Liputan6.com, Jakarta - Ramainya penemuan traksaksi janggal sebesar Rp300 triliun, dianggap Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) belum tentu sebagai penyalahgunaan kewenangan atau penyelewengan yang dilakukan oleh pagawai Kemenkeu. Nama Mahfud MD pun menjadi perbincangan karena belum ada laporannya ke penegak hukum.
Mengetahui hal itu, Mahfud MD memberikan penjelasakannya melalui cuitannya di Twitter miliknya, Jumat (17/3/2023). Ia minta maaf belum bisa menjelaskan mengenai transaksi janggal sebesar Rp300 triliun.
Advertisement
"Minta maaf, sy sdg di Australia. Tak etis berkomentar dan berpolemik dari luar negeri atas apa yg terjadi di dlm negeri," cuitnya.
Namun, Menko Polhukam ini berjanji akan menjernihkan masalah ini setelah kembali ke Indonesia dari Australia.
Mahfud MD Menanyakan Uang Rp300 T Uang Apa?
Mahfud MD justru menanyakan uang 300 T rupiah ini sebenarnya uang apa? Karena sempat disebutkan bukan uang korupsi.
"Stlh sy pulang hrs dijernihkan konstruksinya: 1) Ada transaksi mencurigakan 300T; 2) tp itu bkn korupsi; 3) dan itu jg bkn pencucian uang. Lah, uang apa?" tanyanya.
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Advertisement
Ada Data Kuantitatif yang Disiapkan Mahfud MD
Sekali lagi Mahfud MD berjanji bakal merunut transaksi 300 triliun tersebut, sesampainya di Indonesia. Ia akan memberikan data yang dimilikinya.
"Ya nanti kita runut kalau saya sdh di Indonesia. Data saya kuantitatif, bkn semata kualitatif. Dan itu sdh disampaikan ke Kemkeu," sambungnya.
Pernyataan Kepala PPATK Dianggap Sudah Jelas
Walau berada di Australia, Mahfud MD tetap memantau kejadian yang terjadi di Indonesia termasuk transaksi janggal Rp300 triliun tersebut. Ditegaskan olehnya bahwa pernyataan Ivan Yustiavandana sudah cukup jelas.
"Saat jumpa pers saya lihat bhw Kepala PPATK cukup jelas: laporan yg hrs diselidiki. Nantilah, pokoknya jujur saja kalau mau mempetbaiki," bebernya.
Seperti diketahui, Mahfud Md sempat menyebut ada transaksi mencurigakan di kalangan pejabat Kemenkeu. Tak hanya Rafael Alun Trisambodo yang memiliki transaksi mencurigakan hingga Rp500 miliar.
"KPK sudah mulai menyelisik satu-satu, kemudian saya juga sudah menyampaikan laporan lain di luar yang Rp500 miliar," ujar Mahfud di UGM Yogyakarta, beberapa waktu lalu.
Mahfud menyebut, di luar transaksi mencurigakan Rp500 miliar Rafael Alun, ada juga transaksi janggal di kalangan pejabat Kemenkeu. Nilainya mencapai Rp300 triliun. Mayoritas ada di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, dilansir News Liputan6.com.
Advertisement
