Anies Sebut Ada Menko Ingin Ubah Konstitusi, PKS: Waspada Gerakan-gerakan Ganggu Pemilu

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai pernyataan Anies itu perlu didukung. Sebab, kata Mardani, apabila benar ada menko yang ingin mengubah konstitusi dan menunda pemilu, maka hal itu harus dihentikan dan dibongkar siapa pelakunya.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 17 Mar 2023, 17:42 WIB
Bakal calon presiden (capres) yang didukung oleh tiga partai politik yaitu NasDem, PKS, dan Demokrat di Pilpres 2024, Anies Baswedan dalam acara silaturahmi dan dialog kebangsaan lintas tokoh KAHMI untuk Indonesia Maju. (Foto tangkapan layar siaran YouTube Kahmi Jaya Official).

Liputan6.com, Jakarta - Bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan menyatakan bahwa ada Menteri Koordinator (menko) yang ingin mengubah konstitusi Indonesia. Namun Anies tidak membeberkan nama Menko yang ia maksud.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai pernyataan Anies itu perlu didukung. Sebab, kata Mardani, apabila benar ada menko yang ingin mengubah konstitusi dan menunda pemilu, maka hal itu harus dihentikan dan dibongkar siapa pelakunya.

“Ini perlu dibongkar. Pelaksanaan pemilu yg berkualitas memerlukan stabilitas politik,” kata Mardani saat dikonfirmasi, Jumat (17/3/2023).

Mardani menyebut peringatan Anies itu agar semua pihak waspada akan upaya oknum untuk mengubah konstitusi dan menggangu pelaksanaan Pemilu 2024.

“Kita perlu waspada pada gerakan-gerakan yang mengganggu pelaksanaan pemilu tepat waktu dan berkualitas,” ungkapnya.

Menurut Mardani, pernyataan Anies tidak membuat gaduh namun wajib disampaikan agar semua waspada.

“Ada yg wajib disampaikan, yang disampaikan mas Anies justru wajib dibuka,” pungkasnya.

Sebelumnya, Anies mengatakan ada Menteri Koordinator (menko) yang ingin mengubah konstitusi Indonesia. Dia menyebut, pernyataan itu disampaikan secara terang-terangan.

Hal ini disampaikan Anies dalam acara 'Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Tokoh KAHMI' yang digelar KAHMI Jaya di Ancol, Jakarta, Kamis (16/3) malam.

"Kok, ada orang yang berada dalam posisi kunci, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak yang mau mendukung," kata Anies.


Kualitas Demokrasi Indonesia Alami Penurunan

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai berkumpul bersama tim kecil dari NasDem, Demokrat, dan PKS di Pendopo, Cilandak, Jakarta Selatan. (Alma Fikhasari/Merdeka.com)

Dia pun mengaku tak bisa membayangkan petinggi negeri ini mengatakan ingin mengubah konstitusi secara terang-terangan. Dia menilai bila ada pendapat kontroversial seperti demikian, seharusnya diutarakan di ruang tertutup.

Anies menilai kondisi seperti ini bukan menunjukkan kualitas demokrasi Indonesia yang alami penurunan. Baginya, kondisi ini terjadi ketika orang yang tidak punya komitmen terhadap demokrasi makin berani mengutarakan pikirannya secara terbuka.

"Ini bukan menurun kualitas demokrasi, tapi orang yang tidak komit pada demokrasi makin berani ungkapkan pikirannya terbuka," ujar Anies.

Infografis Manuver Pertemuan Anies Baswedan dan Surya Paloh. (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya