Liputan6.com, New York - PBB menyerukan Inisiatif Biji-bijan Laut Hitam alias Black Sea Grain Initiative yang mendekati kedaluwarsa untuk segera diperpanjang sepenuhnya.
Namun Rusia, negara yang memblokade jalur ekspor di Laut Hitam akibat peperangannya dengan Ukraina, tak sependapat untuk memperpanjang program tersebut. Moskow bahkan menyebutnya, "tidak cukup bermanfaat".
Advertisement
"Saat ini, PBB, di bawah kepemimpinan Sekretaris Jenderal [Antonio] Guterres, sedang melakukan segala yang mungkin untuk memastikan Inisiatif Biji-bijian Laut Hitam dapat berlanjut. Kami terus berhubungan erat dengan semua pihak,” kata kepala kemanusiaan PBB Martin Griffiths dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai situasi kemanusiaan di Ukraina.
Sejak ditandatangani pada 22 Juli di Istanbul, prakarsa tersebut telah memfasilitasi ekspor hampir 25 juta metrik ton biji-bijian dan bahan makanan lainnya dari tiga pelabuhan Laut Hitam di Ukraina ke pasar global dengan aman.
Nota Kesepahaman terkait antara Rusia dan PBB telah membuat terobosan dalam meredakan kekhawatiran bank, asuransi, pengirim barang, dan para pelaku sektor swasta lainnya soal melakukan bisnis dengan Rusia (yang sedang berada di bawah sanksi Barat).
Inisiatif itu digadang-gadang mengatasi krisis pangan global yang menjadi efek domino dari Perang Rusia-Ukraina dapat teratasi, meski tidak secara menyeluruh.
"Akibatnya, pasar global menjadi tenang dan harga pangan terus turun," kata Griffiths seperti dikutip dari VOA Indonesia, Sabtu (18/3/2023).
Griffiths berbicara melalui konferensi video dari Jenewa, setelah sebelumnya awal pekan ini dia dan kepala perdagangan AS Rebeca Grynspan bertemu ini dengan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Vershinin.
Black Grain Initiative Penting
Griffiths mengatakan kepada anggota dewan adalah "hal penting" bagi keamanan pangan global bahwa kedua perjanjian itu bisa berlanjut dan dilaksanakan sepenuhnya.
Hal itu akan memerlukan perpanjangan perjanjian tersebut selama empat bulan Sabtu, tetapi Rusia mengatakan bahwa mereka tidak cukup mendapat manfaat dari kesepakatan itu dan hanya akan menyetujui perpanjangan selama 60 hari. Turki, yang membantu menengahi kesepakatan itu, dan Ukraina sama-sama menginginkan 120 hari penuh.
“Upaya Sekretaris Jenderal (Guterres) belum membuahkan hasil, dan kami juga tidak dapat menerimanya,” kata Duta Besar Rusia Vassily Nebenzia kepada dewan.
Dia mengatakan bahwa kesepakatan itu tidak berdampak buruk pada ekonomi Rusia tetapi justru merugikan negara berkembang, yang dimaksudkan untuk dibantu, dengan tidak mengirimkan cukup biji-bijian. Dia juga menyebut, adalah "kebohongan total" bahwa aksi militer Rusia telah menyebabkan segala jenis krisis pangan global.
Advertisement
Respons Rusia dan AS
Moskow berulang kali mengatakan pupuk dan produk makanannya berada di bawah sanksi Barat. Sebenarnya produk makanan dan pupuk Rusia tidak terkena sanksi Barat, tetapi banyak perusahaan takut melakukan bisnis dengan perusahaan Rusia dan khawatir bila secara tidak sengaja bertentangan dengan tindakan Barat.
“Dan dalam hal sanksi (terhadap Rusia), kami telah berusaha keras untuk mengomunikasikan pengecualian yang jelas terhadap produk makanan dan pupuk kepada pemerintah dan sektor swasta. Sederhananya, sanksi bukanlah masalahnya,” kata Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield, seraya menambahkan bahwa biji-bijian “harus mengalir dengan bebas.”
Utusan Ukraina mengatakan bahwa meskipun hampir 50.000 kilometer persegi tanah pertanian negaranya tidak cocok untuk digunakan karena kontaminasi ranjau darat atau permusuhan aktif, para petani negara itu masih berhasil mengekspor hampir 25 juta metrik ton makanan sejak 1 Agustus.
“Inisiatif Biji-bijian Laut Hitam harus diperbarui setelah berakhir pada 18 Maret setidaknya selama 120 hari, seperti yang diperkirakan, sebelum periode yang tidak terbatas,” kata Duta Besar PBB Sergiy Kyslytsya dari Ukraina. “Cakupannya harus diperluas ke pelabuhan Ukraina di wilayah Mykolaiv.”
Dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB, 14 anggota menyatakan perlunya kesepakatan itu dilanjutkan, dan hanya Rusia yang masih menahan dukungan penuhnya bagi perpanjagan kesepakatan selama 120 hari.
