Liputan6.com, Jakarta BUMN Track didukung PPM Manajemen kembali menggelar Anugerah BUMN 2023 sebagai bentuk apresiasi kepada para CEO dan perusahaan BUMN yang berkiprah bagi pertumbuhan kinerja perusahaan.
Sebagaimana pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya, BUMN Track sebagai penyelenggara Anugerah BUMN, tahun ini juga didukung penuh oleh PPM Manajemen dalam lingkup penjuriannya.
Advertisement
Anugerah BUMN 2023 yang memasuki tahun ke-12 mengangkat tema Akselerasi Transformasi Digital, Inovasi dan Recovery Bisnis BUMN.
Proses penjurian Anugerah BUMN 2023 dilakukan secara online melalui tiga tahap. Pertama, proses penyeleksian dokumen yang berlangsung pada 18 Januari-10 Februari 2023.
Bagi peserta yang lolos wajib mengikuti tahap kedua berupa wawancara korporasi yang berlangsung pada 15-20 Februari 2023.
Tahap ketiga berupa wawancara CEO pada 22-27 Februari 2023. Pada saat wawancara penjurian dihadiri oleh 24 BUMN, 46 Anak Perusahaan BUMN dan 12 Perusahaan TBK.
Kategori penghargaan di antaranya, Strategi Pemulihan Terbaik, Inovasi Bisnis Terbaik, Transformasi Digital Terbaik, Transformasi Organisasi Terbaik, Tata Kelola Perusahaan (GCG) Terbaik, Kategori Program Pengembangan UMKM Terbaik, Pengembangan Talenta & SDM Unggul Terbaik, serta Best of The Best CEO BUMN dan Anak Perusahaan BUMN.
Untuk Pos Indonesia Group mendapat 3 penghargaan sekaligus yaitu :
- Faizal R Djoemadi, CEO Driving Execution Terbaik
- Pos Indonesia, BUMN Strategi Pemulihan Terbaik I
- Pos Properti, Anak Perusahaan BUMN Strategi Pemulihan Terbaik II
Ketua Dewan Juri Anugerah BUMN 2023 sekaligus Menteri BUMN pertama Dr Tanri Abeng, MBA mengatakan, pemenang The Best CEO tidak hanya dilihat dari peningkatan kinerja perusahaan namun juga dikaitkan dengan kepemimpinan yang mumpuni dalam mengelola strategi bisnis di era transisi endemi. Kategori yang ditetapkan adalah CEO Visioner, Strategic Orientation, Driving Excecution dan Talent Development.
Dewan Juri Anugerah BUMN 2023 diketuai oleh, Dr Tanri Abeng MBA Sedangkan anggota dewan juri adalah Aditayani Indra Kukila, M.Psi., Psikolog, Ir. Andi Ilham Said, MSOM, Ph.D, Dr. Willem A. Makaliwe, Dr. Agus Nurudin, Dr. Indrawan Nugroho, Dr. Ir. Idqan Fahmi, Mec, Dr. Ir Imam Supriyadi M.M, Dr. Mas Achmad Daniri, M. Ec, Lenita Tobing, Tulus Abadi, Freddy Tulung, Ahmed Kurnia, Akhmad Kusaeni, SH Sutarto dan Panel Ahi dari PPM Manajemen. Penyerahan penghargaan berlangsung pada Rabu, 15 Maret 2023 di Grand Ballroom Hotel Sahid Jaya Jakarta.
Soal Penyaluran Bansos, Kemensos dan BUMN Sepakat Melalui Himbara dan PT Pos Indonesia
Terjawab sudah soal kepastian skema penyaluran bansos pada tahun ini. Kementerian Sosial dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyepakati penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau sembako untuk masyarakat melalui Himbara (Himpunan Bank Negara) dan PT Pos Indonesia.
Kesepakatan tersebut merupakan hasil pertemuan antara Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.
Dalam skema ini, disepakati Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dekat dengan bank dapat mengambil bantuan secara cash di cabang atau ATM terdekat. Namun jika tidak mengambil bantuan dalam waktu yang telah ditentukan, maka penyaluran akan diambil alih oleh PT Pos.
“Jadi kami sudah menyepakati itu. Semula di bank, kemudian jika beberapa hari tidak diambil maka penyalurannya itu melalui PT Pos,” kata Mensos dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Kemensos di Jalan Salemba Nomor 28 pada hari Kamis (2/3).
Adapun salah satu tujuan penyaluran melalui bank bertujuan untuk meningkatkan financial inclusion atau keuangan inklusif bagi masyarakat. Keuangan inklusif adalah upaya menyediakan akses berbagai produk finansial kepada masyarakat secara luas, termasuk kelompok masyarakat rentan, berpenghasilan renda dan penyandang disabilitas.
Selain itu, penyaluran lewat bank memungkinkan masyarakat untuk mengambil bantuan dimana dan kapan saja karena difasilitasi oleh ATM.
Advertisement
Tidak Lagi Melalui e-Warung
Dalam keterangan pers, Mensos juga memastikan bahwa BPNT/sembako tidak lagi melalui e-warung. Kebijakan ini diambil atas hasil evaluasi dan rekomendasi Komisi VIII DPR RI.
“Kita tidak menggunakan e-warung lagi. Ini menyikapi dari Perpres Nomor 63 tahun 2017 (tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai). Boleh penarikan tunai atau barang. Oleh karena itu kita menyepakati penyalurannya tunai. Pengambilannya bisa lewat ATM atau ke bank langsung,” kata Mensos.
Senada dengan Mensos, Wamen BUMN menyampaikan penyaluran secara cash mempermudah masyarakat dalam menerima dan memanfaatkan bantuan.
“Bisa (langsung) melakukan transaksi pencairan sehingga tak perlu masyarakat harus mencari warung untuk menukar bahan pokok. Ini diharapkan masyarakat lebih cepat menggunakan dananya untuk keperluan sehari-hari,” katanya.