Liputan6.com, Jakarta - Secangkir minuman hangat menemani pertemuan antara Ketua Dewan Pertimbangan PPP Romahurmuziy dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor PDIP Jakarta, Rabu sore awal Maret 2023 lalu. Pertemuan tersebut berlangsung dengan santai dan penuh kehangatan.
Momen perjamuan itu terungkap setelah Romy, sapaan Romahurmuziy, mengunggah foto pertemuan di akun instagram pribadinya @romahurmuziy. Romy mengatakan, banyak hal yang dibahas dalam persamuhan tersebut. Di antaranya tentang nostalgia PDIP dan PPP saat perjalanan pemerintahan Mega-Hamzah Haz.
Advertisement
Manuver Romy dan PDIP disebut bakal menggoyahkan pondasi Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang sudah didirikan oleh PPP, Partai Golkar, dan PAN. Terlebih PDIP menegaskan tak ingin sendiri dalam mengarungi perjalanan Pilpres 2024. Ada tiga parpol yang tengah didekati PDIP saat ini, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Golkar.
Bila demikian, apakah koalisi yang dideklarasikan pada Sabtu malam, 4 Juni 2022 lalu bakal terancam bubar jalan? Menurut Ketua DPD Jawa Barat Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, pihaknya terbuka dengan parpol lain. Namun, dia menegaskan partai berlambang pohon beringin itu tidak akan pisah dari Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB.
"Pertama Golkar dengan KIB masih sangat solid. Karena masih solid maka dalam posisi Golkar yang masih menjadi bagian dari KIB maka kita tidak bisa dipisahkan dalam konteks koalisi ini dengan KIB," kata Ace, saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (16/3/2023).
Dia pun meminta agar tak ada anggapan bahwa Golkar bermain mata dengan parpol lain untuk membangun koalisi. Sebab, hingga saat ini koalisi yang dibangun PAN, PPP, dan Golkar tetap solid.
"KIB sendiri tidak bubar. Saya kira itu jelas ya. Jadi jangan sampai ditafsirkan bahwa Golkar main sendiri, berkoalisi dengan partai lain. Jadi, KIB hingga saat ini masih solid, masih ada dalam satu platform bersama dan konsisten dengan tahapan-tahapan termasuk nanti di akhir menentukan pemilihan capres dan cawapres," tegasnya.
Pengamat Politik sekaligus CEO and Founder Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai KIB saat ini memang bisa disebut masih solid. Indikasi yang bisa dilihat, kata dia, tidak ada satu pun dari tiga partai tersebut yang menyatakan dengan tegas pergi meninggalkan koalisi.
"Mereka belum pernah mengatakan ada yang keluar dari barisan koalisi, masih ada tim kecil, ada penjajakan masih ada diskusi, dan mereka masih mengatakan bagian dari koalisi KIB, tidak ada yang keluar. Ini dibilang solid," kata dia kepada Liputan6.com, Jakarta, Kamis (16/3/2023).
Meski demikian, terdapat mazhab atau pandangan lain yang menyebutkan koalisi ini tengah berada di ujung tanduk alias terancam bubar jalan. Kondisi ini bermuara dari masih alotnya internal KIB dalam menyepakati sosok capres dan cawapres yang akan diusung pada Pilpres 2024.
"KIB tidak mengusung capres cawapres, apakah KIB tidak punya capres cawapres, menjadi alasan mereka belum mengumumkan capres cawapresnya. Kemudian ada statemen dari (salah satu partai) KIB yang muncul (nama) Ganjar Erick. Itu kan sebenarnya menampar atau tidak berkomitmen. KIB tapi yang diusung Ganjar-Erick, ini kan nggak nyambung. Artinya itikad baik untuk KIB dipertanyakan sebetulnya. Kecuali misalnya ada Airlangga-nya. Kalau misalnya Ganjar Airlangga masih okelah," dia menjelaskan.
Pangi menilai manuver yang dilakukan sejumlah elite partai di KIB yang melakukan komunikasi dengan parpol lain merupakan hal yang lumrah. Langkah itu untuk memperluas ruang gerak dan menyamakan persepsi. Sehingga koalisi tersebut leluasa dan tidak hanya terkunci pada tiga partai saja.
Namun demikian, dia menyayangkan pandangan elite partai politik yang mengedepankan sikap transaksional dan pragmatisme dalam membangun sebuah koalisi. Akibatnya, jalinan kerja sama yang sudah dibuat, akan mudah terkoyak bila transaksi pragmatisme politik tidak tercapai.
"Koalisi kita ini tidak solid karena basis atau lem perekat itu bukan pada ideologi atau programatic atau persamaan kepentingan dalam hal legacy kebijakan. Yang lebih menonjol DNA koalisi berbasis soal figur. Sehingga mereka berkoalisi dengan syarat kader mereka diusung menjadi capres atau cawapres. Atau mereka berkoalisi bisa juga transaksional mana peluang besar menang. Itu baru irisan basis koalisi kita. Sehingga koalisi itu gampang bubar jalan, pecah kongsi. Karena bangunan koalisinya itu masih bersifat transaksional dan pragmatis saja," terang Pangi.
"PAN sudah kelihatan arahnya ke mana, dan sudah tidak bisa dipegang lagi. Jadi memang betul-betul sangat transaksional banget PAN ini, pragmatis banget, transaksional banget," dia menandaskan.
Sedangkan Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengungkapkan, pada prinsipnya Koalisi Indonesia Bersatu adalah Jokowi. Koalisi itu akan tetap solid di bawah kendali Jokowi.
"Ya mungkin manuver-manuver mereka (tokoh parpol KIB) itu disuruh Jokowi juga. Mengapa? Karena kalau diam tidak bergerak, kan terbaca oleh lawan. Tetapi kalau ketika mereka bergerak ke sana ke mari, bermanuver, itu langkah-langkahnya tidak terbaca, seolah tidak solid dan lainnya. Ujung-ujungnya dari segala permainan itu ya mereka patuh dan taat pada Jokowi," kata dia kepada Liputan6.com, Kamis (16/3/2023).
Dia meyakini, dalam internal KIB terjadi tarik menarik terkait tentang sosok capres dan cawapres yang akan diusung pada Pilpres 2024. Namun kembali lagi, persoalan itu akan terselesaikan setelah kandidat yang didukung mendapat restu dari Jokowi.
"Tarik menarik (nama capres cawaspres) pasti ada, karena Airlangga nyapres. Tapi ujungnya, capres cawapresnya itu yang direstui Jokowi. Begitu mereka yang tidak setuju dengan Jokowi, Ketua umumnya diganti. Dan itu seperti terjadi di kasus Suharso Monoarfa (mantan Ketua PPP)," kata dia.
Terkait dengan PDIP berkoalisi dengan KIB, kata dia, tergantung dengan sosok capres yang akan diusung dari Partai berlambang banteng tersebut. Bila Puan Maharani yang dimajukan, PDIP disebutkan akan bertarung sendiri tanpa adanya koalisi.
"PDIP punya harga diri, tergantung kepentingannya. Semua mata sedang menunggu PDIP, kalau PDIP mengusung puan, PDIP tidak bergabung dengan yang lain. Tetapi kalau mengusung Ganjar, justru KIB yang akan bergabung dengan PDIP," dia menandaskan.
Sementara itu, Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, selama Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait penetapan capres dan cawapres, partai-partai politik yang berkoalisi masih bisa bergeser dari porosnya. Partai itu akan bisa disebut solid koalisi ketika sudah mendaftarkan kandidatnya pada Oktober mendatang.
"Jadi bagi saya tolak ukurnya adalah pendaftaran KPU dan diumumkan sebagai kandidat 2024. Sebelum itu semua, bahkan tidak hanya cair bahkan cukup mungkin untuk meleleh," ucap dia dalam diskusi Obrolan Balkon Liputan6.com, Rabu 15 Maret 2023.
Adi menjelaskan ada dua hal untuk menentukan partai tetap solid pada koalisinya atau sebaliknya, bubar sebelum layar terkembang. Pertama, dia menerangkan, partai-partai itu pasti akan berkoalisi kalau mereka memungkinkan memenangkan pertarungan.
"Tidak mungkin koalisi itu dibentuk kalau hanya sebatas pelengkap penderita atau hanya sebatas ornamen pemilu 5 tahunan makanya saya membaca nanti kalaupun toh sudah mulai muncul poros-poros politik sebelum ada ketetapan resmi dari KPU rasa-rasanya partai-partai ini bisa hijrah ke satu poros ke poros yang lainnya dengan melihat kekuatan capres dan capres yang akan diusung," ujar dia.
"Kalau capres dan cawapres yang ada di poros-poros saat ini itu relatively misalnya kemungkinan tidak akan memenangkan pertarungan, maka sangat mungkin partai pengusungnya yang sudah jauh-jauh hari bikin koalisi itu akan berlalu dan bahkan bisa bubar jalan. Jadi prinsipnya adalah soal bagaimana jagoan yang diusung itu bisa menang atau tidak," kata dia.
Untuk KIB, menurut Adi, saat ini memang belum terlihat dinamika politiknya lantaran belum muncul nama capres dan cawapres yang akan diusung. Meski disebut PAN ada nama Ganjar Pranowo-Erick Thohir, namun itu belum diamini oleh partai rekan koalisi KIB.
"Belum ada pernyataan bersama dari ketiga partai itu tentang siapa kandidat capres yang akan diumumkan nantinya secara kolektif," ujar dia.
Variabel-variabel ini yang menurutnya bisa menjelaskan apakah koalisi-koalisi akan tetap solid sampai Oktober ataukah akan bubar jalan. Karena semua partai politik itu sedang memasang tarif tinggi kepada semua Ketua umumnya untuk bisa maju dalam kontestasi Pilpres 2024.
"Ini tentu ada harapan ada coat-tail effect yang bisa didapatkan di 2024 nantinya. Karena pemilu yang dilaksanakan secara serentak Pilpres dan Pileg itu agak rumit bagi partai-partai yang tidak bisa mengusung kandidat capres sendiri. Khawatir pilegnya itu tergerus, khawatir suara anggota DPR nya itu berkurang hanya karena mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan ekor jas dari capres dan cawapres yang akan diusung," Adi menandaskan.
Jika KIB Pecah, Ketum Partai Harus Bicara
Tiga partai anggota Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB kini disinyalir memiliki skema calon presiden dan calon wakil presiden berbeda. Menurut Pengamat Politik Arifki Chaniago, hal itu terjadi setelah munculnya wacana PAN yang hendak mengusung Ganjar-Erick di Pilpres 2024.
Menurut Arifki, PAN diduga mulai goyah untuk mencalonkan kader internal. Sementara itu, partai anggota KIB lain yaitu PPP juha terlihat mulai merapat ke arah PDIP.
“Narasi ini juga diperkuat dengan adanya upaya Mantan Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy yang lebih mendekat dengan PDIP. Dari dua narasi ini, PAN dan PPP maka banyak yang berkesimpulan bahwa masing-masing anggota KIB memiliki jalan berbeda di Pilpres 2024,” jelas Direktur Eksekutif Aljabar Strategic ini.
Namun Arifki menilai, jika narasi itu muncul dan dikaitkan dengan pecahnya KIB maka hal itu terlalu terburu-buru. Sebab, tindak tanduk dari Romahurmuziy yang merapat ke PDI-P tidak dapat diartikan sebagai bagian KIB.
"Kecuali yang berbicara itu para ketua umum partai atau para fungsionaris ketiga partai yang terlibat langsung dengan KIB,” untkap Arifki.
Arifki mendorong publik lebih luas melihat dari kacamata organisasi. Artinya, Jika hendak bicara KIB pecah yang bicara haruslah Airlangga, Zulhas, atau Mardiono selaku ketua umum masing-masing dari partai anggota. Maka tentu dapat kemungkinan jika memang terjadi guncangan di tubuh koalisi.
"Saya kira KIB sudah punya narasi yang lebih jauh soal Pilpres 2024, jika ini bubar begitu saja tentu disayangkan karena narasi yang dibawa itu memperkuat narasi kelembagaan partai", tutur Arifki.
Kendati begitu, ketika belakangan muncul wacana Airlangga Hartarto yang berduet dengan Ganjar Pranowo atau Prabowo diduga hal itu menjadi sinyal bahwa KIB bakal bekerjasama dengan PDI-P atau dengan Gerindra-PKB.
Hal itu tentu lebih logis, jika KIB menjadi penentu dari koalisi kuat yang bakal terbentuk.
"KIB tentu lebih logis menjadi penentu daripada terpecah-pecah dengan membentuk koalisi baru. Jika narasi itu yang dipertahankan oleh KIB, maka narasi kelembagaan yang dibangun oleh Golkar, PAN, dan PPP bakal terus menarik dilihat sebagai pendekatan baru dalam menentukan capres dan cawapres", Arifki menutup.
Sementara Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus membantah koalisi yang digagas Golkar, PPP dan PAN, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), bubar. Lodewijk mengatakan, tidak ada satupun partai di KIB yang keluar dari koalisi.
