tidak berbeda jauh dibandingkan APBN 2022 untuk menghadapi dampak pandemi Covid-19 maupun gejolak ekonomi global.
"Jumlah (anggaran perlindungan sosial) Rp476 triliun relatif sama dengan tahun 2022," ucap Sri Mulyani.
