Gubernur Bank Sentral: Krisis Perbankan AS Tunjukkan Risiko Kripto ke Sistem Keuangan, Ekonomi India Tetap Tangguh

Sebelumnya, Pemerintah India akan menerapkan ketentuan anti pencucian uang untuk transaksi yang terkait dengan cryptocurrency atau token virtual, dalam upaya untuk memperketat pengawasan terhadap aset digital.

Dilansir dari Yahoo Finance, Jumat (10/3/2023), kementerian keuangan India, pada Selasa, 7 Maret 2023, mengeluarkan pemberitahuan yang menyatakan pertukaran kripto lokal dan entitas yang berurusan dengan aset digital virtual (VDA) sekarang akan diminta untuk melakukan uji tuntas klien terhadap pengguna mereka.

Menurut undang-undang, setiap entitas pelapor harus menyimpan catatan semua transaksi lebih dari sekitar USD 12.200 atau setara Rp 188,7 juta (asumsi kurs Rp 15.473 per dolar AS selama minimal lima tahun.

Langkah ini selaras dengan upaya global untuk mengekang penggunaan aset digital untuk pencucian uang, serupa dengan aturan yang diterapkan pada entitas teregulasi lainnya seperti bank dan pialang saham. 

Pada awal 2014, Kanada membawa entitas yang berurusan dengan mata uang virtual di bawah tindakan pencucian uang dan pendanaan teroris. Demikian pula, Korea Selatan sedang berupaya mengatur industri kripto melalui kebijakan anti pencucian uang.

Di India, kekhawatiran seputar penggunaan mata uang kripto untuk pencucian uang ilegal mengemuka pada 2021. Pada Juni 2021, otoritas India menemukan hampir USD 488 juta atau setara Rp 7,5 triliun telah dicuci melalui transaksi kripto pada tahun sebelumnya.

Meskipun VDA dan NFT telah mendapatkan popularitas di India selama beberapa tahun terakhir, pemerintah tidak memiliki kebijakan atau peraturan yang jelas hingga tahun lalu. 

Anggaran pemerintah India, pada 2022, mengenakan pajak 30 persen atas pendapatan dari transaksi kripto dan memperkenalkan pajak 1 persen, dipotong dari sumbernya, atas pendapatan di atas ambang batas tertentu. Hadiah kripto dan aset digital juga dikenakan pajak.

Ketua Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell menguraikan beberapa risiko terkait dengan kegiatan kripto selama persidangan di hadapan Komite Senat tentang Urusan Perbankan, Perumahan, dan Urban. 

Pada persidangan itu, Powell mengatakan pihaknya telah melihat semua yang terjadi di industri kripto, misalnya penipuan dan kurangnya transparansi. 

“Kami menonton apa yang terjadi di ruang kripto. Apa yang kita lihat cukup banyak kekacauan, kita melihat penipuan, kita melihat kurangnya transparansi, kita melihat risiko lari, banyak hal dan banyak hal seperti itu,” kata Powell, dikutip dari Bitcoin.com, Kamis (9/3/2023)

Powell mencatat Federal Reserve telah mengeluarkan beberapa pemberitahuan bersama dengan Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) dan Kantor Pengawas Keuangan Mata Uang (OCC), bank peringatan dan mengatur lembaga keuangan tentang risiko cryptocurrency.

"Jadi apa yang telah kami lakukan adalah memastikan lembaga keuangan yang diatur yang kami mengawasi dan mengatur hati -hati, sangat berhati -hati dalam cara mereka terlibat dengan seluruh ruang kripto," lanjut ketua Fed.

Meskipun begitu, Powell mengungkapkan regulator tidak akan membatasi perkembangan teknologi dan inovasi yang diberikan kripto serta tidak ingin regulasi terkait crypto melambat.

“Kami percaya inovasi sangat penting dari waktu ke waktu bagi perekonomian. Kami tidak ingin menahan inovasi, kami tidak ingin regulasi menghambat inovasi dengan cara yang hanya mendukung petahana, hal semacam itu,” pungkas Powell.

Tiga orang asal Rusia akan menghabiskan waktu di penjara dengan keamanan tinggi karena mencuri cryptocurrency senilai lebih dari USD 1 juta.

Selain itu, pengadilan juga telah memerintahkan mereka untuk memberikan kompensasi penuh kepada korban atas kerugian kripto tersebut.

Melansir Bitcoin.com, Rabu (8/3/2023), sebuah pengadilan di Kota Omsk Rusia telah mengeluarkan vonis dalam kasus pidana terhadap tiga pria asal Moskow yang memeras sejumlah mata uang digital dari seorang pria di Siberia.

Dua dari mereka dinyatakan bersalah atas perampokan dan pemalsuan dokumen, serta satu lainnya dinyatakan bersalah atas penipuan.

Pada Juli 2021, orang-orang ini mengetahui bahwa penduduk Omsk memiliki aset kripto yang signifikan. Mereka lantas melakukan perjalanan jauh dari ibu kota ke Siberia di mana mereka mengintai korban selama sekitar 10 hari, memeriksa gerakan dan rutinitas sehari-harinya.

Kantor Kejaksaan setempat menjelaskan, pada hari penyerangan, para pelaku menghentikan korban di jalan, menunjukkan kartu identitas palsu dan memaksa korban masuk ke dalam mobil.

Kemudian pelaku mengambil uang tunai 3 juta rubel atau sekitar USD 40 ribu dan memaksanya mentransfer 84 juta rubel atau USD 1,1 juta dalam cryptocurrency.

Para perampok kemudian ditahan oleh polisi tetapi tidak mengaku bersalah. Menurut putusan pengadilan, mereka sekarang akan menjalani hukuman antara 6,5—9 tahun penjara. Pengadilan juga memerintahkan mereka untuk mengkompensasi kerugian yang ditimbulkan pada korban.

Ada semakin banyak kasus serupa yang terjadi di Rusia dalam beberapa tahun terakhir. Pada pertengahan Februari, media crypto Rusia melaporkan dua penduduk kota Siberia lainnya, Tomsk, akan diadili karena perampokan skala besar berupa pencurian cryptocurrency senilai hampir USD 5 juta dolar dari penambang lokal.

Kemudian pada Juli 2021, pria bertopeng dan bersenjata merampok fasilitas penambangan crypto besar di dekat Moskow.

Rusia masih mempertimbangkan pendekatan regulasi terhadap cryptocurrency terdesentralisasi seperti bitcoin, dengan pembatasan keuangan yang diberlakukan atas invasi Ukraina memberikan dorongan pada upaya untuk mengadopsi aturan mengenai aktivitas dan transaksi terkait.

RUU tentang penambangan mata uang digital, yang juga membahas pertukaran crypto dan pembayaran lintas batas, saat ini sedang ditinjau di parlemen Rusia. Kripto sebelumnya telah diakui sebagai properti di negara tersebut.