"Sekarang apakah ada yang keluar dari KIB kan enggak ada. Ya toh. Ada enggak? Enggak ada. Ya memang kondisinya seperti itu," kata Lodewijk soal kondisi Koalisi Indonesia Bersatu saat ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Enam+01:06VIDEO: Jaulah Nasihati Sekelompok Pria yang Diduga Sedang Berjudi Menurut dia, banyak yang tidak paham bagaimana kondisi internal di KIB. Salah satunya, KIB disebut-sebut akan bubar. Padahal, lanjut dia, mereka tidak tahu isi pembicaraan di antara ketua umum partai anggota KIB.
"Itu kan dari analisisinya dia karena dia tidak tahu isi dalemnya ngomongnya gitu gitu lho adanya di ketum," ujar Lodewijk.
Godaan dari Partai LainLodewijk pun tidak masalah PPP sudah digoda oleh PDIP untuk berkoalisi pada Pemilu 2024. Wakil ketua DPR RI ini tidak masalah PPP membuka komunikasi dengan partai lain.
"Kita kalau komunikasi jalan, tapi manakala aspirasi kan tetap aja enggak bisa. Namanya aspirasi, orang pengen ini biar aja gitu," ucap Lodewijk.
Advertisement
KIB Ingin Jadi Koalisi Gemuk
Partai Golkar menyatakan pihaknya berharap Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) semakin besar dan tidak hanya berisi tiga partai Golkar, PAN dan PPP saja
Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut, peluang memperlebar koalisi itu bisa dari berbagai cara. Sebab saat ini semua koalisi masih cair atau dinamis.
Enam+00:50VIDEO: Turis Jepang Punguti Sampah Saat Wisata ke Pulau Tulas Indonesia "Tentu harapannya kami semua KIB bisa membawa dan mengajak parpol untuk membangun koalisi yang lebih besar lagi," kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (15/3/2023).
Doli menyebut meski telah terbentuk beberapa koalisi lain, hal itu tidak menutup pintu parpol antar koalisi bertemu atau nantinya melebur menjadi satu koalisi.
Termasuk juga bagi PDIP yang belum menentukan rekan koalisi.
"Artinya masih dibuka peluang untuk memperlebar koalisi, kemudian untuk menyatukan koalisi yang ada. PDIP juga selama ini kan belum, masih belum membentuk dengan parpol lain," kata Doli.
Terkait isu perpecahan KIB dan kedekatan PPP dengan PDIP, Doli justru menyebut KIB memang membuka diri jika partai lain ingin bergabung termasuk PDIP.
Doli juga membantah isu PPP akan keluar koalisi. Ia mengklaim KIB masih kompak di jalan yang sama.
"Jelas saya menyatakan KIB sejauh ini on the track dengan segala komunikasi yang telah disepakati bersama. Bahwa komunikasi politik ini nanti akan bergabung atau menjadi koalisi besar, itu semua bisa terjadi," pungkas Doli.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebelumnya digoda oleh PDI Perjuangan. Ketua Majelis Pertimbangan PPP M Romahurmuziy mengungkap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengajak PPP untuk membentuk koalisi. Alasannya demi menjaga amanat dari tokoh senior PPP almarhum Maimoen Zubair.
"Tentu tidak terhindarkan karena Pilpres juga sudah dekat. Ajakan koalisi kpd PPP oleh mas Hasto sebenarnya sudah lama, sejak Plt Ketum Pak Harso. Alasannya sederhana amanat almarhum Mbah Maimoen sebelum wafat ke Bu Mega untuk ikut menjaga PPP. Yang kedua, sejarahnya ada zaman Mega-Hamzah maupun yang mutakhir Ganjar-Yasin," ujar Rommy menceritakan pertemuan dengan Hasto pada Senin (6/3/2023).
Sedangkan Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengakui terbuka peluang koalisi dengan PDIP. Selama kedua partai memiliki tujuan yang sama.
"Tentu upaya-upaya untuk mengajak berkoalisi apalagi ini PPP termasuk yang kecil, jumlahnya 4,5 persen tentu berusaha mengajak koalisi dengan partai-partai yang lain, itu bagian dari upaya politik yang dilakukan parpol," ujarnya.
"Ya, tentu. Termasuk juga PDIP. Kemudian di dalam berkoalisi itu ya memiliki tujuan-tujuan yang harus sama, ya," sambung Mardiono.
