Liputan6.com, Jakarta - Bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan mengatakan ada menteri koordinator (menko) yang ingin mengubah konstitusi negara Indonesia.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Sadarestuwati menilai pernyataan Anies Baswedan yang menyebut ada menko ingin mengubah konstitusi negara sangat mengada-ada. Dia menilai, seharusnya Anies sebagai mantan menteri paham bagaimana mekanisme dan siapa yang berhak untuk mengubah konstitusi.
Advertisement
"Itu sih mengada-ada. Memangnya menko bisa mengubah konstisusi? Harusnya seorang mantan menteri, mantan gubernur tahu mekanisme perubahan konstitusi," kata Sadarestuwati, saat dihubungi merdeka.com, Jumat (17/3/2023).
Dia pun meminta agar Anies Baswedan tidak membuat kegaduhan yang hanya menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Terlebih dengan pernyataan itu.
"Jangan membuat kegaduhan yang bisa membingungkan masyarakat," tegas Sadarestuwati.
Sebelumnya, Anies Baswedan mengungkapkan ada menteri koordinator (menko) yang ingin mengubah konstitusi Indonesia. Bahkan, kata Anies, pernyataan tersebut disampaikan secara terang-terangan oleh sang menko.
Anies menyampaikan itu saat acara 'Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Tokoh KAHMI' yang digelar KAHMI Jaya di Ancol, Jakarta, Kamis malam (16/3/2023).
"Kok, ada orang yang berada dalam posisi kunci, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak yang mau mendukung," kata Anies.
Dia pun mengaku tidak bisa membayangkan petinggi negeri ini mengatakan ingin mengubah konstitusi secara terang-terangan. Menurut Anies, bila ada pendapat kontroversial seperti demikian, seharusnya diutarakan di ruang tertutup.
Sebut Ada Menko Terang-terangan Mau Ubah Konstitusi Negara, Anies Baswedan Ajak Rakyat Melawan
Anies menilai kondisi seperti ini bukan menunjukkan kualitas demokrasi Indonesia yang alami penurunan.
Baginya, kondisi ini terjadi ketika orang yang tidak punya komitmen terhadap demokrasi makin berani mengutarakan pikirannya secara terbuka.
"Ini bukan menurun kualitas demokrasi, tapi orang yang tidak komit pada demokrasi makin berani ungkapkan pikirannya terbuka. Ini yang harus dilawan. Kenapa? Ini bukan melawan orang, tapi menyelamatkan semangat reformasi yang kita lakukan tahun 1998," tegas Anies.
"Yang kita butuhkan fair play, penyetaraan kesempatan, kenetralan dari pemegang kewenangan. Kalau itu terjadi, insyallah apa yang kita ikhtiarkan bisa laksanakan," sambung Anies.
Meski demikian, Anies tidak menyebut siapa menko yang dimaksud. "Ya sudah yang saya katakan tadi itu," kata Anies ketika dikonfirmasi awak media.
Reporter: Alma Fikhasari
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
